Jowonews

Vaksin AstraZeneca Disuntikkan ke Ulama MUI Pusat

JAKARTA, Jowonews- Meskipun penggunaanya masih mengundang polemik, penyuntikan Covid-19 tetap dilakukan di Indonesia. Hari ini pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat disuntik vaksin Covid-19 buatan Inggris, tersebut di Jakarta, Rabu (7/4). Penyuntikan vaksin AstraZeneca kepada ulama-ulama MUI Pusat tersebut membuktikan bahwa vaksin itu aman digunakan, meskipun MUI menyatakan ada kandungan haram di dalam proses pembuatannya. Vaksinasi ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Vaksinasi di MUI Pusat ini istimewa, karena masalah ini menjadi persoalan yang cukup hangat. Tetapi MUI, sesuai dengan pandangan dan keputusannya, menyatakan bahwa AstraZeneca ini walaupun ada persoalannya, unsur haram, tetapi dinyatakan boleh digunakan,” kata Wapres di Kantor MUI Pusat Jakarta, Rabu (7/4). Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh ulama dan masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan terkait halal atau haram yang terkandung dalam sebuah vaksin. Dalam kondisi darurat kesehatan, untuk segera mengakhiri pandemi, penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat harus didasarkan pada asas kebolehan, tegas Wapres. “Oleh karena itu, maka yang kita persoalkan sekarang ini jangan lagi bicara soal halal atau haram, tapi boleh apa tidak boleh,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Wapres juga menegaskan kembali bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban atau dalam agama Islam disebut fardhu kifayah. Sehingga, masyarakat yang menolak divaksin Covid-19, sampai dengan terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia, termasuk dalam golongan kaum berdosa. “Bagi MUI, vaksinasi itu sudah menjadi kewajiban, fardhu kifayah. Karena herd immunity itu baru bisa dicapai kalau 70 persen sudah divaksin, atau 182 juta penduduk, maka hukumnya wajib sebelum itu tercapai,” ujarnya. Sebelumnya, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram karena menggunakan tripsin babi dalam proses pembuatannya. Namun, MUI memperbolehkan penggunaan AstraZeneca dalam kondisi darurat untuk menghentikan darurat kesehatan pandemi Covid-19 Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca pada awal Maret dan telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Wapres Ma’ruf Amin Dorong MUI Keluarkan Fatwa Mudik Haram

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19 karena dapat menyebarluaskan virus tersebut ke berbagai daerah. “Kami (pemerintah pusat) sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya. Saya akan coba lagi dorong MUI untuk mengeluarkan, saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat. Wapres juga meminta Ridwan Kamil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi masuknya pemudik dari kota-kota lain maupun kedatangan para pekerja migran negara asing. “Tentang mudik itu kan sudah diimbau, tapi tidak ada larangan keras, sehingga konsekuensi pasti akan dihadapi pada daerah-daerah penerima. Mungkin bukan hanya pemudik dari Jakarta, sekarang juga mulai ada pemudik dari Malaysia. Itu harus dipersiapkan dengan baik,” kata Ma’ruf Amin. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait Sholat Jumat, pelaksanaan ibadah tenaga medis dan tata cara pengurusan jenazah terinfeksi COVID-19, kata Wapres. “Sebenarnya fatwa Sholat Jumat sudah, penanganan jenazah juga sudah keluar kan. Kemudian juga soal sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu sudah. Saya akan coba nanti tentang mudik ini,” kata Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif MUI. Sementara itu dalam paparannya kepada Wapres, Ridwan Kamil mengatakan kedatangan pemudik ke daerah-daerah di Jawa Barat menambah beban pemda dalam menangani wabah COVID-19 di provinsi tersebut, termasuk juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. “Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, saya bisa yakinkan Bapak bahwa di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu saja Pak yang bikin was-was kami di daerah,” kata Ridwan Kamil. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin: WNI Pekerja Migran dari Malaysia Diawasi Ketat

JAKARTA, Jowonews.com – Para pekerja migran terdampak kebijakan kawalan pergerakan atau movement control order (MCO) dari Pemerintah Malaysia akan mendapat pengawasan ketat setibanya di Indonesia, termasuk karantina kesehatan jika terdeteksi membawa COVID-19, kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam telekonferensi pers dari Jakarta, Selasa. “Mereka mungkin tidak akan ditampung, seperti yang sebelumnya, tetapi dikembalikan ke daerah bagi mereka yang tidak bermasalah (secara kesehatan), tidak terindikasi. Kecuali kalau yang terindikasi (COVID-19), baru nanti akan dilakukan isolasi,” kata Wapres Ma’ruf. Sebelum menuju ke daerah asal masing-masing, para pekerja migran tersebut akan mendapatkan layanan tes cepat untuk mengetahui kondisi daya tahan tubuh mereka. Selanjutnya, ketika hasil tesnya dinyatakan baik dan diizinkan pulang ke daerah, para pekerja migran itu harus menjalani isolasi diri selama 14 hari. “Mereka yang terindikasi harus diisolasi, karena itu Pemerintah menyiapkan tempat seperti di Pulau Galang, Natuna, untuk mengantisipasi WNI yang pulang. Mereka yang sudah dinyatakan tidak bermasalah, baru boleh kembali ke kampung halamannya masing-masing,”  tuturnya menjelaskan. Wapres Ma’ruf juga meminta para kepala daerah untuk mempersiapkan protokol kesehatan lebih ketat untuk menyambut kedatangan para pekerja migran dari Malaysia. Kepulangan para pekerja migran tersebut, lanjut Wapres, dilakukan secara mandiri. Artinya, Pemerintah tidak memfasilitasi kepulangan mereka dari Malaysia. “Mereka ada yang pulang mandiri, tetapi Pemerintah menyiapkan andai kata terjadi evakuasi terhadap mereka. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah disiapkan, berarti harus ada transportasi penjemputan,” ujarnya. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin Sebut Radikalisme dan Islamophobia Berpotensi Konflik

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut radikalisme dan Islamophobia dapat menyebabkan terjadinya konflik antarumat beragama di suatu negara, sehingga Pemerintah berupaya meningkatkan kerukunan di kalangan masyarakat. “Jadi, kelompok dari Islam kita ingin jangan ada lagi radikalisme di kalangan Islam; tapi juga jangan ada lagi Islamophobia seperti yang berkembang di Barat. Ini potensi-potensi konflik,” kata Wapres Ma’ruf usai menghadiri The 3rd International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX) 2020 di JCC Senayan Jakarta, Sabtu. Untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama, Ma’ruf Amin mengatakan perlu ditingkatkan lagi penyebarluasan narasi-narasi kerukunan dari berbagai tokoh lintas agama. “Kita coba membangun teologi kerukunan secara global dan membangun narasi-narasi keagamaan yang mencerminkan kerukunan,” tuturnya. Indonesia akan menggagas pertemuan tokoh lintas agama internasional untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kata Wapres. “Indonesia ingin membangun kerukunan antarumat beragama di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita bercita-cita ingin membangun pertemuan tokoh-tokoh agama dunia,” ujar Wapres Ma’ruf. Terkait konflik yang menyebabkan kekerasan terhadap muslim di India, Wapres menyampaikan keprihatinan dan berharap kejadian serupa tidak terjadi di negara lain. “Kira prihatin masih ada hal seperti itu. Apa yang terjadi di India itu sangat memprihatinkan kita semua,” ucapnya. Kerusuhan di India dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh pengesahan undang-undang Citizenship Amendment Bill, yang diduga merugikan masyarakat Islam, oleh Perdana Menteri Naredra Modi. UU tersebut mendapat protes dari masyarakat beragama Islam di India dan berujung pada tindak kekerasan oleh aparat setempat. Sedikitnya 38 orang dilaporkan meninggal dunia dan 200 orang lebih menderita luka-luka akibat insiden tersebut. (jwn5/ant)