Jowonews

Logo Jowonews Brown

Keluarga Penerima Manfaat

Bansos Tunai Dilanjutkan Hingga Juni 2021

oleh

MEDAN, Jowonews- Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang hingga Juni 2021. Namun untuk sementara dana bantuannya lebih kecil, yakni Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). “Presiden Joko Widodo sudah menyetujui soal perpanjangan BST. Namun, untuk sementara dana BST-nya lebih kecil, yakni Rp200.000 per KPM,” ujar Juliari P. Batubara saat acara penyerahan Bantuan Tunai Sosial kepada KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero) Periode 2020 di Medan, Jumat (13/11). Perpanjangan penyaluran BST dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu akibat pandemi. Jumlah dana yang lebih sedikit atau Rp200 ribu dari Rp600 ribu dan Rp300 ribu pada 2020, mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya untuk bisa menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 sudah semakin berkurang di tengah masyarakat. “Mudah-mudahan nanti jumlah dana per KPM di 2021 bisa sama dengan 2020, yakni Rp300 ribu,”ujar Mensos sebagaimana dilansir Antara. Mensos mengapresiasi penyaluran BST PT Pos Indonesia untuk Sumut yang sudah terealisasi cukup bagus hingga 90,3 persen. Dana BST tersebut, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 10 juta diantaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). “Jadi, Program BST menjangkau 9 juta warga miskin yang belum mendapat program reguler, baik BPNT maupun PKH,” katanya. Nilai BST Gelombang I sebesar Rp600 ribu  per KPM selama tiga tahap, yakni April-Mei-Juni. Gelombang II sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, yakni Juli-Desember 2020.  Nilai bantuan disesuaikan karena situasi krisis membaik dan harga berbagai barang mulai stabil. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faisal R Djoemadi mengatakan penyaluran BST di Sumut hingga masa bayar 7 Oktober 2020 sudah mencapai 90,3 persen atau sebesar Rp165, 292 miliar untuk 550.976 KPM.

Pemkot Pekalongan Salurkan JPS Untuk 33.086 Keluarga

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial tahap kedua kepada 33.086 keluarga penerima manfaat yang tersebar di beberapa kelurahan. Wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Kamis, mengatakan penyaluran JPS tahap dua ini masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial sebesar Rp200 ribu. “Bantuan JPS ini kita salurkan untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Alhamdulillah bansos ini berjalan lancar dan warga juga tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata Afzan saat memonitor penyaluran JPS. Sejumlah kelurahan yang dimonitor antara lain Kelurahan Pringrejo, Kandang Panjang, Bandengan, Buaran Kradenan, dan Tirto. Menurut dia, pemkot akan terus berupaya agar masyarakat terdampak COVID-19 bisa tercover mendapatkan bantuan jaring pengamanan sosial dengan tepat sasaran. “Pada tahap pertama, ada sekitar 7.000 keluarga yang merasa mampu dengan sadar mengembalikan bantuan sosial ini untuk diberikan pada warga yang lebih berhak. Oleh karena, kami berharap pada warga yang menerima bansos ini agar dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya. Lurah Buaran Kradenan Shidiq Nirwana mengatakan bahwa penyaluran JPS yang sudah berlangsung sejak Rabu (24/6) dan Kamis (25/6) ini masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu. “Penyaluran bantuan JPS dilaksanakan selama dua hari sebagai upaya mengantisipasi kerumunan. Kendati demikian, dalam penyaluran JPS ini, kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan warga tetap mematuhi aturan dengan mengantre serta memakai masker,” katanya. Menurut dia, pendistribusian bantuan JPS dilakukan dengan teliti oleh petugas agar tidak terjadi kesalahan dan tidak tepat sasaran. “Sasaran penerima bantuan JPS ini adalah warga terdampak COVID-19, bukan PNS, pensiunan PNS, TNI/Polri, BUMD, BUMN, dan warga mampu. Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah atas penyaluran bantuan ini karena warga penerima manfaat menikmati bantuan JPS ini,” katanya. (jwn5/ant)