Jowonews

Logo Jowonews Brown

mpr

Helikopter TNI AD Jatuh di Kendal, Pimpinan MPR Sampaikan Bela Sungkawa

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarga korban jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI AD di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, pada Sabtu (6/6/2020) pukul 13.40 WIB. “Saya selaku pribadi dan pimpinan MPR RI menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran atas kepergian para prajurit kebanggaan keluarga dan Indonesia,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu. Syarief menyampaikan penghormatan kepada prajurit yang meninggal dunia yaitu Kpt Cpn Kadek, Kpt Cpn Fredi, Kpn Cpn Y Hendro, dan Lettu Cpn Wisnu. Selain itu kepada lima korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni Lettu Cpn Vira Yudha, Praka Nanang, Praka Rofiq, Praka Supriyanto, dan Praka Andi K. Syarief Hasan yang juga anggota Komisi I DPR RI mendukung langkah TNI AD melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. “Hasil investigasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan pembelajaran agar tidak kembali terjadi hal yang serupa,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat itu menilai para prajurit yang menjadi korban merupakan pahlawan-pahlawan bangsa karena mereka menjadi korban saat menjalani pendidikan untuk memperkuat pertahanan negara. Dia menilai pahlawan itu tidak selalu meninggal saat berperang, tetapi pahlawan selalu meninggal saat dalam keadaan mencintai Indonesia. Sebelumnya, Helikopter angkut Mil Mi-17V5 nomor registrasi HA-5141 Pusat Penerbangan TNI AD yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu sore hari ini dalam misi latihan terbang. Sebanyak sembilan prajurit TNI AD menjadi korban. Dari sembilan korban ini, empat diantaranya meninggal dunia dan lima mengalami luka-luka. (jwn5/ant)

Pejabat Negara Tak Dapat THR, Pimpinan MPR Beri Apresiasi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada presiden, wakil presiden, menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, anggota MPR RI, anggota DPD RI dan kepala daerah serta pejabat negara lainnya. “Dalam kondisi dan situasi seperti saat ini para pejabat negara tentu harus menunjukkan empati, simpati dan tindakan nyata bagi rakyat,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Basarah menilai keputusan tersebut sudah tepat karena dilandasi nilai-nilai Pancasila terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan harus terus bergotong-royong, bahu-membahu untuk kepentingan rakyat. Hal itu, menurut dia, terutama saat ini beberapa daerah di Tanah Air telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah pasti berdampak serius bagi kehidupan rakyat. “Dampak sosial dan ekonomi tentu saja tidak bisa terelakkan, dalam situasi seperti ini, rasa kemanusiaan kita tidak boleh luntur. Semangat membantu dan berbagi harus terus hidup. Rakyat harus dipandu agar tidak panik,” ujarnya. Selain itu, Basarah juga menyampaikan tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan MPR RI selain memberikan bantuan berupa masker dan sembako kepada para pengendara ojek daring, pimpinan MPR RI juga telah meluncurkan program “MPR RI Peduli”. Menurut dia, salah satu tindakan nyata mereka adalah bahwa pimpinan MPR RI sepakat mendonasikan gaji mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Semua ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab kemanusiaan sekaligus solidaritas dan gotong royong kemanusiaan dalam menghadapi pandemi global ini,” katanya. Basarah juga mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan dan disiplin nasional yang sudah dicanangkan dan diterapkan pemerintah. Dia menilai, kepatuhan dan kedisiplinan menjadi kunci utama memutus mata rantai penularan COVID-19. “Hal paling penting adalah disiplin nasional. Disiplin dalam cuci tangan dengan sabun, disiplin menggunakan masker, disiplin tidak mudik lebaran, disiplin menjaga jarak dan senantiasa menyalakan jiwa kemanusiaan serta memperkuat spiritualitas,” katanya. (jwn5/ant)

MPR Minta Pemerintah Antisipasi Puncak Pandemik COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi terkait prediksi puncak pandemik COVID-19 di Indonesia berlangsung pada 5-6 pekan mendatang atau sekitar pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan 1441 H. “Pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut, dengan terus mengupayakan pengadaan alat rapid test, polymerase chain reaction (PCR) dan alat kesehatan pendukung lainnya dalam jumlah besar, sehingga dapat dilakukan pengetesan bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet terkait pernyataan Pemerintah yang memprediksi puncak pandemik COVID-19 di Indonesia berlangsung pada lima hingga enam pekan mendatang atau sekitar pertengahan hingga akhir Ramadhan 1441 H. Bamsoet menilai pemerintah perlu menambah jumlah laboratorium di Indonesia yang memiliki kemampuan melakukan tes PCR serta memasifkan pelaksanaan tes cepat atau rapid test COVID-19 yang dianggap dapat memetakan penyebaran virus tersebut di daerah. “Saya juga mendorong pemerintah melalui Tim Gugus Percepatan Penanganan dan Pencegahan COVID-19 bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas tes PCR,” ujarnya. Langkah itu menurut dia, terutama dilakukan di wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi atau masuk zona merah untuk mengantisipasi dan mendeteksi penyebaran virus tersebut. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dengan banyaknya warga yang dites dapat diketahui jumlah warga yang terinfeksi virus Corona, dan bagi yang terbukti positif dapat segera dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan virus ke orang lain. (jwn5/ant)

Menkeu: Presiden, Wapres, Menteri, MPR, DPR, DPD, Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon I/II Tidak Dapat THR

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020. “Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. “Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah,” ungkap Sri Mulyani. THR yang dibayarkan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja. “Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yang setera dengan eselon 3 mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja),” tambah Sri Mulyani. Selanjutnya para pensiunan juga mendapat THR. “Pensiun juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, karena pensiun juga adalah kelompok rentan juga. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya sekarang dalam proses melakukan revisi perpres,” ungkap Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Muylyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua. “Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” ungkap Sri Mulyani. Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang. Selanjutnya angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan. “Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang,” tambah Sri Mulyani. Pada 2020, pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran untuk tiga hal, yaitu gizi dan kesehatan untuk menjaga dan mengurangi dampak atau menangani penyebaran COVID-19, belanja di jaring pengaman sosial dan ketiga memberikan dukungan kepada dunia usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha. (jwn5/ant)

HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR/MPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, tegas menolak rencana dilakukan uji cepat alias rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya. Menurut dia, tes massal COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah COVID-19. “Batalkan rencana rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan terutama tenaga medis,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Ia mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Penekanan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Politisi PKS itu juga mendorong DPR bersama pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar COVID-19, sebagaimana dimintakan direktur utama BPJS. “COVID-19 telah menjadi ‘teror’ dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu DPR mendorong pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan COVID-19,” ujarnya. Hal itu menurut dia sesuai dengan UU Nomor 20/2019 tentang APBN 2020 yaitu revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Ia mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak COVID-19. “DPR perlu mendorong pemerintah mengajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara sekitar Rp2.500 triliun tahun ini, fokus untuk keselamatan rakyat dari COVID-19 dan masalah-masalah terkait,” katanya. (jwn5/ant)