Jowonews

Logo Jowonews Brown

natuna

Ganjar Bantu Pemulangan Warga Jateng Pasca-Observasi di Natuna

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo membantu pemulangan sejumlah warga Jawa Tengah ke daerah masing-masing usai menjalani masa observasi terkait virus Corona (Covid-19) di Natuna selama 14 hari setelah dari Wuhan, Tiongkok. “Kita siapkan bantuan mereka sampai rumah masing-masing,” kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Sabtu. Ganjar mengaku sudah menginstruksikan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta untuk membantu segala keperluan warga Jateng usai mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma. “Nanti mendarat di Jakarta, penghubung (Badan Penghubung Pemprov Jateng, red) kami siap untuk membantu,” ujarnya. Menurut Ganjar, warga Jateng yang menjalani karantina di Natuna telah dipastikan kondisi kesehatannya sehingga diharapkan keluarga, kerabat maupun tetangga tidak perlu khawatir atau sampai mengucilkan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, mereka akan segera pulang ke rumah masing-masing. Menurut saya, dua minggu dikarantina di Natuna sudah mengukur bahwa program inkubasinya sudah selesai dan dinyatakan sehat serta boleh pulang,” jelasnya. Seperti diwartakan, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) peserta observasi virus Corona di Natuna, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dalam tiga kelompok penerbangan (kloter), Sabtu (15/2) sore. Sebanyak tiga kloter tiba di Bandara Halim Perdanakusuma tiba dengan interval pendaratan masing-masing sekitar lima menit sejak kloter pertama mendarat sekitar pukul 15.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah peserta observasi di Natuna tercatat mencapai total 285 orang, sedangkan warga asli Jawa Tengah berjumlah 10 orang. Hingga saat ini belum diperoleh kepastian apakah ke-10 warga Jateng itu akan langsung kembali ke rumah masing-masing atau menginap semalam di Jakarta. (jwn5/ant)

WNI Selesai Diobservasi di Natuna Dapat Sertifikat Kesehatan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengatakan warga negara Indonesia dari Wuhan, China yang diobservasi di Natuna mendapatkan sertifikat kesehatan yang merupakan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama observasi. “Semua dalam kondisi sehat, semua berbahagia. Sangat mengharukan karena mereka semua merasa bahagia mau bertemu keluarga dalam keadaan sehat,” kata Terawan saat mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta bersama sebagian warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna, Sabtu. Terawan menambahkan menjemput warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna didampingi perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Indonesia Paranietharan. Terawan dan Paranietharan terbang menggunakan pesawat Boeing 737 bersama sekitar 100 orang warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna. Seluruh warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna dibawa ke Jakarta menggunakan tiga pesawat terbang. “Ini semua disaksikan WHO. Beliau melihat langsung betapa kita sangat terbuka dalam menyampaikan informasi. Tidak ada yang disembunyikan,” tambahnya. Terawan mengemukakan warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna langsung dijemput oleh keluarga dan perwakilan pemerintah daerah di Bandara Halim Perdanakusumah. Juga ada perwakilan Komisi IX DPR yang memantau pemulangan warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna. Sebanyak 285 warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna dipulangkan menggunakan tiga pesawat yang mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah. Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama Jorry S Koloay mengatakan pesawat pertama yang membawa 100 orang mendarat pukul 15.20 WIB, pesawat kedua yang membawa 90 orang mendarat pukul 15.55 WIB dan pesawat ketiga membawa 95 orang mendarat pukul 16.00 WIB. “Masih ada unsur pendukung yang berada di Natuna. Mereka akan dipulangkan besok,” kata Jorry. (jwn5/ant)

WNI yang Dikarantina di Natuna Seluruhnya Sehat, Namun Keluhkan Gatal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Seluruh warga negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei China yang dikarantina di Natuna Kepulauan Riau dinyatakan dalam kondisi baik dan sehat, namun terdapat beberapa orang yang mengalami gatal-gatal karena air kotor di tempat observasi kesehatan. “Untuk teman-teman kita di Natuna alhamdulillah secara keseluruhan kondisinya baik, bahkan hari Minggu kemarin ada semifinal futsal di antara mereka, dan kegiatan kerohanian dan lain-lain,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad  Yurianto di Kemenkes Jakarta, Senin. Yurianto menyebut dari observasi kesehatan yang dilakukan sejak hari pertama datang dari Provinsi Hubei China hingga hari ini tidak ada yang ditemukan memiliki gangguan kesehatan seperti sesak napas, gangguan saluran pernapasan, batuk, atau flu berat sebagaimana indikasi novel coronavirus. Keluhan kesehatan yang muncul hanyalah gatal-gatal yang diakibatkan oleh air yang digunakan untuk mandi tidak bersih. “Itu kan hangar sebenarnya rumahnya pesawat, air di tangki untuk cuci pesawat dipakai untuk kita mandi,” kata Yurianto. Pada awalnya tim mengecek air tanah yang tersimpan dalam tangki air yang sudah ada cukup bersih. Namun dikarenakan pemakaian dalam jumlah besar, kotoran yang ada di bawah tangki ikut naik sehingga menyebabkan air kotor. Untuk menangani hal tersebut tim kesehatan telah mengganti tempat penampungan air dengan yang baru agar lebih bersih. Yurianto juga menyebut beberapa mahasiswa sudah memasuki masa perkuliahan di Wuhan dan sebagian besar mengakses materi secara daring melalui internet. Namun ada kekhawatiran beberapa mahasiswa kedokteran yang akan tertinggal mata kuliah praktik karena Kota Wuhan diperkirakan masih diisolasi selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi terkait kepulangan para WNI yang dikarantina kepada orang tuanya masing-masing. Rencananya para WNI tersebut akan diantar ke Jakarta agar mendapatkan akses transportasi yang lebih luas ketimbang akses di Natuna. (jwn5/ant)

Jokowi Berterima Kasih Masyarakat Natuna Bersedia Terima WNI dari Wuhan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada masyarakat Natuna di Kepulauan Riau karena telah memberikan “lampu hijau” atas kehadiran ratusan WNI asal Wuhan, China, untuk diobservasi kesehatannya di pangkalan militer TNI di Natuna. “Saya berterima kasih kepada masyarakat Natuna yang sudah memberikan ‘lampu hijau’ karena ini saudara-saudara kita sendiri,” kata dia, di sela kegiatan meninjau desa terdampak longsor di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin. Ia menekankan, ratusan WNI yang diobservasi kesehatannya di Natuna dalam kondisi baik. Namun dia menyampaikan dalam protokol kesehatan diperlukan tahapan-tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga. “Diperlukan tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih, sehingga dapat kembali ke keluarga masing-masing. Itu protokol kesehatan yg harus diikuti,” kata dia. Ia mengatakan pemilihan Natuna di Kepulauan Riau sebagai tempat observasi WNI dari Wuhan, China, merupakan keputusan bersama setelah mengukur segala tingkat kesiapan. “Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita,” kata dia. (jwn5/ant)

Susi Pudjiastuti Minta Politisi Atasi Sengketa Natuna

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa Laut Natuna yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat,” kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa. Dia mengemukakan hal tersebut dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk “Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan” di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1). Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada “transhipment” (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global. Namun, lanjutnya, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut dinilai mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna. Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. “Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya,” katanya. Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara. Sebelumnya terkait dengan Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal. “Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini,” kata Menteri Edhy. Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya. Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu. “Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna. “Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan,” kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu. (jwn5/ant)

Jokowi Pastikan Natuna Masuk Teritorial NKRI

oleh

NATUNA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya. “Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI,” kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu. Ia menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang. “Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan,” katanya. Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita,” katanya. Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI. “Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada,” katanya. Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. “Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia,” katanya. Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP. Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar. Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia. (jwn5/ant)

Nelayan Rembang Siap Jaga Kedaulatan di Natuna Dengan Jaminan Keamanan

oleh

REMBANG, Jowonews.com – Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menyatakan kesediaannya mencari ikan hingga ke Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan catatan mendapatkan jaminan keamanan selama melaut. “Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Suyoto di Rembang, Selasa. Selain meminta jaminan keamanan, dia juga berharap, pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang bersedia berangkat melaut ke Natuna. Nelayan juga meminta adanya jaminan bahwa nelayan setempat juga tidak merasa tersinggung dengan kehadiran nelayan dari Pantura karena sebelumnya nelayan lokal memang tidak menerima kehadiran nelayan dari luar daerah. Ia mengakui masih menunggu hal itu dari pemerintah sehingga rencana keberangkatan ke Pulau Natuna juga belum disosialisasikan kepada nelayan. Rencananya, lanjut dia, memang ada sekitar 400-an kapal dengan ukuran di atas 80 gross ton dari Kabupaten Rembang yang siap berangkat melaut ke Pulau Natuna. Sebelumnya, beberapa nelayan dari Kabupaten Rembang memang ada yang sudah pernah melaut ke Pulau Natuna dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk menuju Pulau Natuna yang saat ini situasinya tengah memanas dengan Negara China, membutuhkan waktu antara delapan hingga 10 hari, sehingga mulai berangkat hingga mendapatkan hasil tangkapan serta pulang ke Rembang setidaknya membutuhkan waktu sebulan. “Hasil tangkapan bisa dijual di Pontianak atau dibawa pulang ke Rembang karena saat ini semua kapal sudah dilengkapi dengan ruangan pendingin ikan agar ikannya tidak mudah rusak,” ujarnya. (jwn5/ant)

Anni Siap Kerahkan 500 Kapal Besar Nelayan Amankan Perairan Natuna

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menyatakan siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus ikut membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna. “Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI,” kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin. Ia menegaskan bahwa kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI. Situasi perairan Natuna saat ini, menurut dia, memanas menyusul pengawasan armada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengawal kapal nelayan mereka ketika mencari ikan di perairan Natuna yang keberadaannya diakui oleh PBB masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRT masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu. Menurut Riyono, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas RRT di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia. Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia. “Ini menambah runyam masalah sengketa,” kata Riyono yang juga politikus PKS tersebut. Anni mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada RRT. Anni juga mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna. “Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT,” kata Riyono Ia menyatakan pada hari Senin (6/1) nelayan Indoinesia berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD. “Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah, 500 kapal siap menuju Natuna,” kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam, seperti dikutip Riyono. (jwn5/ant)