Jowonews

Logo Jowonews Brown

kemiskinan

Ingin Menikah? Ada Kartu Prakerja Calon Pengantin

oleh

JAKARTA, Jowonews- Kabar baik bagi para lajang yang ingin menikah.  Pemerintah segera merealisasikan peluncuran program Kartu Prakerja Calon Pengantin sebagai salah satu program pengentasan kemisikinan pada tahun 2021. “Harapannya setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik sehingga tak lahir keluarga miskin baru,” kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (5/3). Kendati begitu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengingatkan bahwa program ini hanya merupakan bantuan. Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.  “Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya,” ujar LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu melanjutkan, diharapkan setelah mendapatkan bekal dari program Kartu Prakerja tersebut, calon pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain, Senator Dapil Jawa Timur itu juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius. “Kita pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin. Sekarang sepertinya program tersebut menguap begitu saja. Apakah masih berjalan atau tidak, tak pernah terdengar lagi,” tuturnya. Ia pun berharap program tersebut dapat dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan keluarga baru yang bebas dari kemiskinan. Sebagaimana diketahui, pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru. Pasalnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22 persen). Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07 persen).Sebelumnya, Kamis (4/3) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan Kartu prakerja ini diharapkan menjadi solusi mencegah lahirnya keluarga miskin baru. Femmy pun meminta kementerian/lembaga terkait segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi program kartu prakerja bagi catin tersebut. Termasuk mendorong terbitnya berbagai peraturan untuk menjadi payung hukum program tersebut beserta prosedur teknisnya baik daring maupun luring.

Tangani Stunting dan Kemiskinan, PKK Jateng Siapkan Desa Binaan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah menyiapkan desa binaan untuk membantu penanganan kekerdilan dan kemiskinan pada 2020. “Kami berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyiapkan desa binaan membantu pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya, penanganan kekerdilan demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sehat,” kata Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo di Semarang, Senin. Menurut dia, peningkatan pendidikan orang tua, perbaikan dari aspek lingkungan seperti sanitasi dan infrastruktur akan mempengaruhi penurunan kasus kekerdilan serta kemiskinan di Jateng. Tak hanya kekerdilan, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian TP PKK Jateng yang tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan di masyarakat dengan melibatkan seluruh pengurus dan kader PKK hingga tingkat dasa wisma. TP PKK Jateng siap berkolaborasi dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk membuat semacam desa binaan. “Nantinya di wilayah itu akan kami keroyok, penekanannya pada penanggulangan kemiskinan, terutama perempuannya agar bisa berkontribusi menggeliatkan perekonomian di wilayahnya, termasuk juga pencegahan kekerdilan,” ujarnya. Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jateng Nawal Arafah Yasin menambahkan dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat, pihaknya tidak berhenti menggerakkan peningkatan pendapatan keluarga dengan memberikan berbagai keterampilan, dan sebagainya. Ia berharap masyarakat pun terus berinovasi, khususnya dalam pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi untuk menambah keterampilan maupun pemasaran daring. “Pelatihan-pelatihan ini juga bisa dilakukan secara daring melalui video materi yang dikirim ke grup WhatsApp, selanjutnya ada dialog di grup itu,” katanya. (jwn5/ant)

Angka Kemiskinan Indonesia Turun 0,44 Persen Jadi 24,79 Juta Jiwa

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau turun 0,44 persen jika dibandingkan periode sama 2018 yang mencapai 25,67 juta orang. “Jika dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin turun sebanyak 358,9 ribu orang dan dibandingkan September 2019 turun sebanyak 888,7 ribu orang,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Rabu. Dengan penurunan itu, persentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, menurun dibandingkan September 2018 mencapai 9,66 persen. BPS mencatat angka kemiskinan selama dua kali dalam setahun yakni pada Maret dan September. Suhariyanto melanjutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin di Tanah Air yakni rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 yang naik. Kenaikan upah buruh tani mencapai 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp53.873 menjadi Rp54.424. Selain itu, rata-rata upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2019 juga naik 0,49 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp88,673 menjadi Rp89.072. Tingkat inflasi umum, lanjut dia, juga terbilang rendah sebesar 1,84 persen selama periode Maret-September 2019. Selain inflasi, nilai tukar petani (NTP) pada September 2019 berada di atas 100 yakni mencapai 103,88. Penurunan penduduk miskin juga didorong oleh harga eceran yang turun pada beberapa komoditas pokok di antaranya beras turun 1,75 persen, daging ayam ras (2,07 persen), minyak goreng (1,59 persen), telur ayam ras (0,12 persen) dan ikan kembung (0,03 persen). Selain itu, terjadi peningkatan cakupan penerima program bantuan pangan nontunai yang terealisasi pada triwulan III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota atau naik 289 kabupaten/kota dibandingkan triwulan I 2019. Sementara itu, persentase sebaran jumlah penduduk miskin masih paling banyak di wilayah Maluku dan Papua sebesar 20,39 persen mencapai 1,5 juta orang, disusul Bali dan Nusa Tenggara mencapai 13,36 persen mencapai 1,99 juta orang dan Sulawesi 10,07 persen mencapai 1,98 juta. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 12,5 juta orang atau 8,29 persen. (jwn5/ant)