Jowonews

Logo Jowonews Brown

Pemprov Jateng

Pemprov Jateng Didorong Kembangkan Penyediaan Transportasi Massal

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah terus mendorong pemerintah provinsi setempat agar mengembangkan transportasi massal bagi masyarakat. “Pengadaan transportasi massal bagi masyarakat di Jateng menjadi hal yang harus dipenuhi pemerintah, terutama dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri di Semarang, Selasa. Ia mengakui jika selama ini Pemprov Jateng sudah berupaya menyediakan transportasi massal bagi masyarakat, salah satunya adalah transportasi algomerasi Trans Jateng yang menghubungkan kota-kota dengan mobiltas masyarakat cukup tinggi. Namun, lanjut Alwin, pengadaan transportasi massal yang disediakan pemerintah masih belum maksimal sehingga pihaknya akan terus mendorong Pemprov Jateng dalam hal penyediaan transportasi massal bagi masyarakat di provinsi ini. “Kalau transportasi massal ya harus kita dorong karena terus terang sekarang zamannya transportasi massal. Terus terang untuk mengurangi pemakaian bahan bakar, dan kedua mengurangi kesemrawutan lalu lintas. Kita kan punya aglomerasi Trans Jateng yang dari Ambarawa ke Semarang, terus juga ada yang dari Kendal kita hidupkan, juga ada yang di Sragen. Yang jelas, menghidupkan transportasi masal ke pusat-pusat pariwisata,” ujarnya. Menurut dia, ketersediaan moda transportasi yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat menjadi kewajiban pemerintah agar mampu menggerakkan roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan upaya mengurangi transportasi massal juga harus terus dikembangkan ke sejumlah wilayah di Jateng, termasuk ke wilayah pantura bagian timur hingga ke perbatasan Jawa Timur. “Wilayah timur ke Rembang belum tersedia transportasi massal sehingga Rembang dan sekitarnya tidak terjangkau adanya transportasi massal, tapi tahun depan sudah kita bersyukur, kalau pemerintah pusat akan mereaktivasi jalur kereta api hingga ke Rembang,” katanya. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Fasilitasi Pelatihan Wirausaha Bagi Mantan Napi Teroris

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal memfasilitasi para mantan narapidana teroris untuk berwirausaha dengan memberikan pelatihan keterampilan sehingga bisa produktif. “Para mantan narapidana teroris akan kita latih membuat pakan ternak, makanan ringan, maupun bermacam kerajinan tangan. Dinas Koperasi dan UKM akan membantu memfasilitasi pelatihan, termasuk membantu mengurus izin produk industri rumah tangga (PIRT) dan sertifikat halal,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jawa Tengah, Jumat. Gus Yasin sapaan akrab Wagub Jateng mengatakan siapapun bisa mengikuti pelatihan berbagai keterampilan dan wirausaha, termasuk para narapidana teroris yang sudah bebas dari tahanan serta menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian hidup berbaur dengan masyarakat. “Kalau sementara ini sudah ada yang beternak kambing dan budi daya lele, itu sudah bagus. Nanti bisa dikembangkan dengan membuat pakan ikan, membuat kue, dan makanan ringan, juga kerajinan lainnya. Selain diberikan pelatihan membuat makanan juga dilatih bagaimana pengemasan hingga pemasarannya,” ujarnya. Ketua Yayasan Gema Salam Jack Harun menjelaskan bahwa yayasan yang diasuhnya merupakan wadah bagi mantan narapidana teroris yang ada di wilayah Jawa Tengah, di mana terdapat 40 mantan narapidana teroris yang sudah kembali ke NKRI dan hidup bersama keluarganya masing-masing. “Tujuan kami mengunjungi Pak Wakil Gubernur Taj Yasin untuk menindaklanjuti perihal pemberdayaan para mantan narapidana teroris. Kami berharap ada pelatihan yang mengarah ke ekonomi produktif, karena para mantan narapidana teroris juga harus bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” katanya. Selama ini, kata dia, anggota Yayasan Gema Salam membudidayakan kambing, sapi, dan ikan lele secara mandiri. Bahkan membuat kerajinan blangkon khas Jateng secara otodidak atau tanpa ada pelatihan khusus sehingga dengan adanya pelatihan dari pemerintah provinsi, diharapkan para mantan narapidana teroris lebih kreatif dan menghasilkan produk yang inovatif sehingga banyak diminati masyarakat. “Selain pelatihan wirausaha, kami juga berharap adanya koperasi untuk mengakomodasi berbagai produk hasil karya anggota dan bisa mengikuti pameran sehingga produk kami banyak peminat,” ujarnya. (jwn5/ant)

Antisipasi Musim Hujan, Pemprov Jateng Dirikan Posko Bencana Terpadu

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan posko terpadu di Wisma Perdamaian untuk mengurangi risiko berbagai bencana alam yang terjadi di 35 kabupaten/kota saat musim hujan. “Posko terpadu ini tidak hanya bersifat informatif, tapi juga akan selalu ‘mengupdete’ dan memvalidasi data mengenai kondisi terkini di seluruh kabupaten/kota di Jateng untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang harus diambil, baik di masing-masing SKPD maupun secara kolektif,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis. Orang nomor satu di Jateng itu menyebutkan sejumlah daerah diprediksi mengalami curah hujan ekstrem dengan curah hujan mencapai 500 mm. “Mendagri minta untuk ada posko khusus, sebenarnya ‘back up’ kalau harian sudah ada di BPBD, tapi karena mungkin cuaca dua bulan cukup ekstrem dan beberapa hari kedepan dimungkinkan sangat ekstrem, kita diminta ‘lek-lekan’ atau siaga,” ujarnya. Ia menjelaskan informasi yang masuk ke posko terpadu akan diolah untuk segera ditindaklanjuti terutama berkomunikasi dengan kabupaten/kota supaya segera ada antisipasi maupun penanganannya. “Meskipun kita tidak bisa presisi, tapi kita dapat mengantisipasi secara optimal. Juga segera bisa halo-halo ‘warning’ ke kades, camat dan bupati. Sebenarnya posko fungsinya mengurangi risiko bencana. Mendeteksi awal, informasi ini kita bisa cepat akan bisa mengantisipasi,” katanya. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhi menambahkan bahwa posko terpadu tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam sigap tanggap dalam mengantisipasi bencana. “Posko terpadu ini betul-betul kinerja antar-SKPD, bahkan bukan hanya Pemprov Jateng, tapi juga yang lain seperti Badan Pengelola Transportasi Darat, inikan dari kementerian,” katanya. Pada prinsipnya, kata dia, data dan informasi yang ada akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota supaya ada penanganan dan antisipasi secara cepat. “Tujuannya memberikan ketenangan, kenyamanan, kepastian bahwa pemerintah itu hadir,” katanya. (jwn5/ant)