Jowonews

Logo Jowonews Brown

Komisi C DPRD Jateng

Bank Jateng Dituntut Bisa Penetrasi Pangsa Pasar Jakarta

oleh
Bank Jateng

JAKARTA – Bank Jateng Cabang Jakarta berupaya meningkatkan pencapaian dan kinerja melalui promosi perkreditan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan pemasaran lainnya. Pimpinan Cabang Jakarta Agus Indriatno mengakui cukup optimis dalam pencapaian target tersebut. “Sampai sekarang di Jakarta sudah ada progress yang cukup baik dalam proses kinerja dan pencapaian. Secara total pendapatan pada bulan Juni 2023 terhadap anggaran sebesar 326,83%, realisasi total biaya terhadap anggaran sebesar 106,11%, dan pencapaian laba mencapai 230,44%,” katanya saat berdiskusi bersama jajaran Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (5/7/2023), membahas perkembangan dan pengelolaan Bank Jateng tersebut. Data dari Bank Jateng Cabang Jakarta menyebutkan, kinerja kredit konsumtif pada Juni 2023 senilai Rp 173,2 miliar mengalami pencapaian 77,14% dengan pertumbuhan tahun per tahun (YoY) 85,49%. Sementara untuk kredit produktif, senilai Rp 2.074,8 miliar dengan capaian angka  Rp 1.915,96 miliar atau 92,34% dengan pertumbuhan tahun per tahun (YoY) mencapai 106,97%. “Dengan nilai tersebut, tentunya kami harus optimis, perkembangan dan pengelolaan keuangan Cabang Jakarta ini sudah cukup baik. Namun dalam proses penyaluran kredit masih ada beberapa kendala, kami mohon arahan dan bimbingan dari Bapak-Ibu Jajaran Komisi C,” ungkapnya. Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro berharap Bank Jateng Cabang Jakarta untuk dapat mempertahankan performanya. Ia juga meminta untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian supaya tidak menimbulkan permasalahan pada sisi kredit. “Setelah paparan tadi kami memberikan apresiasi, namun perlu diingatkan dalam proses penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian perlu ditingkatkan, supaya tidak menimbulkan permasalahan pada sisi kreditnya,” harapnya. Anggota Komisi C lainnya, Nurul Hidayah menambahkan dalam proses penyaluran kredit maupun promosi produk, perlu adanya kreativitas Bank, untuk dapat menarik minat masyarakat sekitar, sehingga Nasabah dan DPK bisa terus ditingkatkan. Sementara itu, Anggota Komisi C Nur Khabsyin menilai Bank Jateng Cabang Jakarta perlu d dorong karena adanya piutang. Ia menilai piutang tersebut tetap harus dikejar, “Meskipun sudah ingkrah, tetap harus kita kejar melalui jalur perdata dan sebagainya, karena itu nantinya juga aset kita.” Menanggapi hal tersebut, Agus Indriatno mengatakan kendala mengenai piutang sudah ditindak lanjuti melalui proses hukum, kemudian dalam proses pemasaran akan berkoordinasi dengan instansi maupun lembaga serta mengadakan event atau festival. “Soal piutang, nasabah yang gagal bayar, kita dorong untuk dilakukan penyitaan asset proses lelang, sedangkan untuk perkembangan nasabah kami tahunan selalu mengadakan event atau festival dengan syarat membuka rekening Bank Jateng,” tutupnya. (Adv)

Studi Komparasi soal BUMD bersama Biro Perekonomian Jatim

oleh
Komisi C DRPD Jateng

SURABAYA – Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD, Komisi C DPRD Jateng melakukan diskusi studi komparasi dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Selasa (11/4/2023). Pada kesempatan itu, Bambang Hariyanto selaku Ketua Komisi C mengaku ingin bertukar pendapat soal pengelolaan BUMD untuk meningkatkan PAD. “Jatim yang secara kesamaan tidak terlalau jauh beda dengan Jateng. Kami memberanikan diri untuk bertukar pendapat mengenai tata kelola perusahaan BUMD yang kompetitif. Sebab, apabila BUMD kita ini baik, tentunya PAD kita akan meningkat,” ucapnya. Sementara, Anggota Komisi C Agung Budi Margono menanyakan perihal managemen resiko, sanksi, dan kerjasama dengan pihak lain. “Apakah perda yang ada di Jatim ini menerangkan syarat peraturan secara spesifik?,” tanya Agung kepada Marta Mukti Widodo selaku Kabag Substansi BUMD, Investasi, & BULD Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim. Menanggapinya, Marta mengatakan perda mengenai tata kelola BUMD yang dimiliki Jatim tak lebih kepada pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, yang di dalamnya. Perda itu berbeda dengan Perda Pendirian BUMD. “Adapun dalam penerapan BUMD yang baik di Jatim berlaku pendampingan dari Kejaksaan Tinggi agar nantinya, apabila ada permasalahan, akan lebih mudah,” terangnya. Terkait resiko BUMD yang mengalami kerugian, Biro Perekonomian hanya sebatas membuat analisis soal legal opinion untuk dilaporkan kepada gubernur. Nantinya, gubernur yang akan memberikan kebijakan dengan berbagai kajian dan pertimbangan. Secara keseluruhan, semua ada 7 BUMD yang ada di Jatim yakni 3 diantaranya telah mempunyai anak perusahaan sebanyak 21 perusahaan. Sebagai saran masukan, Marta berharap, dalam pembuatan Perda Pengelolaan BUMD tersebut perlu disesuaikan dulu dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembuatan Perda Pendirian & Perda Pembinaan. “Maka, untuk meminimalisir resiko melaksanakan business to business, kami meminta controling terhadap Komisi C DPRD Provinsi Jatim dan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi. Itulah tadi diawal kami sampaikan keterlibatan kejaksaan tinggi dalam fungsional penerapan pengelolaan BUMD di Jatim,” jelas Marta.

PAD dari Banhub Belum Maksimal, Tetap Ikuti Aturan Pusat

oleh
Komisi C DPRD Jateng

JAKARTA – Dalam kegiatan monitoring pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), Komisi C DPRD Jateng mendengar adanya keluhan Badan Penghubung (Banhub) soal perolehan pendapatan. Disampaikan oleh Risturino selaku Plt. Banhub Provinsi Jateng, dari hasil rapat dengan managemen TMII (BUMN) pada Agustus 2022, dalam klausulnya, wisma dan pendopo Anjungan Jateng TMII diperuntukkan kegiatan seni budaya. Dari situ, semua kegiatan diluar kesenian dan kebudayaan atau kegiatan komersil untuk menarik PAD tidak diperbolehkan lagi diadakan di Anjungan Jateng TMII. Dan mulai April 2020, ada perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Jateng dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sehingga pengembangan anjungan harus mengikuti regulasi setneg. “Kebijakan TMII/ BUMN sekarang lebih ketat sehingga banyak pemesan yang mengundurkan diri,” kata Turino, sapaannya. Soal pendapatan, diakui cukup sulit untuk mencapai target Rp 1,11 miliar pada 2023 ini. “Disaat kami ingin mengejar target usai pandemi, sekarang malah muncul kebijakan baru yang mempersulit penambahan PAD,” ujarnya. Mengenai mudik gratis, pihaknya masih melaksanakannya. Persiapannya dengan sejumlah armada bus dan kereta api. Mendengar hal itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengakui kebijakan tersebut berdampak pada penurunan PAD. Pihaknya memahami karena hal tersebut terkait dengan aturan pusat. Senada, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro juga memaklumi adanya kebijakan itu. Ia berharap Banhub tetap mengikuti regulasi yang ada, terutama penampilan kesenian dan budaya Jateng.

Pengembangan BUMD Turut Bisa Naikkan PAD

oleh
Komisi C DPRD Jateng

MADIUN – Dalam rangka penyusunan Raperda Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMD, Komisi C DPRD Jateng menyambangi Pemerintah Kota Madiun, Jumat (31/3/2023). Saat berdiskusi, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ashan Sri Hasto mengatakan BUMD memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi. Ashan mengatakan memang perlu adanya perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD. Saat ini, di madiun terdapat 3 BUMD salah satunya adalah Perumda Air Minum Taman Sari yang sudah memliki 49.252 pelanggan. “Pasa tahun 2021 Perumda Air Minum Taman Sari Kota Madiun berada di peringkat ke delapan penilaian  kinerja BUMD Air Minum tingkat Nasional, sedangkan berdasarkan penilaian BPPSPAM berada di peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur,” jelas dia. Pembinaan dan pengawasan secara rutin sebagaimana amanat PP BUMD juga perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap tata kelola BUMD. Pihaknya juga terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menanggapi hal itu, Wakuil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Ir. Sriyanto Saputro, MM mengaku apresiatif dengan capaian Pemkot Madiun. Ia juga sependapat bahwa melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menggali potensi kebutuhan masyarakat dinilai sangat penting. Sebagai informasi, pada tahun 2020 Perumda Air Minum Taman Sari menyumbangkan PAD sebesar Rp. 6,79 miliar, tahun 2021 sebesar Rp. 6,678 miliar, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 7,285 miliar.

Kredit di BPR BKK Karangmalang Sragen Tinggi, Rasio NPL Masih Terjaga

oleh
BPR BKK Karangmalang

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring kinerja keuangan BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen, baru-baru ini. Saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK, Komisi C mengaku apresiatif dengan tingginya penyaluran Kredit Produktif. Seperti disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah, penyaluran kredit sangat baik terlihat dari rasio non-performing loans (NPL/ kredit macet) yang masih rendah. Artinya, di tengah gencarnya penyaluran Kredit Produktif, rasio NPL masih tetap terjaga. “Ini sangat bagus karena rasio NPL masih dibawah 5 persen sesuai arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya. Senada, Anggota Komisi C lainnya Dwi Yasmanto juga apresiatif dengan tingginya penyaluran kredit agar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia menyarankan pula agar BPR BKK tidak hanya fokus sektor kredit tapi juga tabungan. “Saya optimis ke depan BPR BKK bisa lebih maju lagi dengan mengembangkan produk-produk tabungannya,” kata Yayan, sapaan akrabnya. Dalam paparan Direktur PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Raji disebutkan, pada 2021 angka Aset yang dicapai sebesar Rp 786,19 miliar dan naik menjadi Rp 836,24 miliar pada 2022. Untuk angka Tabungan pada 2021 tercapai sebanyak Rp 482,93 miliar dan naik pada 2022 menjadi sebesar Rp 503,72 miliar. Penyaluran Kredit pada 2021 terealisasi sebesar Rp 534,98 miliar kemudian naik menjadi Rp 556,11 miliar pada 2022. Dan, Laba pada 2021 sebesar Rp 25,60 miliar naik menjadi Rp 27,12 miliar pada 2022. Dari angka diatas, rasio NPL pada 2021 sebesar 4,44% dan turun menjadi 4,38% pada 2022.

Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

oleh
BKK Demak

DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%. Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengenai tingginya NPL, Direktur utama BPR BKK perseroda Demak Sunoto menjelaskan NPL tinggi itu disebabkan relaksasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 8 miliar sudah macet dari sektor terdampak pandemi. “Sudah tidak memberikan relaksasi lagi dan tidak memperpanjang debitur karena sudah tidak prospek. Beberapa sektor yang berkontribusi adalah kontraktor, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Semua ada jaminan, cuma kami belum berani mengeksekusi,” ungkapnya. Pihaknya telah mengantisipasi dengan mengandalkan dana cadangan sehingga tidak mempengaruhi laba tahun berjalan. Selain itu, ekspansi bisnis juga masih kurang karena persaingan sangat ketat. “Mengenai tingkat kesehatan, dengan menggunakan perhitungan panel, kita masih sehat dengan nilai kredit sebesar 94,6 persen. Dari berbagai rasio keuangan juga sangat aman persentase 34,68 persen. Modal inti 33,85 persen. Kualitas astra produktif agak tinggi di 7,22, kredit UMKM terhadap Angka Kredit 47 persen,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustolih menyampaikan rasio NPL yang tinggi di BPR BKK Demak ternyata efek relaksasi dan bukan merupakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. “Ternyata ekonomi masyarakat tumbuh tapi karena efek dari relaksasi covid menjadikan NPL masih tinggi. Kondisi sesungguhnya tidak seperti yang ada di dalam angka. Kondisi ekonomi masyarakat sudah bagus,” ungkap Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng itu. Sementara, Kabag Perekonomian & SDA Kabupaten Demak Arif Sudaryanto berharap pemerintah provinsi bisa mendukung berkembangnya BUMD di Jateng, khususnya Kabupaten Demak. Sehingga, bisa menggerakkan perekonomian secara umum dan menggerakkan UMKM. “Selain itu, secara tidak langsung bisa menjadi andalan pendapatan daerah, mengingat anggaran dari pusat agak menurun,” ungkap Arif.

Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

oleh
Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat.  Dikatakan, ada beberapa yang menjadi catatan, diantaranya ada BPR BKK yang modal intinya sudah mencapai Rp 10 miliar. Sehingga, konsekuensinya BPR tersebut harus ada komisaris independen.  “BPR BKK yang asetnya sudah sampai Rp 1 triliun itu di BPR BKK Purwodadi dan Purwokerto. BPR BKK Karangmalang Rp 800 miliar dan BPR BKK Lasem Rp 700 miliar. Sementara, di BPR BKK Jepara, Wonogiri, dan Banjarnegara kisaran Rp 500 miliar,” ungkapnya. Ia menambahkan semua BPR BKK harus memenuhi tata kelola yang diwajibkan regulasi dan sesuai dengan Peraturan OJK. Pada 2023, sudah ada pengisian pemenuhan tata kelola. Selain direksi dan komisaris juga berkait dengan satuan kerja manajemen resiko. Karena, sekarang penilaiannya paling besar adalah tata kelola dan hal itu menjadi keharusan BPR BKK.  Sementara dalam paparannya, Wakil Kepala Cabang BPR BKK Perseroda Cabang Demak Rusyadi Yogo Kusumo menyampaikan BPR BKK Cabang Demak mempunyai 5 kantor kas. Diantaranya Kantor Kas Bonang, Guntur, Karanganyar, Sempet, dan Kantor Kas Kebonagung. Datanya mencatat, secara kinerja keuangan, aset pada 2021 sebesar Rp 182,7 miliar turun menjadi Rp 175,9 miliar pada 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp 169,1 miliar turun menjadi Rp 165,8 miliar. Kredit pada 2021 dari Rp 130,2 miliar turun menjadi Rp 126,1 miliar. Dan, Laba dari Rp 12,9 miliar turun menjadi Rp 9,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan ada permasalahan fraud di Kantor Cabang Demak rentang waktu Januari sampai Juli 2022. Setelah diselesaikan dengan gerak cepat, kata dia, pada semester dua, Juli sampai Desember kembali ada peningkatan. “Kredit pada 2021 sejumlah Rp 130 miliar semester pertama, drop menjadi Rp 108 miliar. Turun Rp 22 miliar. Setelah masalah tertangani, pada Semester dua, kredit meningkat meningkat Rp 18 miliar menjadi Rp 126,1 miliar. Mudah-mudahan, pada 2023 ini bisa lebih baik dari 2021,” ungkapnya. Ia menambahkan pada Januari 2023 laba nomor 3 di Jateng, masih di bawah Tegal dan Brebes. Tapi di Bulan Februari 2023, laba sudah menyalip Tegal dan Brebes, sudah nomor 1 se Jawa Tengah. Hal ini menunjukan potensi di Demak ini bagus, dengan target pada Desember 2023 bisa tetap nomor 1 dan labanya mencapai Rp 16,3 miliar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menyoroti masih ada persoalan pada 2022 lalu sehingga terjadi fraud yang menyangkut SDM. “Makanya, dengan datangnya kami disini bisa mengetahui persis sehingga pada depan akan kita evaluasi lagi. Inilah cara kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal lebih parah,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng itu. Ia menambahkan pengalaman pahit yang pernah terjadi pada BKK Pringsurat dan Klaten menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, diharapkan jangan sampai terjadi lagi di Jateng. “Makanya, kita berkolaborasi dengan Biro Perekonomian dan teman-teman BPR BKK di Jateng. Bersama mengawal agar berjalan dengan baik,” tandasnya.