Jowonews

Logo Jowonews Brown

Mensos

Mensos: Korban Banjir Jangan Sampai Telantar

oleh

PEKALONGAN, Jowonews- Menteri Sosial Tri Rismaharini berpesan kepada Pemerintah Kota Pekalongan agar tanggap dalam penanganan para korban banjir sehingga tidak sampai telantar. “Yang paling penting, adalah warga (korban banjir) tidak telantar. Jadi bagaimana kondisi pengungsian, makanan, seperti itu,” kata Mensos Tri Rismaharini saat menyambangi tempat pengungsian korban banjir di Kota Pekalongan, Jumat (12/2) dinihari. Mengenakan jaket kulit dan bersepatu boots, Mensos tiba di lokasi pengungsian korban banjir sekitar pukul 01.30 WIB. Kedatangan Mensos Risma bersama rombongan dan Wali Kota Pekalongan Sadelany Machfudz tersebut sempat mengagetkan sebagian pengungsi yang masih tidur. Mensos, kemudian menyerahkan bantuan berupa paket makanan, kasur busa, selimut dan lainnya kepada para pengungsi yang sempat terbangun karena kedatangan mantan Wali Kota Surabaya itu. Rismaharini berpesan kepada masyarakat agar bersabar karena bencana merupakan cobaan dari Tuhan yang harus dihadapi bersama. “Hampir sepanjang wilayah pantura terkena musibah yang sama. Kami berharap ke depan musibah serupa dapat diminimalkan oleh Pemkot Pekalongan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Risma mengatakan kinerja Pemkot Pekalongan dalam mengambil langkah tanggap darurat bencana sudah bagus yaitu menerapkan kerja sama pada sedua jajaran baik unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, bahkan CSR. “Kami sudah mengecek bagaimana kondisi pengungsian, ketersediaan makanan, penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah semua semua penanganannya sudah bagus,” katanya.

Inilah Enam Calon Pahlawan Nasional Baru

oleh

JAKARTA, Jowonews- Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara mengatakan Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh di Istana Negara pada 10 November 2020. “Ada enam calon penerima gelar pahlawan nasional 2020. Insya Allah tidak ada perubahan,” katanya di Jakarta, Jumat. Keenam calon penerima gelar pahlawan nasional tersebut, yakni Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Mahcmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat. Jika dua nama tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional, itu akan menjadi yang pertama bagi Maluku Utara dan Papua Barat karena belum memiliki pahlawan nasional. Selanjutnya, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang merupakan Kapolri pertama dari domisili  DKI Jakarta. Calon keempat penerima gelar pahlawan nasional pada 10 November ialah Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara. “Beliau juga tokoh pergerakan dan pernah menjadi Menteri Penerangan era Presiden Soekarno,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Yang kelima, yakni Mr Sutan Mohammad Amin Nasution yang berasal dari Sumatera Utara. Tokoh Kelahiran 22 Februari 1904 tersebut juga akan menerima gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada 10 November 2020. Terakhir, sosok yang akan menerima gelar pahlawan nasional berasal dari Provinsi Jambi, yakni Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi. “Itu enam nama calon penerima gelar pahlawan nasional yang akan disampaikan langsung oleh Presiden di Istana Negara pada 10 November setelah upacara ziarah nasional,” kata dia. Ia menegaskan bila tidak ada perubahan, keenam nama tersebut resmi menyandang gelar pahlawan nasional. Semua tokoh juga telah melalui proses, baik di Kementerian Sosial maupun Dewan Gelar untuk bisa menyandang gelar sebagai pahlawan nasional.

Mensos Pesan BST Jangan Digunakan Beli Rokok

oleh

TASIKMALAYA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) akan berlanjut hingga Desember mendatang untuk membantu perekonomian keluarga yang terdampak COVID-19, namun ia mengingatkan agar bantuan itu tidak digunakan membeli rokok. “Jangan dibelikan rokok ya. Rp300.000 untuk tambahan beli kebutuhan yang mendesak,” kata Mensos pada penyaluran BST di Kantor Pos Cabang Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Jumat. Mensos memastikan BST akan terus berlanjut hingga Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp300.000 dari sebelumnya Rp600.000 yang disalurkan selama tiga bulan sejak April-Juni. Menurut Mensos, jumlah BST dikurangi karena pemerintah menambah stimulus ekonomi, selain itu saat ini juga sudah memasuki normal baru sehingga masyarakat yang sebelumnya akibat pandemi dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa bekerja dan beraktivitas lainnya, bisa kembali beraktivitas seperti semula. “Kalau kemarin-kemarin tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan, tapi dengan penerapan normal baru aktivitas pelan-pelan mulai bisa kembali normal, jadi BST ini hanya tambahan saja,” katanya. Mensos meninjau penyaluran BST di Tasikmalaya Jawa Barat, sebelumnya bersama rombongan, Mensos juga meninjau kegiatan yang sama di Garut. BTS di Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 32.251 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp64.394.000.000. Sementara untuk Kota Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 11.564 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp19.836.000.000. Pemerintah memberikan BST bagi sembilan juta warga terdampak COVID-19 di luar Jabodetabek sebagai jaring pengaman sosial. (jwn5/ant)

Mensos Siap Salurkan Bansos Tunai Tahap 2 di Pekalongan

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara siap menyalurkan lagi dana bantuan sosial tunai (BST) tahap 2 dan 3 pada warga miskin dan terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, setelah dalam penyaluran dana itu di Kecamatan Bojong berjalan lancar dan tertib. “Penyaluran dana BST tahap pertama di Pekalongan telah selesai dan selanjutnya nanti setelah Lebaran akan digulirkan BST tahap 2 dan 3,” katanya di Pekalongan, Jumat. Mensos menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kabupaten Pekalongan berjalan lancar dan aman. “Saya hadir di sini (Kecamatan Bojong, red) atas arahan Presiden. Yang penting rakyat happy meski di tengah situasi yang sulit ini mereka merasa terbantu,” katanya. Pada kunjungan ke Kabupaten Pekalongan, Mensos Juliari juga menyampaikan bangga karena mendapat beberapa masukan dari masyarakat antara lain penyaluran dana BST agar lebih cepat dan petugas verifikasi serta juru bayar dapat ditambah jumlahnya. “Untuk penerima bansos tunai di Jawa Tengah sebanyak 1.193.445 keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Juliari Batubara. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan BST tahap pertama dari Kementerian Sosial telah dibagikan pada 32.460 keluarga. “Penyaluran BST tahap pertama sudah selesai 100 persen. Sesuai imbauan Presiden BST tahap pertama harus sudah disalurkan pada masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah,” katanya. (jwn5/ant)

Mensos Targetkan Penyaluran BST Tembus 8,3 Juta KK Sebelum Lebaran

oleh

SOLO, Jowonews.com – Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ditargetkan dapat mencapai 8,3 juta kepala keluarga (KK), hingga Sabtu (24/5). “Kami bersama PT Pos sepakat penyaluran BST ditargetkan bisa 8,3 juta KK hingga Sabtu (24/5), tetapi realisasinya hingga Kamis ini, sudah mencapai 5 juta KK,” kata Juliari, di sela memantau langsung penyaluran BST di Kantor Kelurahan Jagalan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis. Personel PT Pos bekerja keras dari pagi hingga malam hari tidak hanya di kantor saja, tetapi juga di balai desa atau kantor kelurahan, seperti di Jagalan, Jebres, Solo, ini. Bahkan, kata Juliari, penyaluran BST juga digelar di tenda-tenda yang telah disiapkan untuk mempercepat prosesnya dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Mensos Juliari mengatakan pihaknya sebelumnya memantau langsung penyaluran BST di Kota Semarang ada tiga titik, yakni di Kantor Pos berjalan sangat tertib, dan sedikit ada kerumunan, tetapi masih terkendali. “Saya melihat penyaluran BST di Kantor Kelurahan Jagalan, Kota Solo, ini prosesnya berjalan tertib. Warga penerima saat ditanya mereka sangat bahagia mendapat perhatian oleh pemerintah atau presiden dalam kondisi yang sangat sulit tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini,” katanya. Juliari mengatakan soal data penerima BST tersebut dari pemerintah kabupaten dan kota, hasil dari verifikasi kemudian dikembalikan lagi ke daerah terkait untuk membagikan BST. “Pemda dari hasil verifikasi mengusulkan ke Kemensos kemudian diturunkan kembali ke daerah. Jika ada data ganda pemda akan memperbaiki,” ujarnya. Juliari menjelaskan penyaluran program BST tersebut merupakan inisiatif dari Presiden dan sebagai bentuk kehadiran negara pada saat pandemi COVID-19 yang mengubah hidup masyarakat. “Saya yakin ke depan masyarakat sudah terbiasa seperti ini, yakni mengenakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak akan menjadi pemandangan yang normal,” kata Juliari. Pihaknya yakin sesuatu kenormalan baru dengan bimbingan Wali Kota Surakarta sanggup mengatasi pandemi COVID-19 dengan sukses. “Kami yakin karena Bangsa Indonesia ini senang bergotong royong. Setiap muncul masalah dihadapi dengan gotong royong. COVID-19 ini juga musuh, tetapi tidak kelihatan kasat mata. Selama belum ketemu vaksinnya, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun. COVID-19 ini masalah bersama,” kata Juliari. Pada acara tersebut selain Mensos, juga hadir Dirut PT Pos Gilarsi Wahju Setijono, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Stas Khusus Kemensos Joko Sambodo, dan Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo. Mensos selain memantau langsung penyaluran BST di Kantor Kelurahan Jagalan, juga sempat berdialog dengan beberap warga penerima. Surakarta dalam program BST tersebut setiap KK menerima senilai Rp600 ribu per bulan yang terbagi tiga tahap. Surakarta pagu BST 55.435 KK dan realisasi 51.686 kk. (jwn5/ant)

Mensos Pantau Langsung Penyaluran Bansos Corona di Tiga Daerah Di Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P. Batubara memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta, Kamis. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Mensos berkesempatan memantau proses pendistribusian BST bagi KPM di Kantor Pos Regional IV Jalan Sisingamangaraja, Semarang Selatan, dengan didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Mensos berharap BST sebesar Rp600 ribu itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. “Jangan digunakan untuk membeli rokok ya, gunakan untuk beli kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang penting,” pesan Mensos. Mensos menjelaskan secara nasional ada sekitar 8 juta KPM dan saat ini sudah mendekati 5 juta KPM yang sudah menerima BST dengan target penyaluran selesai pada hari Sabtu pekan ini. “Jumlah penerima BST di Kota Semarang 114 ribu KPM, dalam waktu satu hingga dua hari akan selesai atau sebelum Lebaran bisa tersalurkan,” ujarnya. Terkait dengan target waktu penyaluran BST, Mensos meminta jajaran PT Pos Indonesia meningkatkan kinerjanya. “Untuk PT Pos gak ada Lebaran-lah pokoknya, kerja terus sampai malam (dalam menyalurkan BST, red) untuk membantu masyarakat memastikan bahwa saudara-saudara yang berhak menerima BST ini bisa mendapatkan atau menggunakan uang tersebut mungkin untuk keperluan Lebaran,” katanya. Menurut Mensos, BST tersebut melengkapi bagi warga yang belum “tercover” bantuan lain dari pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, meskipun diakui tidak mudah untuk mengontrol agar bantuan tepat sasaran dan tidak ganda. (jwn5/ant)

Mensos Akui Data Penerima Bantuan Sosial Masih Tumpang Tindih

oleh

BOGOR, Jowonews.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) khususnya untuk tahap pertama masih tumpang tindih dan belum sempurna. “Kami sadar bahwa tahap pertama ini masih saja ada kekurangan dan masih ada data yang sedikit tumpang tindih, di tahap kedua in syaa Allah koordinasi lebih baik lagi bisa diatasi dengan baik,” kata Mensos Juliari setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan sosial tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Rabu. Ia mengatakan akibat pandemi COVID-19 dan semua yang dilakukan pemerintah diakuinya masih jauh dari kesempurnaan. Namun pihaknya berupaya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka penguatan data penerima bansos. “Apa yang sudah pemerintah lakukan melalui bantuan sosial tunai atau BST dan bansos sembako juga untuk wilayah Jabodetabek tentu masih jauh dari kesempurnaan, kami juga terus meng-update data dari pemda juga,” katanya. Pemda bekerjasama dengan Kemensos untuk mengkomunikasikan agar apabila ada warga-warga terdampak yang perlu dibantu tapi belum mendapat di tahap pertama dapat dimasukkan ke tahap kedua. “Kami juga pasti akan mengakomodasi. Jadi sebenarnya data semua sudah masuk tapi kembali lagi kita yakin bahwa data ini belum 100 persen sempurna,” katanya. Oleh karena itu pihaknya selalu membuka diri kepada Pemda untuk melakukan penyempurnaan data. “Ini bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mengirim data tapi minta dikembalikan lagi karena ada data-data yang belum masuk. Ada beberapa, cukup banyak juga yang minta tarik kembali karena ada warga terdampak belum masuk, jadi proses semakin berjalan akan lebih kami sempurnakan,” katanya. (jwn5/ant)

Mensos Lempar Masalah Pendataan Penerima Bansos ke Pemda

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial tidak diatur pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada daerah. “Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa, diserahkan full ke daerah. Kami tidak mengatur hal tersebut supaya nanti tidak kacau,” ujar Mensos dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin. Mensos mengatakan pasti ada saja warga yang tidak menerima bantuan sosial tersebut. Oleh karenanya dia menekankan penyelesaian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. “Sudah pasti ada yang tidak menerima (bansos). Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur,” ujar dia. Dia menekankan sejatinya pendataan dana lokasi bansos dapat dibicarakan antarwarga dan dipimpin ketua RW atau kepala desa. “Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu,” ujar dia. (jwn5/ant)