Jowonews

MUSRENBANGWIL: Aglomerasi Kedungsepur Diproyeksikan Jadi Kawasan Industri

Sukirman

DEMAK – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Purwodadi atau Kedungsepur merupakan wilayah prioritas Kawasan Industri (KI). Hal ini disampaikan dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Peningkatan Perekonomian Kedungsepur di Rest Area Wisma Halim, Demak, Selasa (14/3/2023). Sukirman menegaskan, wilayah Kedungsepur diharapkan menjadi perwujudan kawasan metropolitan dimana Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah. Dengan adanya tol Semarang-Demak dapat menghubungkan wilayah-wilayah Kedungsepur sekaligus menghubungkan kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. “Tol Semarang-Demak ini tentu saja sebagai salah satu proyek Nasional. Tentu saja ini dapat melengkapi koneksi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. Potensi ini perlu dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, Tegasnya. DPRD Jateng menyampaikan beberapa masukan berkaitan dengan permasalahan di wilayah Kedungsapur yang pertama berkaitan dengan kemiskinan. Dari data pubikasi BPS pada Maret 2022 dari enam kabupaten kota masih terdapat dua kabupaten dengan kemiskinan di atas angka rata-rata provinsi. Permasalahan banjir dan rob menjadi pusat permasalahan pada forum kali ini. DPRD Jawa Tengah mengajak semua lembaga untuk menyatukan langkah bersama dala Pada kesempatan kali ini Gubernur Ganjar Pranowo dalam Musrembangwil Kedungsepur,mengungkapkan, persoalan rob di Demak menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Demak menjadikan permasalahan tersebut sebagai hal utama dan dapat ditemukan kesepakatan bersama. Ganjar menyampaikan bahwa Infrastruktur menjadi pokok utama yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Khususnya di Demak mengenai banjir rob. Pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sangat besar. Ia menegaskan perlunya komitmen DPRD untuk membuat tanggul guna mengatasi banjir rob di Demak. “Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokok pikirnya satu saja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya. (Adv)

Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

BKK Demak

DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%. Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengenai tingginya NPL, Direktur utama BPR BKK perseroda Demak Sunoto menjelaskan NPL tinggi itu disebabkan relaksasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 8 miliar sudah macet dari sektor terdampak pandemi. “Sudah tidak memberikan relaksasi lagi dan tidak memperpanjang debitur karena sudah tidak prospek. Beberapa sektor yang berkontribusi adalah kontraktor, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Semua ada jaminan, cuma kami belum berani mengeksekusi,” ungkapnya. Pihaknya telah mengantisipasi dengan mengandalkan dana cadangan sehingga tidak mempengaruhi laba tahun berjalan. Selain itu, ekspansi bisnis juga masih kurang karena persaingan sangat ketat. “Mengenai tingkat kesehatan, dengan menggunakan perhitungan panel, kita masih sehat dengan nilai kredit sebesar 94,6 persen. Dari berbagai rasio keuangan juga sangat aman persentase 34,68 persen. Modal inti 33,85 persen. Kualitas astra produktif agak tinggi di 7,22, kredit UMKM terhadap Angka Kredit 47 persen,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustolih menyampaikan rasio NPL yang tinggi di BPR BKK Demak ternyata efek relaksasi dan bukan merupakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. “Ternyata ekonomi masyarakat tumbuh tapi karena efek dari relaksasi covid menjadikan NPL masih tinggi. Kondisi sesungguhnya tidak seperti yang ada di dalam angka. Kondisi ekonomi masyarakat sudah bagus,” ungkap Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng itu. Sementara, Kabag Perekonomian & SDA Kabupaten Demak Arif Sudaryanto berharap pemerintah provinsi bisa mendukung berkembangnya BUMD di Jateng, khususnya Kabupaten Demak. Sehingga, bisa menggerakkan perekonomian secara umum dan menggerakkan UMKM. “Selain itu, secara tidak langsung bisa menjadi andalan pendapatan daerah, mengingat anggaran dari pusat agak menurun,” ungkap Arif.

Komisi E Penguatan Data Raperda Pemajuan Kebudayaan

Raperda Pemajuan

DEMAK – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Demak, Selasa (7/3/2023). Diskusi dilakukan guna mendapatkan data masukan mengenai pemajuan kebudayaan, mengingat Komisi E tengah menginisiasi adanya raperda tersebut di Jateng. Data dan masukan penting untuk menyusun naskah akademik dalam rancangan perda. Disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid, pihaknya ingin mendapatkan masukan dari Pemkab Demak guna menguatkan materi raperda. ‘’Demak kaya dengan budayanya dari dulu. kebudayaan di Demak dari masa kerajaan sangat di junjung tinggi, maka dari itu kami bisa mendapat masukan apa saja yang dibutuhkan saat menyusun raperda,” kata Hamid. Menanggapi itu Endra Faturrachman selaku Plt. Disbud Demak menjelaskan, berdasarkan UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada wewenang pemerintah antara lain kebudayaan, perfilman nasional, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Objek pemajuan kebudayan di Demak pun bermacam-macam contohnya tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa serta permainan rakyat. ‘’Warisan Budaya tak benda Kabupaten Demak yang sedang dalam proses pengusulan adalah Wedang Jamu Coro Demak. Pelestarian dan upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilainya adalah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nya.’’ Jelas Endra. Di Kesempatan lain, M Ridwan anggota Komisi E berharap kebudayaan di Jateng tetap harus diuri-uri. Harapannya ke depan dengan membertahankan kebudayaan, tentunya Demak akan memiliki nilai yang perlu dilestarikan untuk anak cucu. “Satu abad atau dua abad yang akan datang kebudayan Demak tidak hanya cerita-cerita saja melainkan ada perwujudan replika yang berkesinambungan dan agar sejarahnya pun tidak hilang. Muatan-muatan kemajuan kebudayaan harus di majukan serta bisa di jadikan kelayakan jual agar anak-anak muda bisa tertarik,” ucapnya.

Komisi A Dorong Intensifkan Koordinasi antarpenyelenggara Pemilu

Pemilu Demak

DEMAK – Komisi A menilai komunikasi yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak dan Pemkab setempat telah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan lancarnya proses penyelenggaraan yang tergolong lancar tanpa kendala yang berarti. Kecuali urusan data kependudukan yang dirilis pusat, yakni  masih ditemukannya data-data administratif kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Apresiasi itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A dengan jajaran KPU Demak dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU setempat, Senin (6/3/2023) Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengatakan di tengah adanya isu dan informasi yang simpang siur mengenai penundaan pemilu, penambahan dan lainnya, pihaknya ingin memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. KPU pun tetap menjalankannya dengan baik pula. Terkait anggaran penyelenggaraan, Saleh memastikan dana cadangan adalah penting mengingat besarnya kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pilkada. Dia menemukan di sejumlah kabupaten/kota menganggap dana cadangan atau saving itu tidak diprioritaskan. “Saya melihat di beberapa kabupaten kota menganggap dana cadangan atau saving dianggap gampang, mereka tidak menyadari bahwa anggaran Rp 49 miliar di kabupaten /kota itu sangatlah besar,” kata politikus Partai Golkar itu. Senada, anggota Komisi A lainnya, Deny Septiviant mengungkapkan hasil pertemuan antara pemkab/kota dan pemprov beberapa waktu lalu terkait penganggaran masih banyak daerah yang masih mempertanyakan detail jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak. Masalah ini menandakan kurangnya kesepahaman dan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah yang disebabkan persoalan komunikasi.   “Ternyata masih muncul pertanyaan ditingkat kabupaten mengenai jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak, berartikan belum ada kesepahaman,” ungkap Deny. Ketua KPU Kab Demak Bambang Setya Budi mengakui pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pemda. Setiap kendala selalu didiskusikan dengan pihak terkait untuk dicari solusinya bersama-sama. Namun mengenai data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, diakuinya mengalami kesulitan. Misalnya ditemukan data pemilih tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia juga meminta dukungan mengenai penyelenggaraan pemilihan di TPS khusus mengingat di Kota Santri itu banyak terdapat pesantren yang tidak diliburkan. Selain itu banyak juga santri yang berasal dari luar kabupaten

Festival Jajanan Tradisional Demak 2022, Momentum Menggeliatkan Pariwisata

Festival Jajanan Tradisional Demak 2022, Momentum Menggeliatkan Pariwisata

DEMAK – Festival jajanan tradisional Demak kembali diselenggarakan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Festival ini sempat terhenti beberapa tahun karena Pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Bungo tersebut berlangsung cukup meriah. Hal ini karena lokasi balai desa yang cukup representatif, karena berada di jalur alternatif utama Demak-Jepara, sehingga mudah dijangkau masyarakat umum. Perlu diketahui, balai desa ini juga menjadi balai desa termegah di Kabupaten Demak. Bupati Demak, dr Hj Estianah SE memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat desa atas kepedulian dan prakarsanya untuk menyelenggarakan festival ini. Ia berharap festival ini dapat menjadi pemicu pergerakan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Saya berharap kegiatan ini tak sebatas menjadi seremoni saja, tetapi mampu menjadi pengungkit pergerakan ekonomi usai Pandemi Covid-19,” katanya, dikutip dari Tribun Jateng, Senin (8/8/2022). Sementara itu Plt Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, Dra Endah Cahya Rini MM berharap Festival Jajanan Tradisional Demak 2022 di Desa Bungo mampu menciptakan efek bola salju. Menurutnya sebagai Desa Wisata terbaik, Bungo dapat menjadi percontohan agar desa-desa lain dapat menyelenggarakan hal serupa. “Semoga Bungo mampu menjadi pilot project, apalagi festival serupa akan dilaksanakan di desa-desa yang lain tahun ini,” ungkap Endah. Untuk itu, pihaknya mendorong agar segera dilakukan evaluasi terkait penyelenggaraan festival kali ini. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. “Jadi kepada para Kades yang menaungi desa wisata desa wisata catatan ini dapat dijadikan koreksi ke depan”, tandas Endah. Demak sendiri saat ini memiliki 12 Desa Wisata, dan masing-masing memiliki khasanah yang berbeda, sehingga akan menjadikan Pelangi indah, sekaligu menjadi daya tarik wisata.