Jowonews

Logo Jowonews Brown

Mendikbud

Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dimulai Sekarang

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa mulai dilaksanakan dari sekarang bagi sekolah-sekolah yang seluruh guru dan tenaga kependidikannya sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Hal tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat menyampaikan keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 pada Selasa via daring. Pemerintah mewajibkan sekolah memberikan pilihan layanan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas setelah guru dan tenaga kependidikannya divaksinasi. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona harus diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Mendikbud berharap semua sekolah sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021. “Latihannya mulai dari sekarang. Ini bukan eksperimen baru karena sudah 22 persen sekolah yang melakukan PTM,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Meski demikian, sekolah tetap harus menyediakan layanan pendidikan dari jarak jauh (PJJ) bagi siswa yang oleh orang tua tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah. “Orang tua berhak memilih, apakah anaknya diperbolehkan mengikuti PTM terbatas atau tidak. Jadi setiap sekolah ada versi PTM dan PJJ,” kata Nadiem.

Guru PAUD dan SD Diprioritaskan Vaksinasi Covid-19

oleh

JAKARTA, Jowonews- Prioritas guru yang mendapatkan vaksinasi adalah guru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). “Prioritas vaksin dialokasikan untuk guru yang mengajar jenjang yang lebih muda dahulu. Dari jenjang PAUD, SD dan SLB baru kemudian jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam peluncuran program vaksinasi untuk guru di SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Rabu (24/2). Menurut Mendikbud, hal itu dilakukan karena semakin muda peserta didik atau jenjang sekolah, semakin sulit melakukan pendidikan jarak jauh. “Siswa jenjang PAUD dan SD membutuhkan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Melalui program vaksinasi bagi guru dan pendidik itu, Nadiem menargetkan pembelajaran tatap muka dapat dimulai pada tahun ajaran 2021/2022, meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dia menargetkan setidaknya lima juta guru sudah mendapatkan vaksinasi hingga akhir Juni mendatang, di mana ketentuan distribusi vaksin tersebut mengikuti pola dan distribusi pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara jumlah keseluruhan guru dan tenaga pendidik di Tanah Air baik swasta maupun negeri sebanyak 5,5 juta orang. Nadiem berharap program tersebut merupakan angin segar bagi para guru yang sudah menunggu untuk bisa mengakselerasi pembelajaran tatap muka. Program vaksinasi bagi para guru diluncurkan di SMAN 70 Jakarta, yang diikuti 650 perwakilan guru, dosen, tenaga kependidikan hingga pegiat pendidikan. Pelaksanaan vaksinasi bagi guru sendiri akan dikoordinasi masing-masing dinas kesehatan daerah.

Pembelajaran Tatap Muka Setelah Guru Divaksinasi

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pembelajaran tatap muka baru bisa dimulai setelah vaksinasi Covid-19 pada guru selesai dilaksanakan. Hal tersebuit ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada acara peluncuran program vaksinasi guru di SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Rabu (25/2). “Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikutnya, pada Juli, bisa melakukan pembelajaran tatap muka,” katanya sebagaimana dilansir Antara. “Esensi dari kebijakan ini, dan kenapa tenaga pendidik itu menjadi salah satu yang prioritas adalah, sudah cukup lama anak-anak kita tidak sekolah tatap muka,” katanya. Ia menekankan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan selama penularan Covid-19 belum terkendali. Mendikbud mengatakan, pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat supaya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan lagi karena pelaksanaan pembelajaran dari jarak jauh dalam jangka panjang bisa mempengaruhi perkembangan anak. “Kita mengambil tindakan yang cepat dan gesit untuk bisa melaksanakan lagi sekolah tatap muka,” katanya. Pada peluncuran program vaksinasi Covid-19 pada tenaga kependidikan di SMAN 70 Jakarta, ada 650 guru, dosen, tenaga kependidikan, hingga pegiat pendidikan yang menjalani vaksinasi. Vaksinasi pada tenaga kependidikan juga dilaksanakan di daerah-daerah yang lain di bawah koordinasi dinas terkait. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan vaksinasi Covid-19 pada sekitar lima juta guru bisa selesai Juni 2021.

Ganjar Tunggu Keputusan Mendikbud Terkait KBM di Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kebijakan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di Provinsi Jawa Tengah saat pandemi COVID-19, menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Belum akan kami buka, kami masih menunggu dari Kementerian, sambil kami terus lakukan persiapan dan latihan-latihan,” katanya di Semarang, Kamis. Ganjar mengaku sudah berkeliling ke beberapa sekolah untuk melihat persiapan kembali dibukanya kembali KBM sambil menyiapkan skenario-skenario kemungkinan penerapan protokol kehidupan normal baru di bidang pendidikan. “Skenarionya mungkin menata ruang, menata jam masuk dan pembatasan kapasitas setidaknya separuh. Saya sudah ngobrol ke beberapa guru dan intinya mereka menyiapkan itu semua,” ujarnya. Meskipun nantinya KBM kembali dibuka, Ganjar tidak akan tergesa-gesa dan tetap akan melakukan uji coba dengan mengevaluasi hasil uji coba itu. “Kalaupun sudah dibuka, tidak langsung ‘tumplek brek’, harus diuji coba. Umpama tidak semua masuk, mungkin kelasnya sehari dibagi dua, masuk pagi dan siang sambil melihat hasilnya,” katanya. Kendati demikian, Ganjar menyebut sulit mengatur transportasi dari rumah ke sekolah serta membiasakan kondisi siswa untuk disiplin. “Transportasi ini yang sulit, kalau naik angkot kan pasti berdesakan, pegang ini itu. Belum ketemu formulanya untuk transportasi ini. Sebenarnya ada satu, bisa naik sepeda, kalau perlu sepedaan bareng saya,” ujarnya. Ganjar kembali menegaskan bahwa penerapan protokol kehidupan normal baru di Jawa Tengah belum dilakukan dalam waktu dekat karena patokannya bukan waktu, melainkan kurva penyebaran COVID-19 yang menurun drastis. (jwn5/ant)

Mendikbud Nadiem Persilakan Separuh Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memperbolehkan separuh atau 50 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar gaji guru honorer. “Mulai tahun ini, ada kewenangan khusus yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS,” ujar Nadiem dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS di Jakarta, Senin. Sebelumnya, dana BOS hanya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer. “Apabila guru honorer di suatu sekolah yang sangat dibutuhkan di sekolah itu sedangkan kesejahteraannya kurang, biaya transportasinya kurang. Kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorernya ,karena hanya kepala sekolah yang tahu tentang kebutuhan guru di sekolahnya,” jelas dia. Kebijakan yang diluncurkan Nadiem tersebut, berbeda dengan kebijakan Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, yang mengusulkan agar guru honorer digaji dari Dana Alokasi Umum (DAU). Nadiem menambahkan hak kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS tersebut. Angka 50 persen untuk gaji honorer tersebut merupakan angka maksimum. “Kalau bicara kualitas, kita kembalikan lagi apa itu definisi dari kualitas? Misalnya di daerah tertinggal dan mayoritas gurunya guru honorer, maka apa definisinya kalau bukan kesejahteraan dan keamanan guru honorer tersebut,” terang Nadiem. Nadiem menegaskan dengan gaji guru honorer yang minim tersebut, maka tidak akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal itu, kepala sekolah yang lebih tahu kondisi sekolahnya dan mana prioritas penggunaan dana BOS tersebut. Meningkat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan mulai tahun 2020 penyaluran dana BOS mencapai Rp54,32 triliun atau meningkat 6,03 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp49 triliun. “Dengan peningkatan dana BOS ini maka dana yang disalurkan ke anak sekolah juga meningkat. Dana ini akan langsung ke transfer atau dikirim ke rekening sekolah masih-masing,” terang Sri Mulyani. Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) mengalami peningkatan sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900.000 per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun. Untuk SMK yang sebelumnya Rp1.400.000 menjadi Rp1.600.000 per siswa. SMK dengan kekhususan atau pendidikan khusus sebesar Rp2.000.000 per siswa. Untuk penyaluran dana BOS tahun 2020 langsung ke rekening sekolah, dan dilakukan tiga tahap yakni 30 persen pada tahap awal, 40 persen tahap kedua, dan 30 persen tahap ketiga. Untuk tahap pertama, akan dicairkan pada Januari. Tahap kedua pada April, dan tahap ketiga paling cepat September. Untuk tahap ketiga, harus ada rekomendasi dari Kemendikbud baru bisa dicairkan. (jwn5/ant)