Jowonews

Hidayat Nur Wahid Imbau WNI di AS Tetap Waspada

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada usai terjadi kerusuhan dan penjarahan di Kota Minneapolis dan sejumlah kota lainnya di negara tersebut sebagai akibat dari terbunuhnya pria kulit hitam George Floyd oleh oknum kepolisian setempat. “Dari pemberitaan di sejumlah media internasional dan komunikasi langsung dengan sebagian WNI di AS, kerusuhan-kerusuhan di Kota Minneapolis telah berimbas ke kota-kota lainnya di Amerika Serikat, bahkan ke Gedung Putih,” kata HNW dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Selain itu, menurut dia, berdasarkan informasi tersebut, suasana di beberapa kota di AS sudah terjadi kerusuhan atau “chaos” karena kemarahan warga akibat tindakan represif diskriminatif dari oknum-oknum kepolisian AS, dan komentar Presiden Donald Trump. Ditambah lagi, menurut HNW, dengan sikap frustasi sebagian warga yang hilang mata pencahariannya akibat pandemi COVID-19, dan kekecewaan terhadap penanganan pandemi oleh Pemerintah AS yang dinilai tidak serius. Karena itu, HNW meminta agar WNI di AS terus waspada, menghindari kawasan yang rusuh, dan mencari tempat yang aman apabila terjadi kerusuhan. “WNI juga jangan ikut-ikutan dengan penjarahan. Selain itu, perlu ada penguatan komunikasi antara sesama WNI dan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS,” ujarnya. Politisi PKS itu menilai, dalam keadaan seperti ini, negara via KBRI wajib melindungi semua WNI sehingga pihak KBRI di negara tersebut agar lebih proaktif memantau peristiwa itu dan memastikan keamanan serta keselamatan WNI yang tinggal di kota-kota yang terdampak kerusuhan. Komunikasi KBRI, kata HNW, perlu dibuka selebar-lebarnya untuk memberikan rasa aman bagi WNI di AS. Selain itu, informasi dari KBRI perlu disampaikan secara terukur dan akurat kepada para WNI di kota-kota yang terdampak kerusuhan. “Dan yang paling utama adalah menghadirkan keamanan dan keselamatan warga Indonesia di sana,” katanya lagi. Selain itu, HNW juga menilai peristiwa yang terjadi di AS tersebut bisa menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Indonesia. Menurut dia, tindakan represif yang diskriminatif oleh aparat keamanan dapat memancing kemarahan rakyat yang daya destruktifnya sangat tinggi, apalagi di era pandemi COVID-19 yang banyak membuat orang frustasi akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin buruk. “Kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa di Minneapolis itu, agar kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dilakukan secara baik, benar dan adil, tidak secara diskriminatif,” katanya. Langkah itu, menurut dia, penting agar kepercayaan rakyat kepada pemerintah tidak hilang agar rakyat masih bisa diajak untuk taat aturan dan melaksanakan hukum, dan tidak mudah terprovokasi serta menghadirkan kerusuhan yang sangat membahayakan kepentingan nasional dan eksistensi atau keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. (jwn5/ant)

HNW Kritik Dewas TVRI Pilih Dirut Tidak Pertimbangkan TAP MPR

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik langkah Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI yang memilih Iman Brotoseno sebagai direktur utama pengganti antarwaktu lembaga tersebut karena tidak mempertimbangkan Ketetapan MPR RI mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dewas tidak mempertimbangkan rekam jejak Iman Brotoseno saat memilihnya sebagai Dirut PAW TVRI karena yang bersangkutan pernah menjadi kontributor majalah dewasa Playboy Indonesia,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. HNW menilai Dewas TVRI seharusnya menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya karena patut dipertanyakan mengapa rekam jejak komprehensif calon dirut bisa luput dari perhatian dalam pemilihan. Menurut dia, harus melihat secara komprehensif rekam jejak tersebut karena Dirut TVRI merupakan jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN. Politisi PKS itu mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara harus tunduk pada TAP MPR RI VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Di dalam TAP MPR itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa,” ujarnya. Ia sangat menyayangkan rekam jejak Dirut TVRI yang baru tersebut karena tidak menggambarkan apa yang diamanatkan dalam TAP MPR tersebut. Apalagi, menurut HNW, terkait dengan majalah tersebut, mulai dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum berkaitan dengan delik kesusilaan. HNW yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai pengangkatan Dirut PAW TVRI dengan rekam jejak seperti itu, yang tidak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia, justru akan membuat gaduh dan resah masyarakat yang lagi terkena status darurat kesehatan nasional COVID-19. “Masyarakat semestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menenteramkan agar menguatkan religiusitas, dan harapan serta kepercayaan pada institusi negara, dan karenanya akan berkontribusi atasi COVID-19,” katanya. Ia khawatir dengan latar belakang Dirut PAW TVRI itu justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran milik negara itu berkurang, apalagi saat pandemi ini, warga merujuk tayangan TVRI ketika bekerja dan belajar dari rumah. Menurut HNW, masih banyak kalangan profesional dengan punya rekam jejak lebih baik dan bisa membuat kebijakan tayangan TVRI positif, konstruktif, dan edukatif sesuai dengan TAP MPR soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kenapa bukan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi orientasi keputusan Dewas TVRI? Padahal, kalau itu yang jadi kebijakannya, tentu akan didukung masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah di TVRI,” ujarnya. Menurut dia, pada era Normal Baru, situasi akan menjadi abnormal apabila kebijakan-kebijakan yang dihadirkan justru tidak mengindahkan faktor moral, legal, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, HNW juga menilai seharusnya Dewas TVRI menghormati proses hukum. Oleh karena itu, dapat menahan diri sebelum kisruh dengan Dirut TVRI Helmy Yahya benar-benar clear dan selesai melalui proses di Komisi I DPR dan secara hukum. Menurut dia, pengangkatan Dirut PAW TVRI tidak menghormati dan tidak melaksanakan rekomendasi Komisi I DPR RI untuk menunda pemilihan Dirut TVRI yang baru sebagai pengganti antarwaktu. “DPR sedang menangani kisruh tersebut. Akan tetapi, justru Dewas TVRI tidak mengindahkan dan malah menambah kisruh yang baru dan lebih luas,” ujarnya. Menurut HNW, pengangkatan Dirut TVRI tersebut tidak menghormati proses hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan atas pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI oleh Dewas TVRI. (jwn5/ant)

HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR/MPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, tegas menolak rencana dilakukan uji cepat alias rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya. Menurut dia, tes massal COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah COVID-19. “Batalkan rencana rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan terutama tenaga medis,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Ia mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Penekanan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Politisi PKS itu juga mendorong DPR bersama pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar COVID-19, sebagaimana dimintakan direktur utama BPJS. “COVID-19 telah menjadi ‘teror’ dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu DPR mendorong pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan COVID-19,” ujarnya. Hal itu menurut dia sesuai dengan UU Nomor 20/2019 tentang APBN 2020 yaitu revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Ia mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak COVID-19. “DPR perlu mendorong pemerintah mengajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara sekitar Rp2.500 triliun tahun ini, fokus untuk keselamatan rakyat dari COVID-19 dan masalah-masalah terkait,” katanya. (jwn5/ant)

Wafat Gus Sholah, Hidayat Nur Wahid: Bagai Kehilangan Guru dan Panutan Umat

JAKARTA, Jowonews.com – ​​​​​Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan wafatnya Salahuddin Wahid bagai kehilangan seorang guru bangsa dan panutan umat beragama. Hidayat yang mengikuti prosesi pemulasaraan jenazah di rumah duka, sejak Minggu malam pun memahami hal tersebut ketika melihat hadirnya tokoh-tokoh nasional lintas organisasi kemasyarakatan, politik, agama, dan profesi. Bahkan, ia juga melihat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Jusuf Kalla ikut mendoakan kepergian almarhum. “Saya kan diminta oleh keluarga almarhum untuk memimpin pembacaan doa sesudah tahlilan, maupun sebelum pemberangkatan jenazah ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari rombongan yang melayat, saya melihat beliau telah berhasil diterima publik sebagai guru bangsa dan panutan umat,” kata Hidayat saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin. Gus Sholah, menurut dia, merupakan figur yang dapat dijadikan panutan untuk kehidupan berbangsa bernegara terutama dalam menjaga hubungan antar-umat beragama. Hal itu didasarkan dari pengetahuan almarhum yang tidak hanya memiliki pengetahuan/ tradisi agama, namun juga memiliki pengetahuan umum yang luas. Gus Sholah adalah tokoh yang dibesarkan oleh ulama pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Wahid Hasyim, putra pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari. Namun, KH Wahid Hasyim memilih untuk menyekolahkan Gus Sholah di sekolah umum, hingga ia menjadi Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (ITB). “Beliau bersekolah di sekolah umum, hingga menggapai gelar insinyur. Jadi memang selain memiliki basis ilmu/tradisi beragama, juga beliau memiliki kemampuan di bidang ilmu umum (sains) arsitektur,” kata Hidayat. Sehingga, ketika dipercaya memegang amanah memimpin pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Gus Sholah mampu memadukan keunggulan yang dimiliki sekolah umum dengan nilai-nilai agama sehingga pesantren tersebut terbilang maju cukup pesat. Sosok Salahuddin Wahid juga berkesan bagi Hidayat Nur Wahid karena selain bergiat di pendidikan, beliau juga merupakan tokoh yang besar namanya di kancah nasional. Salahuddin Wahid juga pernah diusung menjadi Calon Wakil Presiden oleh Partai Politik di Pemilihan Presiden Tahun 2004 berpasangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto. (jwn5/ant)

Tinjau Korban Banjir, Hidayat Nur Wahid Bantu Bagikan Sarapan Pagi

JAKARTA, Jowonews.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membagikan sarapan pagi siap saji untuk korban banjir di Kemang Selatan, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, Kamis Hidayat tiba di Posko SAR Korp Brimob depan Panin Bank Jalan Kemang Raya pukul 08.45 WIB menyerahkan ratusan paket sarapan pagi komplit untuk warga dan relawan. Bantuan diserahkan kepada Lurah Bangka Nofia Enita yang didampingi Dansat Jibom Pasukan Gegana Korp Brimob Polri, Kombes Pol Suryo Sudarmadi. Sarapan pagi berupa nasi, mie dan telur dadar dibungkus dalam satu paket beserta air teh hangat. “Warga lapor ke saya butuh natura, sarapan siap saji, sejak kemarin saya sudah berkeliling ke sejumlah lokasi banjir membagikan sarapan pagi,” kata Hidayat. Hidayat mengatakan ada empat titik lokasi banjir yang didatangi untuk menyalurkan bantuan sarapan pagi siap saji kepada warga dan juga relawan. Menurut Hidayat, kejadian banjir kali ini menjadi momentum untuk kembali bersatu, saling membantu dan bahu-membahu mengatasi banjir. “Semoga makin banyak yang tergerak hati menyalurkan bantuan,” kata Hidayat. Lurah Bangka Nofia Enita mengatakan warga sudah mengenal Hidayat karena merupakan warganya yang tinggal di wilayah Kemang Timur. “Pak Hidayat warga kita juga tokoh di wilayah ini,” kata Nofia. Di Kelurahan Bangka terdapat sembilan RT yang berada di empat RW terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 150 cm. Total ada 1.500 jiwa yang mengungsi ke sejumlah posko banjir seperti sekolah, mushola dan kantor kelurahan. Hingga berita ini diturunkan situasi air sudah berangsur surut dari hari sebelumnya. (jwn5/ant)