Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kemendikbud

Persiapan Pendidikan Jarak Jauh 2020/2021 Jadi Prioritas Utama Kemendikbud

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penyiapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk tahun ajaran baru 2020/2021 menjadi prioritas utama. “Persiapan PJJ untuk tahun ajaran baru akan menjadi prioritas utama,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Jumat. Dari hasil evaluasi PJJ selama tiga bulan terakhir, lanjut Hamid, terdapat sejumlah kendala. Mulai dari kendala infrastruktur seperti jaringan internet, kuota internet dan kepemilikan gawai. Kendala lainnya kecakapan guru dalam melakukan PJJ. “Kami sudah respons kendala seperti ketersediaan kuota internet tersebut, dengan pelonggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan pekan lalu, Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) sudah mengumumkan mengenai relaksasi dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah yang berada di daerah terdampak COVID-19,” jelas Hamid. Sedangkan untuk kendala jaringan internet, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penyediaan jaringan internet untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan internet. Kemendikbud juga menyelenggarakan pelatihan bagi para guru, agar memiliki kecakapan dalam melakukan PJJ. Dari hasil evaluasi Kemendikbud, sebanyak 60 persen guru yang tidak memiliki kendala infrastruktur belum mempunyai kecakapan yang optimal untuk mengintegrasikan PJJ dengan perangkat digital. “Selama beberapa bulan terakhir, kami melakukan pelatihan tidak hanya guru tapi juga pemerintah daerahnya.” Untuk kurikulum selama masa pandemi COVID-19, Kemendikbud melakukan dua hal yakni penyesuaian kompetensi dasar dan penyiapan modul. Hasil evaluasi Kemendikbud diketahui bahwa hanya 20 persen guru yang melakukan adaptasi kurikulum. “Penyesuaian kompetensi dasar itu dilakukan agar pembelajaran di rumah tidak terlalu berat. Misalnya untuk kelas tiga SD, terdapat 26 kompetensi dasar, namun kita integrasikan dan pilih yang penting dan jadi 16 kompetensi dasar,” terang Hamid. Selanjutnya untuk penyiapan modul, Kemendikbud menyiapkan modul pembelajaran yang bisa dipakai siswa untuk belajar secara mandiri di rumah. Modul tersebut lebih ringkas dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk mendampingi modul tersebut, Kemendikbud juga menyiapkan video pembelajaran yang bisa ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa sekolah yang bisa dibuka pada tahun ajaran baru hanya untuk sekolah yang berada di zona hijau. Sedangkan sekolah pada zona merah, kuning dan oranye masih melanjutkan pembelajaran di rumah pada tahun ajaran baru. (jwn5/ant)

Kemendikbud Sediakan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga. Dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto menjelaskan bahwa Program Kecakapan Keterampilan (PKK) dan Program Keterampilan Kewirausahaan (PKW) dibuka bagi warga berusia 15 sampai 30 tahun. Warga yang kurang mampu serta mereka yang putus sekolah, sedang menganggur, atau tengah mengikuti program belajar Paket C bisa mengikuti program pelatihan tersebut, yang dijalankan dari Juni hingga Desember. PKK ditujukan untuk mendidik dan melatih warga dengan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta program pelatihan tersebut akan mendapatkan sertifikasi. Wikan menjelaskan bahwa ada empat sektor prioritas dalam PKK, yakni mesin dan konstruksi, ekonomi kreatif, keramahan, dan layanan perawatan. “Sedangkan PKW fokus pada pendidikan kursus dan pelatihan,” katanya. PKW ditujukan untuk membangun mental wirausaha, memotivasi warga membangun rintisan usaha baru dan mengembangkannya. “Ke depan mereka menjadi warga masyarakat yang terampil sesuai dengan kebutuhan serta bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah,” kata Wikan. Warga yang ingin menjadi peserta program pelatihan Kemendikbud bisa mengakses laman resmi Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mendapatkan informasi mengenai program dan tata cara pendaftarannya. (jwn5/ant)

Kemendikbud Prioritaskan Kesehatan & Keselamatan Insan Pendidikan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Evy Mulyani mengatakan pihaknya tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan Tahun Ajaran Baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19. “Kami tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para insan pendidikan, yaitu guru, murid, dan orang tua,” kata Evy dalam acara bincang-bincang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Selasa. Evy mengatakan pembukaan tahun ajaran baru tidak serta merta proses pembelajaran di sekolah akan langsung dilakukan secara tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ajaran baru biasanya dilakukan mulai Senin ketiga Juli setiap tahun. Menurut Evy, pelaksanaan pembelajaran di sekolah sangat tergantung dengan kondisi. “Kebanyakan sekolah akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Tahun ajaran baru bukan berarti langsung kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah,” tuturnya. Evy mengatakan saat ini terdapat beberapa alternatif bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran secara daring melalui internet, pembelajaran melalui siaran televisi dan radio, dan pembelajaran melalui modul yang diberikan kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri dengan koordinasi antara guru dan orang tua. “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengkaji dan melakukan analisis secara komprehensif dan akuntabel serta terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah,” katanya. Menurut Evy, pandemi COVID-19 memberikan beberapa pelajaran baik bagi dunia pendidikan di Indonesia yang selama ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Salah satunya adalah penggunaan teknologi untuk dunia pendidikan. Memang masih ada beberapa daerah yang harus berjuang dengan teknologi, tetapi kemudian terjadi percepatan adopsi teknologi,” tuturnya. Evy mengatakan pembelajaran jarah jauh harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi guru, murid, dan orang tua. Kegiatan belajar di rumah harus dilakukan dengan berbagai variasi dengan mempertimbangkan aksesibilitas murid dan orang tua di rumah. “Orang tua jadi memahami bagaimana sulitnya menjadi guru. Perlu kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” katanya. (jwn5/ant)

Kemendikbud Diminta Bikin Aplikasi Khusus Belajar Jarak Jauh saat New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi dan jaringan khusus bagi sekolah sehingga interaksi belajar tetap berlangsung seperti biasa namun jarak jauh. “Wabah COVID-19 masih berlangsung, obatnya belum ditemukan sampai saat ini. Saya ingin Kemendikbud bekerjasama dengan Kominfo membuat jaringan khusus pendidikan, interaksi sekolah tetap berlangsung seperti biasa tapi jarak jauh,” kata Dasco di Jakarta, Selasa. Dia menyarankan pemerintah membuat aplikasi khusus dan jalur koneksi internet tersendiri yang stabil dan setiap murid diberikan ID khusus untuk bisa akses ke aplikasi. Menurut dia, ID tersebut akan masuk pada jalur internet khusus sehingga bisa digunakan secara gratis, tidak membebankan orangtua murid karena tidak semua orangtua murid mampu membeli kuota internet. “Belajar seperti biasa, ada jadwal mata pelajarannya, guru mata pelajaran bergantian mengajar, sehingga anak tidak kehilangan sentuhan pendidikan,” ujarnya. Menurut dia, saat ini memang sudah dilakukan namun sangat terbatas waktunya karena mengingat tidak semua orangtua murid mampu membeli kuota internet yang mahal dan kekuatan jaringannya pun berbeda-beda. Politisi Partai Gerindra itu menilai jangan biarkan pendidikan anak bangsa terbengkalai namun jangan juga membiarkan anak-anak ada dalam ancaman COVID-19. “Jangan mengubah pola belajar tapi hanya memindahkan lokasi belajar saja. Maka untuk itu sangat diperlukan kerjasama antar-kementerian untuk bisa menyajikan proses belajar mengajar seperti biasa,” katanya. Dasco mengatakan, bulan lalu dirinya mengatakan dalam penerapan penerapan normal baru, khusus sektor pendidikan masih harus dibuat aturan rinci karena menyangkut berbagai aspek, salah satunya aspek keamanan anak-anak. “Saya mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan, terkait hal ini. Tentu agak sulit bagi sekolah untuk bisa menggaransi anak-anak terbebas dari penularan COVID-19 di sekolah,” katanya. Menurut dia akan menjadi masalah baru ketika ada salah satu murid yang terinfeksi, sekolah akhirnya diliburkan lagi dan pihak sekolah akan mendapat tuntutan hukum dari orangtua. Dasco berharap dalam waktu dekat, usulannya bisa terlaksana atau bisa ada solusi lain yang lebih baik. Hal itu menurut dia karena keresahan masyarakat akan pendidikan anak-anak mereka ketika memasuki normal baru dan jangan dibiarkan berlarut-larut. (jwn5/ant)

DPR-Kemendikbud Sepakat Tiadakan UN Tahun Ini

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19. “Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. “Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujar dia. Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring). “Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar dia. Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar. Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar. “Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” kata dia. (jwn5/ant)

Kemendikbud Sebut Kuota KIP Kuliah Sebanyak 400.000 Orang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan kuota untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebanyak 400.000 penerima. “Pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi, dari sebelumnya beasiswa Bidikmisi sebanyak 130.000 penerima menjadi 400.000 penerima baru pada tahun 2020 ini,” kata Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Paristiyanti Nurwardani, di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, katanya, tidak ada lagi alasan bagi anak yang tidak mampu untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Program studi tujuan pun, katanya, tidak lagi harus A dan B, melainkan bisa C, terutama untuk calon mahasiswa yang berada di daerah terpencil. Setiap penerima beasiswa KIP Kuliah mendapatkan bantuan sebesar Rp6,6 juta per semester, yang terdiri atas Rp2,4 juta untuk biaya kuliah dan Rp4,2 juta untuk biaya hidup. “Sementara untuk mahasiswa program vokasi, mendapatkan tambahan sebesar Rp800.000 untuk peningkatan kompetensinya,” kata Paristiyanti Nurwardani. KIP Kuliah merupakan bentuk penguatan program Bidikmisi yang dilaksanakan melalui perluasan akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran KIP Kuliah akan dimulai pada 2 Maret hingga 31 Maret 2020 pukul 23.59 WIB melalui laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. (jwn5/ant)

Kebijakan Merdeka Belajar Berikan Banyak Pilihan

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kebijakan Merdeka Belajar memberikan banyak pilihan bagi guru, peserta didik, maupun orang tua, kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ade Erlangga Masdiana. “Banyak pilihan, punya kemampuan untuk bisa dikembangkan oleh masing-masing. Guru bisa mengembangkan proses pembelajarannya dengan lebih kreatif, lalu murid juga bisa mengembangkan karakternya dan potensinya masing-masing, tidak hanya ditentukan oleh pelajaran-pelajaran tertentu, khususnya tentang kesuksesan dia,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Ahad. Ade mengatakan hal itu di sela kegiatan diseminasi informasi tentang kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bagi jurnalis yang bertugas di wilayah Purwokerto. Dengan Merdeka Belajar tersebut, kata dia, pilihannya banyak dan karakter juga akan terdeteksi karena ada survei karakternya. “Kita bisa melakukan pemetaan, bukan hanya kepada siswa saja, tapi juga pemetaan dilakukan dalam konteks yang lebih holistik, bisa ke sekolah, bisa guru, dan sebagainya,” katanya. Menurut dia, pemetaan tersebut dilakukan pada asesmen kompetensi dan survei karakter yang akan diterapkan mulai tahun 2021 sebagai pengganti ujian nasional bagi siswa SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Sementara untuk ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) bagi siswa SD/MI mulai tahun 2020 akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Terkait dengan Kampus Merdeka, Ade mengatakan inti dari kebijakan tersebut untuk memberi kebebasan kepada program studi (prodi) untuk mengembangkan perguruan tingginya guna membuka prodi baru sesuai dengan kebutuhan. “Kemudian memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mencari pilihan-pilihan, kira-kira potensinya dapat dikembangkan seperti apa, dan di dunia ini kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh satu bidang ilmu saja, juga banyak bidang ilmu lainnya yang bisa mendukung mahasiswa atau mendukung seseorang,” katanya. (jwn5/ant)