Jowonews

Logo Jowonews Brown

pengangguran

1,21 Juta Orang Menganggur di Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews- Kabar kurang menggembirakan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Hingga Agustus 2020, badan ini mencatat ada 1,21 juta orang atau 6,48 pendudukyang yang menganggur di provinsi ini. Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono di Semarang, Kamis (5/11) mengatakan, terdapat peningkatan 396 ribu orang atau 2,04 persen di banding periode yang sama tahun lalu. “Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 18,75 juta orang. Dari jumlah itu, yang bekerja sebanyak 17,54 juta orang, pengangguran 1,21 juta orang,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Selain peningkatan jumlah pengangguran, BPS juga mencatat penurunan jumlah orang bekerja sebanya 66 ribu orang. Dari dua kategori orang bekerja, lanjut dia, penurunan terjadi pada kategori pekerja penuh yang mencapai 1,23 juta orang selama setahun terakhir ini. Pekerja penuh merupakan orang yang bekerja dengan jam kerja mininal 35 jam dalam sepekan. Adapun untuk pekerja tidak penuh yang terbagi atas pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran, masing-masing meningkat sebesar 3,34 dan 3,47 persen. Sementara dilihat dari persebarannya, tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 7,73 persen, sementara di perdesaan sebesar 5,19 persen, demikian Sentot Bangun Widoyono.

Pandemi Corona Terus Berlanjut, Menaker Antisipasi Penambahan Jutaan Pengangguran

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengantisipasi perkiraan penambahan sekitar 2,92 juta hingga 5,23 juta orang pengangguran di Indonesia jika pandemi COVID-19 terus berlangsung. “Di samping data yang telah kami kompilasi, kami juga antisipasi pengangguran yang bisa bertambah 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang. Kami terus mencoba untuk terus menekan tingkat pengangguran, agar tetap di bawah dua digit,” kata Ida dalam telekonferensi pers reguler berbahasa Inggris dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Ida mengatakan saat ini jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi COVID-19 sebanyak 1,7 juta pekerja, baik dari sektor formal maupun informal. Dampak dari COVID-19 itu bisa berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun pengenaan status dirumahkan. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statisik (BPS) per Februari 2020 adalah 6,88 juta orang. Ida berharap situasi dunia usaha segera membaik agar roda kegiatan ekonomi dapat bergerak, yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja. Pada kuartal I 2020, investasi masih tumbuh yang menyebabkan pembukaan lapangan kerja hingga 300 ribu orang. Di masa transisi kebiasaan baru, Menaker berharap aliran investasi dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Presiden Joko Widodo, ujar Ida, telah menetapkan enam kebijakan strategis untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap dunia kerja. Enam kebijakan itu adalah, pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, ketiga, jaring pengaman sosial melalui program perluasan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja formal dan informal. Kemudian, keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kelima, perluasan program industri padat karta, dan keenam adalah perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BPS Catat Ada 800.000 Pengangguran di Jateng Hingga Februari 2020

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat jumlah pengangguran terbuka di provinsi ini hingga Februari 2020 tercatat mencapai 800.000 orang. Kepala BPS Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono di Semarang, Selasa, mengatakan, survei ketenagakerjaan tersebut dilakukan pada Februari 2020, sebelum banyak terpengaruh COVID-19. “Meski demikian pada Februari ini sudah terjadi perlemahan perekonomian di Jawa Tengah,” katanya. Menurut dia, jumlah pengangguran sebanyak itu merupakan 4,25 persen dari total angkatan kerja di Jawa Tengah yang bekerja yang jumlahnya mencapai 17,98 juta orang. Tingkat pengangguran Jawa Tengah di Februari 2020 mengalami peningkatan di banding periode yang sama 2019 yang mencapai 78.000 orang atau 4,22 persen. “Dalam setahun terakhir secara absolut terdapat penambahan pengganggutan sebanyak 14.000 orang,” katanya. Adapun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, lanjut dia, kelompok penduduk tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan pertama pengangguran di Jawa Tengah yang mencapai 7,50 persen. Selain itu, ia juga menyebut 10,52 juta atau 58,49 persen angkatan kerja di Jawa Tengah bekerja di kegiatan informal, sementara sisinya di sektor formal. (jwn5/ant)

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Pengangguran Dampak COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi pengangguran atau pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden RI Joko Widodo, Selasa, mengatakan sebagai langkah jangka pendek Pemerintah telah menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja. “Untuk jangka pendek Kartu Pra Kerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebanyak 5,6 juta yang terdampak bisa diserap dan BPJS Ketenagakerjaan uang yang dipakai bisa untuk kemudahan yang terkena PHK,” ujar Menkeu dalam konferensi pers via video di Jakarta, Selasa. Kemudian penyaluran dana desa serta program padat karya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk bantuan sosial. “Jadi untuk jangka pendek kita gunakan semua instrumen yang ada untuk mengatasi dampak negatif dari PHK,” jelas Menkeu. Sri Mulyani mengatakan untuk jangka panjang, Pemerintah akan meningkatkan daya tahan usaha. Pemerintah akan menjaga kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kapasitas menarik investasi agar tetap baik dan menarik. Atas dasar itu maka insentif pajak akan diberikan dan untuk saat ini fokus kepada industri manufaktur serta pemberian insentif tambahan ke-11 sektor transportasi, perhotelan dan sektor lain. “Dengan insentif pajak pasal 21 diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan di 11 sektor,” jelas dia. Selain untuk jangka panjang Pemerintah juga akan melakukan pembahasan Omnibus Law sehingga dapat menarik modal baru melalui investasi dan kemiskinan serta pengangguran dikembalikan kepada tren menurun. (jwn5/ant)