Jowonews

Logo Jowonews Brown

kapolri

Kapolri Keluarkan Pedoman Penegakkan Hukum Pelanggar protokol Kesehatan

oleh

JAKARTA, Jowonews- Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri berisi pedoman penegakkan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Surat telegram ini tertuang dengan nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. “Betul, STR (surat telegram rahasia) terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan rakyat dari bahaya Covid-19,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11), terkait telegram tersebut. Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih belum sesuai harapan dalam mematuhi protokol kesehatan. “Karena begitu besar angka yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Kapolri menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi. Kapolri juga meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas. “Oleh karena itu aparat harus melaksanakan STR dengan tegas dan ada konsekuensi sanksi bagi yang tidak melaksanakan STR. Ini sudah menjadi kebijakan pimpinan Polri dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat,” tutur Sigit. Bagi jajaran Polri yang tidak mampu melaksanakan penegakkan hukum secara tegas, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan diberikan sanksi. Selain penegakkan hukum, Kapolri juga meminta jajaran Polri untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19 dengan memanfaatkan sarana, teknologi informasi. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mewakili Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Kapolri Minta Maaf kepada Masyarakat Kinerja Polri Belum Maksimal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta maaf kepada masyarakat apabila kinerja Polri selama ini belum bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap Polri. “Dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada masyarakat di seluruh Indonesia apabila masih ada kinerja atau hal-hal yang belum bisa membuat masyarakat puas terhadap pelayanan kami,” kata Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam pidato sambutan peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Idham mengatakan sepanjang kepemimpinannya di Korps Bhayangkara, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. “Jauh di lubuk hati saya, saya bertindak, berpikir dan berbuat untuk selalu menampilkan yang terbaik untuk Polri. Karena itulah modal dasar kami sehingga dicintai oleh masyarakat,” kata mantan Kabareskrim Polri ini. Pihaknya pun cukup bangga dengan capaian Polri di tahun ini. Dari hasil survei, tercatat 82 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Polri. “82 persen penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri, bagus. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih,” ujarnya. Kapolri pun terus memotivasi jajarannya untuk bekerja dengan baik dan selalu menebar kebaikan. Hal itu harus menjadi budaya agar masyarakat bisa melihat citra baik Polri. “Setiap hari kita dituntut untuk melakukan perbuatan, tindakan yang terbaik. Hanya dengan cara itu, kita makin disenangi oleh masyarakat, makin dicintai oleh masyarakat,” kata jenderal bintang empat ini. Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 pun titik fokus Polri adalah membantu meringankan beban masyarakat selama masa pandemik. Selama sebulan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, Polri menggelar bakti sosial seperti rapid test, donor darah dan layanan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis bagi warga yang lahir 1 Juli. Selain itu Polri juga menyalurkan 600 ribu paket sembako dan alat-alat kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. “Inilah yang kami kerjakan. Dan faktanya memang masyarakat sangat berharap bantuan itu datang dari Polri,” tutur Idham Azis. (jwn5/ant)

Kapolri Resmi Lantik 9 Kapolda dan Pejabat Utama Mabes Polri

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi melantik sembilan Kapolda baru dalam acara serah terima jabatan dan pelantikan pada Jumat, yang digelar secara terbatas mengingat waktu pelaksanaan pelantikan masih dalam masa darurat pandemik COVID-19. Sembilan Kapolda tersebut yakni Jateng, Jatim, Sumsel, Banten, Kepri, Kalsel, Kalteng, Bengkulu dan NTB. “‎Hari ini, Jumat pukul 09.00 WIB di Rupatama Mabes Polri telah dilaksanakan sertijab yang dipimpin Kapolri. Ada sembilan Kapolda, pejabat utama Mabes Polri, Gubernur Akpol, Kepala STIK/PTIK, dan Kapusdokkes Polri yang mengikuti sertijab,” kata Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri Jakarta. Argo mengatakan dalam sertijab tersebut, Kapolri Idham berpesan agar para pejabat yang baru dilantik, utamanya bagi para Kapolda baru agar segera ke tempat tugasnya masing-masing untuk langsung bekerja. “Pejabat baru yang baru saja serah terima jabatan diminta langsung melaksanakan tugas pokoknya masing-masing,” kata Argo menyampaikan pesan Kapolri. Argo menambahkan adanya mutasi jabatan para perwira tinggi Polri ini murni untuk penyegaran dalam organisasi. Penempatan para personel di jabatan yang baru juga diyakini sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan dirapatkan oleh Wanjakti Polri. Pelantikan digelar tepat satu pekan setelah Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan surat telegram nomor ST/1377-1378/V/KEP/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Surat telegram tersebut ‎memuat mutasi perwira tinggi di tubuh Polri. Berikut sembilan Kapolda dan pejabat utama Mabes Polri yang dilantik hari ini : ‎Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Ahmad Luthfi. ‎Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran. ‎Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar. Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman. Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta. Kapolda Kalteng Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Teguh Sarwono. Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal. Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Kapusdokkes Polri Brigjen Pol Rusdianto. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto. Kabaintelkam Polri Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. As SDM Kapolri Brigjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Brigjen Pol Asep Syahrudin. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Yazid Fanani. (jwn5/ant)

Kapolri Perintahkan Polda Siagakan 25 Ton Beras

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan kepada jajaran polda di seluruh Indonesia untuk menyiapkan sebanyak 25 ton beras. “Sekarang yang stand by tidak hanya polres, tadi malam sudah dinyatakan bahwa setiap polda menyiagakan 25 ton,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis saat dihubungi, di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Kapolri sudah meminta kepada 500 polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya, untuk dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah. Idham menjelaskan bantuan tersebut dipersiapkan dan dibagikan jika ada warga yang membutuhkan. “Jadi selama ada yang belum dapat bansos, segera diberikan dan orang tersebut didaftarkan sampai dapat dari Kementerian Sosial,” katanya pula. Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke 500 polres dan 33 polda untuk membeli beras dan bahan pokok tersebut. “Mabes Polri,” ujarnya pula. Arahan tersebut disampaikan Kapolri Idham melalui konferensi video kepada jajaran kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020. Sementara beberapa poin arahan lainnya, yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemudian, Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper. Selanjutnya mengimbau untuk mematuhi Maklumat Kapolri dan menunda pelaksanaaan PON di Papua. (jwn5/ant)

Telegram Kapolri Dinilai Berbahaya Karena “Abuse of Power”

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan berpotensi “abuse of power”. “Aturan ini berbahaya sekali. Ini berpotensi ‘abuse of power’ nanti ada yang kritisi sedikit, langsung ditindak Polisi,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap Presiden dan pemerintah. Sahroni mengatakan dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, Polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas. “Polisi harus ingat bahwa mereka digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, Polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujarnya. Sahroni meminta Kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi. Dia menilai lebih baik Polisi fokus membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi lingkungannya. “Dibantu agar masyarakat merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar tidak menggunakan pakai masker, atau yang belum melakukan ‘social distancing’. Itu lebih bermanfaat dilakukan Polri,” katanya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19. Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan. Untuk mengatasi masalah akses internet, jajaran Polri diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan penyedia internet dan memberikan pengamanan kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin. Polri diminta untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus yang berhasil diungkap agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia. (jwn5/ant)

Kapolri Larang Polisi Mudik Lebaran 2020

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengeluarkan surat telegram yang berisi larangan pulang kampung atau mudik pada Lebaran 2020 bagi seluruh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat. “Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor: ST/1083/IV/KEP./2020 tertanggal 3 April 2020 tentang ketentuan untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik Lebaran bagi personel Polri dan pegawai negeri pada Polri beserta keluarga dalam rangka mencegah COVID-19 di wilayah NKRI,” kata Brigjen Pol. Argo. Argo menjelaskan ada empat hal dalam surat telegram tersebut yakni: 1. Personel Polri maupun PNS di lingkungan Polri beserta keluarga tidak bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dalam rangka Idulfitri 1441 Hijriah. 2. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antarindividu (physical distancing). 3. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggal anggota Polri atau PNS di lingkungan Polri. 4. Menerapkan perilaku hidup bersih. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini berharap seluruh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri serta keluarga mereka mematuhi isi telegram tersebut demi memutus rantai penyebaran penularan pandemi COVID-19. ‎”Kepada seluruh anggota Polri dan PNS, mohon telegram ini dipahami dan dilaksanakan demi memutus dan mencegah penyebaran virus corona,” katanya. (jwn5/ant)

Kapolri-Panglima TNI Tinjau Sejumlah Lokasi Terdampak Banjir

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau tiga lokasi di Jakarta yang terdampak banjir untuk memberikan bantuan, Jumat. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Gardu Induk Listrik Kembangan, Jakarta Barat. “Gardu Kembangan melayani masyarakat. Selamat bertugas. Semangat untuk karyawan yang sudah bekerja, berdedikasi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Panglima Hadi saat meninjau GIS Kembangan. Panglima dan Kapolri memberikan bantuan kepada para karyawan GIS Kembangan. “Buat beli nasi goreng ya,” ujar Kapolri Jenderal Idham Azis. Operasional GIS Kembangan sempat terhenti karena meluapnya Sungai Kali Angke yang membuat sejumlah alat operasional GIS terendam air. Lokasi kedua yang dikunjungi adalah Koramil 05/Tanah Abang, Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Lokasi ketiga, yakni Bantaran Sungai Ciliwung,Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Hujan mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) malam dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah. Pada Kamis (2/1), banjir terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Jabodetabek mencapai 30 orang. (jwn5/ant)