Jowonews

Logo Jowonews Brown

KP2KKN Persoalkan Honor Rp 376,107 M di Pemprov Jateng

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Pnyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mempersoalkan besaran anggaran honorarium PNS dan non PNS di Pemprov Jateng. Pasalnya, anggaran honorarium yang mencapai Rp 376 miliar pada tahun 2016 ini dinilai sangat janggal dan tidak wajar. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto. … Baca Selengkapnya

KP2KKN Khawatir Permintaan BPK Pengaruhi Pemeriksaan APBD Jateng

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng tidak mempersoalkan permintaan hibah tanah BPK RI kepada Pemprov Jateng seluas 2.778 m2. Namun demikian KP2KKN mengkhawatirkan permintaan itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap APBD Jateng TA 2015. Kekhawatiran itu disampaikan Koordinator KP2KKN Jateng BidangMonitoring, Eko Haryanto, Minggu (17/1) kemarin. “Kami tidak … Baca Selengkapnya

Dana Pemkot Raib, KP2KKN Anggap Sarat Kepentingan Politik

Caption: Paling kiri Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto saat FGD 'Patgulipat APBD Jateng 2015', di press room pemprov Jateng, Selasa (23/12)

SEMARANG, Jowonews.com – Terpisah, aktivis KP2KKN Eko Haryanto menilai kasus raibnya dana Pemkot sarat dengan kepentingan politik. Hal ini terbukti dari putusan majelis hakim PN Semarang yang tidak menerima gugatan Pemkot Semarang terhadap bank BTPN. “Sejak awal kasus ini bergulir, indikasi adanya permainan politik terkait hilangnya dana Pemkot sudah sangat kuat. Putusan majelis hakim ini … Baca Selengkapnya

Ganjar: Laporan Fadli Zon Jadi Preseden Buruk

PATI, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai laporan Fadli Zon ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik yang berujung ditetapkannya aktivis KP2KKN Jateng Ronny Maryanto sebagai tersangka menjadi preseden buruk bagi pemberantasan politik uang pada pemilu. “Ini jadi preseden buruk, selanjutnya kalau terjadi ‘money politic’ dan ini (kasus pencemaran nama baik yang menimpa … Baca Selengkapnya

KP2KKN Apresiasi Penahanan Agus Kroto

SEMARANG, Jowonews.com – Ketua Divisi Pengawasan Aparat Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Kejati dengan menahan Agoes Soeranto. Menurutnya, tindakan tersebut akan mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan kasus Bansos 2011. “Kami sangat mengapresiasi langkah Kejati dalam melakukan penahanan atas Agoes Kroto (Agoes Soeranto,red). Namun, hal ini perlu diingatkan kembali kepada pihak penyidik … Baca Selengkapnya

KP2KKN Sayangkan Ganjar Tidak Berani Copot Agoes Kroto

SEMARANG, Jowonews.com – KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Jateng menyayangkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tidak berani mencopot atau menonaktifkan stafnya yang terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) APBD 2011 Jateng, yakni Agoes Suranto alias Agoes Kroto yang menjabat sebagai Kepala biro administrasi pembangunan daerah (Bangda) pemprov Jateng. Sebagaimana diketahui, padahal … Baca Selengkapnya

KP2KKN Investigasi Penjualan Saham Tol SS, BPK Diminta Lakukan Audit

Ganjar saat meninjau lokasi pembangunan Tol Bawen-Salatiga

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mencium kejanggakan dibalik penjualan 25% saham Jalan Tol Semarang-Solo (SS) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), kepada PT Astartel Nusantara dari Jakarta senilai Rp780 miliar. KP2KKN menduga adanya konspirasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pihak-pihak terkait. “Keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo … Baca Selengkapnya

Kejati Diminta Tahan Mantan Pejabat Biro Keuangan

ILustrasi Korupsi

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) lebih serius menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng tahun 2010-2011. Kejaksaan diminta tidak hanya berhenti pada Joko Mardiyanto dan Joko Suyanto. Tapi diminta segera menangkap dan menahan aktor intlektual dari bansos yang merugikan keuangan … Baca Selengkapnya