Jowonews

Warga Desa Menawan Tolak Balai Diklat Dijadikan Karantina Pemudik

KUDUS, Jowonews.com – Puluhan warga Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak penunjukan Balai Diklat Menawan sebagai tempat karantina bagi pemudik di tengah wabah corona. Aksi unjuk rasa dilakukan di perempatan jalan Desa Menawan dengan mengusung spanduk bertuliskan “Menawan bersatu tolak COVID-19” serta “Menawan tolak karantina dari luar wilayah”, Senin (6/4). Aksi warga Menawan tersebut, diduga diinspirasi adanya aksi serupa dari warga di dua desa lainnya yang dijadikan tempat karantina pemudik, Rusunawa di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Graha Muria dan Pondok Wisata di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Koordinator aksi warga Desa Menawan Muhammad Ribowo di Kudus, Senin, mengungkapkan aksi ini karena masyarakat khawatir dengan potensi penyebaran virus corona (COVID-19). Bahkan, lanjut dia, desa sudah ada upaya untuk pendataan pemudik, terutama pendatang dari zona merah. Janji diadakan tes cepat (rapid test) corona untuk pendatang, kata dia, hingga kini belum dilakukan. “Tiba-tiba aset di Desa Menawan yang menjadi tempat Diklat Menawan akan dijadikan tempat untuk isolasi dan karantina pemudik dari luar kota,” ujarnya. Ketua BPD Menawan Ahmad Prayitno menambahkan aksi warga ini menjadi respons atas pernyataan Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo saat siaran langsung di salah satu televisi nasional, Minggu (6/4) malam. Dalam pernyataannya, kata dia, Hartopo mengatakan tetap menggunakan empat lokasi untuk karantina pemudik. “Padahal, sebelumnya warga melalui Pemdes Menawan mengirimkan surat keberatan ke Pemkab Kudus. Jika semalam pernyataannya masih sama, berarti surat kami tidak diperhatikan,” ujarnya. Ia mengungkapkan di Desa Menawan saja ada sebanyak 119 warga yang masuk daftar orang dalam pemantauan (ODP). Selama ini, katanya, warga setempat menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Tidak ada program bantuan dari Pemerintah untuk warga kami yang masuk daftar ODP. Tiba-tiba Balai Diklat di desa kami dijadikan lokasi karantina pemudik,” ujarnya. Selain itu, tidak ada sosialisasi kepada warga atas rencana itu, sedangkan prosedur tetap di Balai Diklat untuk lokasi karantina juga belum disampaikan ke warga. Sementara Kepala Desa Menawan aksi ini merupakan aksi kemanusiaan, mencoba membuka hati semua pihak ketika butuh ketentraman dan kebahagiaan dan kenyamanan mereka dan menjaga diri keluarga mereka, maka penggunaan Balai Diklat untuk karantina jelas ditolak. “Warga bukan memerangi program pemerintah, tetapi untuk bentuk kemanusiaan untuk perlindungan masyarakat,” ujarnya. Ia mengungkapkan aksi tersebut juga disepakati pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat, seperti BPD, Karang Taruna, kelompok sadar wisata, PKK desa serta elemen masyarakat lain. Camat Menawan Bambang Gunadi mengatakan warga Desa Menawan justru sudah membentuk kelompok relawan yang mendata dan memantau kedatangan warga yang mudik dari luar daerah. “Ini kesadaran warga kami tidak diragukan lagi untuk membantu pemerintah menangkal penyebaran virus corona,” ujarnya. (jwn5/ant)

Gubernur Cek Kesiapan Tempat Karantina Pemudik di Kendal-Batang

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek persiapan tempat karantina para pemudik guna mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona jenis baru di sejumlah desa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, Minggu. Dengan mengendarai sepeda motor, Ganjar berkunjung ke Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Desa Ngadirejo dan Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, serta Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Pejabat Kepala Desa Trisobo Suwondo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua ruangan untuk karantina pemudik masing-masing di gedung PKD dan di Balai Desa. “Saat ini sudah ada 10 orang. Setelah dicek dan dinyatakan sehat, kesepuluh warga itu dipulangkan dan menjalani isolasi mandiri di rumah,” katanya. Dari Desa Trisobo, Ganjar langsung menuju Desa Ngadirejo dan Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Di dua desa itu, juga sudah disiapkan tempat karantina bagi para pemudik, bahkan di Desa Pacet tercatat sebanyak 14 pemudik sudah dikarantina. “Total sudah ada 30 orang yang mudik di desa ini. Begitu pulang langsung kami isolasi, kami menyiapkan tiga tempat, yakni di gedung PKD dan dua rumah warga. Yang sekarang masih diisolasi ada 14 orang dan semuanya sehat,” ujar Kepala Desa Pacet Dendy Hermawan. Ganjar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Di desa itu, Ganjar mengecek puskesmas serta ruang isolasi. Orang nomor satu di Jateng itu juga menyempatkan menengok dua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru saja pulang dari Malaysia, dan keduanya sedang menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Ganjar mengaku sengaja berkeliling untuk mengecek persiapan desa dalam menyambut para pemudik. “Beberapa desa yang saya cek tadi, semuanya sudah siap dengan tempat karantina masing-masing. Pintu masuk desa-desa juga sudah dijaga oleh petugas,” kata Ganjar. Ganjar meminta kepada seluruh kepala desa di Jateng untuk membuat tempat karantina, tidak harus membuat gedung baru, beberapa gedung yang ada, seperti sekolah, balai desa, bahkan rumah warga dapat dijadikan tempat karantina. “Saya juga titip pesan kepada seluruh kades untuk memantau betul mereka-mereka yang mudik. Dan yang belum mudik, kami berharap keluarganya melarang mereka untuk mudik. Kalau tetap mudik, akan kami karantina selama 14 hari,” ujarnya. (jwn5/ant)

Wali Kota Solo Minta Pemudik Didata Guna Cegah Penyebaran Corona

SOLO, Jowonews.com – Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan pendatang atau pemudik di daerah itu harus didata dengan baik, sedangkan petugas pendataan harus ditanggapi dengan baik oleh mereka guna mengoptimalkan pencegahan penyebaran virus corona baru di daerah itu.  “Jika ada petugas terdiri dari unsur satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), bintara pembina desa (babinsa), dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) datang ke rumah, tidak perlu arogan, dan dimohon ditanggapi dengan baik,” katanya menanggapi rekaman video seorang warga pulang dari Jakarta menolak didata yang beredar di daerah itu di Solo, Minggu. Pemudik ke Solo yang ternyata dari Jakarta, katanya, harus didata dengan lebih cermat karena daerah itu salah satu zona merah penyebaran COVID-19. Dia menjelaskan petugas pendataan yang datang ke rumah warga, sebenarnya hanya menanyakan, antara lain kedatangannya dari mana, keperluan berada di tempat itu, dan tempat bekerja mereka. Jika mereka datang dari daerah zona merah COVID-19, katanya, langsung diminta membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan karantina mandiri di rumah. Rudyatmo menjelaskan penyebaran virus corona tersebut berlangsung cepat sehingga masyarakat tidak boleh menganggap remeh. Ia menjelaskan masyarakat harus waspada dan berhati-hati, tetap tinggal di rumah, dan menjaga pola hidup sehat agar tidak tertular virus corona baru tersebut. “Kami meminta masyarakat tidak meremehkan petugas yang datang ke rumahnya saat melakukan pendataan. Hal itu, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari para pendatang,” kata Rudyatmo. Dia menjelaskan pendataan terhadap pendatang di Solo merupakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. “Kami berharap masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan itu. Hargailah petugas yang datang ke rumah untuk mendata para pendatang,” kata dia. Ia mengharapkan pemudik mandiri ke kota itu untuk memberikan jawaban yang baik terkait dengan pendataan oleh petugas, baik pihak kelurahan maupun pengurus RT dan RW. (jwn5/ant)