Jowonews

Logo Jowonews Brown

Pakar Hukum Dorong DPR Revisi UU MD3 Soal Nomenklatur Pelantikan Presiden

JAKARTA, Jowonews.com – Pakar Hukum Tata Negara Dr Fahri Bachmid SH MH mendorong DPR segera merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan Presiden menjadi sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden Fahri, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, menilai penggunaan nomenklatur pelantikan Presiden-Wapres masa jabatan periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 oleh MPR kurang … Baca Selengkapnya

Pakar Nilai Penyerahan Mandat KPK ke Presiden Manusiawi

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang manusiawi. “Penyerahan mandat KPK ke Presiden memang secara formal kurang tepat, tapi secara materil (itu) suatu yang bersifat manusiawi. Kenapa … Baca Selengkapnya

Pengamat Hukum Ajak Masyarakat Kawal Pimpinan KPK Terpilih

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengajak masyarakat untuk mendukung dan mengawal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dipilih oleh Komisi III DPR RI. “Ya karena ini sudah putusan politik, kita dukung bersama. Namun dengan catatan bahwa kita harus mengawal karena bagaimanapun juga suara-suara masyarakat adalah … Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Kewenangan KPK Terkait SP3 Dalam RUU KPK Harus Dihapuskan

JAKARTA, Jowonews.com – Pakar hukum tata negara sekaligus advokat, Irmanputra Sidin mengatakan pengaturan kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dimuat dalam revisi Undang-undang KPK mesti di hapuskan. “Yang namanya revisi undang-undang secara umum itu sebuah keniscayaan, tidak mungkin kita tolak, tapi tidak semua item dari revisi itu perlu kita setujui,” kata Irmanputra … Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Menilai Untuk Eliminasi Kasus Korupsi, UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof. Hibnu Nugroho menilai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu dikaji kembali untuk mengeliminasi terjadinya kasus korupsi. “Waktu itu kan putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, red.) belum sampai … Baca Selengkapnya