Jowonews

Logo Jowonews Brown

Menko Perekonomian

Inilah Jenis Mobil yang Mendapatkan Relaksasi Pajak

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah akan memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk industri otomotif, khususnya pembelian mobil baru, yang efektif dimulai pada Maret 2021. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan lalu menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan pada segmen mobil dengan kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, yakni untuk mobil penumpang dan sedan berpenggerak dua roda (4×2). Segmen mobil dengan syarat kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah dengan penggerak 4×2 cukup luas, mulai dari segmen mobil keluarga multi purpose vehicle (MPV), sedan, hingga sport utility vehicle (SUV). Pemberlakuan relaksasi PPnBM itu diharapkan dapat menggairahkan industri otomotif nasional yang melibatkan banyak industri pendukung di dalamnya, serta turut mendorong penggunaan komponen dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 60-70 persen. “Harapannya dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini,” kata Airlangga sebagaimana dilansir Antara. Airlangga mengatakan, relaksasi PPnBM 0 persen diharapkan bisa menaikkan daya beli masyarakat dan memberikan dorongan positif pada perekonomian. Insentif PPnBM akan digalakkan secara bertahap dengan rincian, Tahap I Maret-Mei untuk penurunan PPnBM 100 persen, Tahap II Juni-Agustus sebesar 50 persen dan Tahap III September-November sebesar 25 persen. Saat ini, pemberlakukan PPnBM dilakukan pada kendaraan berdasarkan kubikasi mesin, antara lain <1.500 4×2 (10 persen), 1.500-2.500 4×2 (20 persen), <1.500 4×2 sedan (30 persen), 1.500 4×4 (30 persen), 1.500-3.000 bensin 4×4 (40 persen), >2.500 diesel 4×2 dan 4×4 (125 persen) dan >3.000bensin 4×2 – 4×4 (125 persen), mengutip Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.010/2017. 1.500 cc ke Bawah Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua jenis mobil mendapat keringanan PPnBM, melainkan hanya mobil dengan kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah dengan berpenggerak dua roda (4×2) atau satu gardan. Jenis lainnya yang mendapatkan relaksasi PPnBM adalah tipe sedan dengan kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah. Jika diuraikan, jenis mobil yang mendapatkan keringanan 0 persen adalah tipe Low Multi Purpose Vehicle (MPV), misalnya Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Wuling Confero, Nissan Livina serta Suzuki Ertiga. Segmen mobil sport utility vehicle (SUV) juga mendapatkan insentif, khususnya tipe Low SUV dengan jenis model Toyota Rush, Daihatsu Terios, Xpander Cross, Honda BR-V serta Suzuki XL7. Segmen sedan juga akan mendapatkan keringanan, terutama untuk yang bermesin 1.500cc ke bawah. Adapun mobil berjenis kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car sudah mendapatkan PPnBM 0 persen, namun akan dikenakan pajak 3 persen mulai Oktober 2021 mengacu pada PP No 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Tak Ada Rumus Sama Tangani Covid-19

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rumus yang sama untuk menangani Covid-19 sehingga cara mengatasi pandemi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. “Presiden juga menyampaikan penanganan Covid-19 negara satu dengan lainnya berbeda, tidak ada rumus yang sama,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya menyampaikan kembali penegasan Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2). Oleh karena itu, kata dia, Presiden meminta agar Indonesia menerapkan konsep yang dianggap paling tepat dan sesuai untuk Indonesia. Ia menambahkan, berdasarkan data PPKM terlihat ada beberapa provinsi mengalami perbaikan dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Dan dari 98 itu juga 63 kabupaten/kota juga masih merah, ini penurunan dari 92. Kemudian dari kabupaten/kota dari 363 ke 332, kemudian ada beberapa yang tetap secara nasional,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Airlangga menambahkan, melalui PPKM juga terindikasi ada fenomena mobilitas penduduk yang mengalami penurunan di berbagai sektor. “Yang mobilitasnya masih tinggi adalah di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman jadi perhatian,” katanya. Presiden kemudian mendorong upaya vaksinasi ditingkatkan baik dari sisi volume maupun kecepatan pelaksanaan. Dengan begitu kekebalan komunitas atau “herd imunity” cepat dapat terwujud. “Dan vaksinasi tentu berbasis data dan daerah, zona padat, wilayah ‘density’ tinggi, mobilitas tinggi dan juga interaksi tinggi itu jadi pertimbangan, juga kegiatan sentra perekonomian,” katanya. Beberapa yang akan diterapkan ke depan yakni penerbitan Permenkes yang akan mengakomodir rapid antigen untuk screening awal, pengetatan 3M, dan tracing digital yang melibatkan semua pihak termasuk Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP.

Ekonomi Indonesia Diklaim Makin Pulih

oleh

JAKARTA, Jowonews- Perekonomian Indonesia diklaim makin mengalami pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari tren positif pembalikan di beberapa indikator. “Kita lihat indeks keyakinan konsumen sudah membaik di level 96,5 pada Desember. Tentu kita harapkan ini bisa progres 100 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Jakarta, Selasa (26/1). Airlangga mengatakan salah satu indikator terjadinya pemulihan adalah indeks keyakinan konsumen (IKK) yang telah mencapai 96,5 pada Desember 2020 karena 50 persen dari perekonomian basisnya adalah konsumsi. Kemudian juga dapat dilihat dari PMI Manufaktur yang telah mencapai 51,3 per Desember 2020 serta impor barang baku dan barang modal yang sudah meningkat. Selanjutnya adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang telah meningkat pada 2020 kemarin sudah mencapai target 100 persen yaitu Rp190 triliun. “Kalau kita melihat sektor yang lebih supermikro ataupun kecil itu penggunaan dari finansial teknologi juga angkanya sudah baik sudah mencapai Rp140 triliun,” ujarnya sebagaimana dilasir Antara. Berikutnya adalah ketahanan sektor eksternal yang turut terjaga dengan baik yaitu ditunjukkan melalui surplus neraca perdagangan sebesar 21,7 miliar dolar AS. Menurut Airlangga, hal tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak dengan didukung oleh beberapa produk manufaktu. Yaitu minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, batu ara, logam elektronik, perhiasan, dan industri kertas. “Itu beberapa sektor yang bisa menopang pemulihan perekonomian nasional,” ujarnya. Ia melanjutkan, sentimen positif juga terlihat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada Januari 2021 membaik sehingga menunjukkan bahwa kepercayaan dari investor terhadap situasi Indonesia. “Kita lihat juga terkait dengan rupiah dengan indeks 100 per 31 Maret 2020. Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” katanya. Oleh sebab itu, Airlangga optimis bahwa perekonomian Indonesia tahun ini akan mampu tumbuh sekitar 4,5 persen sampai 5,5 persen yang akan didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah. “Tentunya, kita harap dengan apa yang diupayakan pemerintah untuk mengerem pandemi dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang dalam dua minggu lagi sampai 6 Februari,” ujarnya.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhirnya diperpanjang dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1), setelah mengevaluasi sejumlah hal yang terjadi selama pembatasan tahap pertama. “Berdasarkan evaluasi Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (21/1). Airlangga mengatakan nantinya Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri. Selanjutnya diharapkan masing-masing gubernur akan mengevaluasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan, untuk memutuskan apakah perlu dilakukan pembatasan atau tidak di wilayahnya. Adapun dalam pembatasan kali ini terdapat satu perubahan. Sektor mall dan restoran boleh beroperasi lebih lama, dari sebelumnya hanya sampai jam 7 malam, menjadi boleh hingga jam 8 malam. “Pembatasan ada perubahan di sektor mall dan restoran, yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7 malam, karena ada beberapa daerah agak flat, diubah jadi sampai jam 8 malam,” papar Airlangga sebagaimana dilansir Antara. Sementara ketentuan lain tetap sama. Seperti, sektor perkantoran harus menerapkan 75 persen karyawan kerja dari rumah, makan di restoran maksimal 25 persen dari kapasitas tempat dan take away tetap diizinkan. Kemudian sektor konstruksi tetap berjalan, beribadah di tempat ibadah maksimum 50 persen dari kapasitas, fasilitas umum ditutup dan transportasi diatur masing-masing pemda.

Menko Perekonomian Berharap Stok Gula Pasir Akan Naik Pada Mei-Juni

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stok gula dalam negeri diperkirakan akan meningkat pada Mei dan Juni 2020. “Diharapkan stok akan meningkat pada Mei dan Juni ini,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa. Menko Perekonomian mengatakan stok gula masih akan ada yang masuk ke pasar dari Bulog sebanyak 25 ribu ton dan stok gula realokasi 140 ribu ton dari rafinasi serta alokasi eksportir ke dalam negeri. Dengan hal tersebut, kata Airlangga Hartarto, diharapkan stok gula terus meningkat dan harga akan semakin turun. Adapun Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan stok 11 komoditas yakni beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir diproyeksikan dalam posisi aman hingga Juni. “Neraca pangan kita sampai Juni dari 11 komoditi, kami yakin dalam kondisi aman dan dalam kendali pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang distribusi dan dinamika lapangan membuat harga tidak stabil,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo. (jwn5/ant)