Jowonews

Logo Jowonews Brown

PPDB

PPDB 2020, Pemkot Surakarta Inginkan Pemerataan SMA/SMK

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta meminta adanya pemerataan keberadaan SMA/SMK sehingga memudahkan peserta didik yang ingin mendaftar. “Seperti Pasar Kliwon dan Laweyan belum ada (SMA/SMK),” kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jateng, Senin. Ia mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki lahan untuk membangun SMA/SMK, bisa menggunakan lahan milik Pemkot Surakarta. Sebagaimana diketahui, khusus SMA/SMK langsung berada di bawah naungan Pemprov. “Kalau mereka (Pemprov Jateng) tidak ada tempat, kami ada tempat, bisa dipakai sekolah. Saya menawarkan ini supaya anak-anak saya tidak sekolah di Sukoharjo terus. ‘Wong Solo sekolah neng njobo kan lucu’,” katanya. Ia mengatakan saat ini mayoritas SMA maupun SMK berada di wilayah Jebres dan Banjarsari. “Ini tergantung Gubernur, kalau saya yang mengelola pasti seperti kemarin (pemerataan). Seperti SMA 1, 3, 5, dan 10 dulu kan jadi satu (berdekatan),” katanya. Namun saat ini, dikatakannya, SMA 3 dipindah ke Karangasem dan SMA 5 dipindah ke Mojosongo. Dengan demikian, peserta didik di daerah tersebut lebih dekat dengan sekolah mereka. Terkait hal itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia berharap pemerataan tersebut bisa sesuai dengan program zonasi untuk siswa. “Ini baru dievaluasi. Dulu saya pernah mengajukan juga tetapi tidak dievaluasi,” katanya. (jwn5/ant)

Ganjar Tidak Punya Toleransi Untuk Calon Siswa yang Manipulasi Data PPDB

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak menoleransi calon siswa yang terbukti memanipulasi data berdasarkan hasil validasi dan verifikasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA/SMK. “Di SMA tadi ada, agak mirip sih, SKD (surat keterangan domisili) ditemukan ternyata meskipun tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita tahu kondisinya seperti apa baru kita putuskan, tapi kita tidak akan kasih toleransi (manipulasi data),” kata Ganjar usai meninjau proses verifikasi PPDB di SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, dan SMKN 8 Semarang, Jumat petang. Menurut Ganjar, jumlah temuan yang tidak banyak tersebut merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran PPDB, dimana setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas tidak sesuai dengan data sebenarnya. Untuk verifikasi di SMKN, Ganjar mengatakan tidak banyak persoalan yang ada karena PPDB untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi dan permasalahan verifikasi yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi. “Nah tadi yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka rapor, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak,” ujarnya. Kunjungan ke tiga sekolah tersebut dilakukan Ganjar untuk memastikan proses verifikasi PPDB berjalan lancar. Sebelumnya Ganjar juga sempat sidak di SMAN 3 Semarang untuk melihat dan memastikan tahapan proses verifikasi lancar. Orang nomor satu di Jateng itu juga berpesan kepada para guru untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak dan wali murid yang datang langsung untuk verifikasi PPDB. “Maka kita minta bapak-ibu guru semua bisa mengklarifikasi dengan baik. Kemarin banyak kegamangan, waktunya cukup tidak ya, bisa gak ya, ruwet gak ya, dan ternyata gampang, tidak ruwet. Saya tinggal pesan protokol kesehatannya saja karena ini anak-anak dan wali murid datangnya langsung, agar itu diperhatikan,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan. “Temuan belum kita rekap, jadi masih jalan, ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Masih sampai besok Selasa, memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas, tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut,” ujarnya. Terkait pemberian sanksi, Jumeri menjelaskan akan diputuskan melalui sidang dan rekapitulasi hasil temuan. “Temuan dalam verifikasi akan disidangkan. Untuk keputusan ‘cut’ itu ada keputusan sidang yang kita buat supaya lebih adil, tidak sepihak semua. Sejauh ini belum ada yang disidangkan, nanti di akhir verifikasi,” katanya. (jwn5/ant)

Ganjar Sidak Verifikasi Data Faktual pada PPDB SMAN 3 Semarang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak proses validasi dan verifikasi data faktual pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di SMA Negeri 3 Kota Semarang, Kamis. Satu persatu proses validasi dan verifikasi data faktual dicek oleh orang nomor satu di Jawa Tengah itu, dengan tujuan memastikan proses validasi berjalan lancar dan penerapan protokol kesehatan di sekolah tersebut. “Sekarang kita mulai proses terus menerus. Saya hanya ingin memastikan, protokol kesehatannya disiapkan agar tidak berkerumun, serta proses verifikasi faktualnya juga harus ketat dengan harapan data yang masuk benar adanya,” katanya. Ganjar menyebutkan seluruh guru di SMA/SMK se-Jateng dioptimalkan dalam proses pemeriksaan itu sehingga tidak ada lagi unsur manipulasi, kebohongan, asli tapi palsu, dan sebagainya. “Kami ingin menciptakan integritas, jadi kalau ada yang mengatakan PPDB di Jateng lama dan terkesan bertele-tele, itu sebenarnya tidak benar. Kami sedang berhati-hati soal ini,” ujarnya. Ganjar mengungkapkan sudah ada temuan pelanggaran PPDB sejak awal pendaftaran serta temuan-temuan pelanggaran soal integritas. “Temuan sudah ada, jumlahnya saya belum mendapat laporan. Kalau yang awal-awal kita kasih peringatan, tapi kalau temuannya saat validasi dan verifikasi ini, kami sudah berkomitmen dengan jelas. Mohon maaf, kalau nanti terdapat pelanggaran, kami coret langsung,” tegasnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan setelah penutupan PPDB 2020 maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah.Tahapan selanjutnya verifikasi fisik pada 1-8 Juli 2020. “Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan,” ujarnya. Ia menegaskan apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran maka calon siswa akan dicoret. Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan. “Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret,” katanya. (jwn5/ant)

Total 13.834 Pendaftar Gunakan SKD Di PPDB 2020 Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 13.834 pendaftar tercatat menggunakan surat keterangan domisili (SKD) pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020 di Provinsi Jawa Tengah. “Hari ini PPDB ditutup, setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa ‘problem’, di antaranya SKD ini, hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD dan 1.007 di antaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu (asli tapi palsu, red),” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis petang. Jumlah keseluruhan pendaftar pada PPDB SMA/SMK 2020 yang ditutup pada Kamis (25/6) pukul 16.00 WIB masih dalam proses rekapitulasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Terkait dengan banyaknya pendaftar yang menggunakan SKD tersebut, Ganjar meminta seluruh petugas Disdikbud Jateng agar ketat dalam proses verifikasi dan validasi data. “Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telepon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah, maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan,” ujarnya. Setelah penutupan PPDB 2020, jajaran Disdikbud Jateng akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ganjar juga mengingatkan seluruh kepala sekolah tidak main-main dalam proses itu. “Sampai hari ini checking-nya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main, kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret,” katanya. Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng Jumeri mengatakan bahwa setelah penutupan PPDB 2020 maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1-8 Juli 2020. “Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan,” ujarnya. Jumeri menegaskan, apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, maka calon siswa akan dicoret dan dirinya meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan. “Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret,” katanya. (jwn5/ant)

Gunakan SKD Palsu, 1.007 Calon Siswa di Jateng Cabut Berkas

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 1.007 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA/SMK yang menggunakan surat keterangan domisili (SKD) melakukan pencabutan berkas. Hal itu diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat sidak proses PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Semarang, Rabu. Ganjar mengungkapkan ada banyak temuan saat dirinya sidak ke kantor Disdikbud Jateng hari ini, di antaranya terkait sertifikat lomba, zonasi, dan SKD. “Ternyata setelah Pak Kepala Dinas membuat statemen dan saya juga, kami ‘upload’, Alhamdulillah ada mulai kesadaran orang menarik SKD. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya, bahwa mereka mengada-ada. Buktinya sekarang banyak yang mencabut,” kata Ganjar. Kepada masyarakat yang menggunakan SKD asli tapi palsu dan dengan sadar mencabutnya, Ganjar mengucapkan terima kasih. “Terima kasih yang sudah mencabut, tapi yang belum saya peringatkan. Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain,” tegasnya. Ganjar juga memerintahkan seluruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Jateng untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data, serta tidak ragu mencoret kalau ada yang tidak benar. “Mari kita edukasi anak-anak kita ini untuk jujur. Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut dan mendaftar kembali, tapi jangan gunakan SKD yang datanya tidak benar,” ujarmya. Sebelumnya, Gubernur Ganjar akan memroses hukum masyarakat yang terbukti menggunakan SKD “aspal” pada PPDB tingkat SMA/SMK 2020. “Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD ‘aspal’ karena dia tidak tinggal di situ, bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD ‘aspal’, red), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data,” katanya. Ganjar mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan SKD, khususnya di beberapa sekolah favorit di Provinsi Jateng. (jwn5/ant)

Banyak Komplain PPDB, Gubernur Kunjungi Kantor Disdikbud Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu, untuk memantau langsung proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 secara daring setelah menerima banyak komplain dari masyarakat. Ganjar menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat peladen PPDB sempat sulit diakses yakni karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pada pukul 10.30 WIB, tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta. Kuota yang dimaksud adalah kuota verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng yang tidak menampung. “Faktor kedua, ini adalah hari pertama, ternyata ‘image-nya’ masih cepat-cepatan seperti tahun lalu, maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem,” katanya. Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK) karena aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun. Saat sidak di kantor Disdikbud Jateng, Ganjar juga mendapati sejumlah orang tua yang konsultasi terkait KK tersebut, ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK. “Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, ‘monggo’, tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada,” ujarnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri. Ganjar juga kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB sehingga orang tua calon peserta didik diminta jujur dan tidak bohong dalam memasukkan data. Menurut dia, sekarang saatnya para orang tua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah. “Silakan konsultasi, asal jangan bohong, kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah, tapi soal kita belajar berintegritas,” tegasnya. Sebelum mengakhiri sidaknya tersebut, Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud Jateng untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi, termasuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan. (jwn5/ant)

Anak Tenaga Kesehatan di Jateng Dipastikan Dapat Prioritas Saat PPDB

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo memastikan anak tenaga kesehatan di Jawa Tengah mendapat prioritas pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 untuk tingkat SMA dan SMK di provinsi setempat. “Mereka yang terkait dengan penanganan COVID-19 akan mendapat prioritas. Lewatnya jalur khusus, afirmasi,” katanya di Semarang, Jumat. Dengan adanya jalur khusus itu, kata Ganjar, maka nantinya anak-anak tenaga kesehatan mendapatkan prioritas saat mendaftar di sekolah yang diinginkan, meskipun berada di luar zonasi sekolah. Menurut dia, pemberian jalur khusus itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para tenaga kesehatan di Jateng yang menjadi garda terdepan pada penanganan COVID-19. “Ini salah satu cara kami mengapresiasi kepada mereka seluruh pemangku kepentingan yang sudah berjuang melawan COVID-19 di Jawa Tengah,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menambahkan pihaknya sedang mendata anak-anak dari tenaga kesehatan yang lulus dari kelas 3 SMP/Mts. Nantinya, data yang ada itu akan diverifikasi dan diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng agar bisa masuk jalur afirmasi itu. “Total data yang ada saat ini sekitar 1.600 anak, tapi nanti akan kami verifikasi satu-satu karena syarat mereka mendapatkan jalur afirmasi ini adalah anak-anak tenaga kesehatan yang benar-benar menangani COVID-19,” katanya. Sejumlah persyaratan, lanjut dia, harus dipenuhi untuk bisa masuk jalur afirmasi tersebut di antaranya adanya surat keterangan yang memerintahkan orang tua calon siswa bertugas menangani COVID-19. “Di antaranya ada SK itu, termasuk syarat lainnya, sedang kami verifikasi saat ini,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Padmaningrum mengatakan bahwa ada beberapa jalur afirmasi dalam pelaksanaan PPDB SMA/SMK dan SLB 2020 yakni selain untuk anak-anak tenaga kesehatan, ada juga kuota untuk siswa miskin, anak berkebutuhan khusus (ABK), siswa berprestasi, dan atlet. “Afirmasi banyak untuk siswa dari keluarga miskin terus di panti asuhan dan prestasi-prestasi tadi. Dan diafirmasi tadi, ada untuk orang tua yang garda terdepan menangani COVID-19, baik petugas kesehatan, perawat, dokter, supir ambulans kan ada surat keputusan di dinas kesehatan. Kita fasilitasi mereka berjuang untuk pemberantasan COVID-19 kita fasilitasi dalam afirmasi,” katanya. Adapun proses penerimaan PPDB SMA/SMK sederajat di Provinsi Jateng tahun ini berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, salah satunya adalah acuan penerimaan tidak lagi menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) melainkan menggunakan nilai rapor siswa dari semester 1-5. Selain itu, sistem zonasi juga ada perubahan, jika sebelumnya kuota zonasi ditetapkan sebanyak 80 persen, tahun ini zonasi ditetapkan 50 persen. Sisanya digunakan untuk jalur prestasi 30 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan jalur perpindahan orang tua 5 persen. (jwn5/ant)

PPDB SMA/SMK Negeri di Jateng Gunakan Acuan Nilai Rapor

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020 di Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan nilai rapor sebagai acuan penerimaan siswa-siswi akibat adanya pandemi COVID-19. “Kalau dulu syarat mendaftar acuannya surat keterangan hasil ujian nasional (UN), sekarang karena UN ditiadakan maka acuannya adalah nilai rapor dari semester 1-5,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri di Semarang, Jumat. Terkait dengan perubahan teknis PPDB itu, Disdikbud Jateng sudah menginstruksikan kepala sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk membuat surat keterangan nilai rapor tersebut. Mengenai pelaksanaan zonasi pada PPDB, ia menyebut ada penurunan persentasi dari 80 persen menjadi 50 persen. “Zonasi hanya ditetapkan minimal 50 persen, sisanya diisi jalur prestasi 30 persen, afirmasi untuk anak miskin, difabel dan olaraga sebesar 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen,” ujarnya. Untuk pelaksanaan pendaftaran, pendaftaran jalur inklusi dan kelas olahraga akan dimulai pada 2-4 Juni 2020, sedangkan jalur reguler dimulai pada 15-25 Juni 2020. Menurut dia, semua pelaksanaan pendaftaran akan dilaksanakan secara daring sehingga siswa dan orang tuanya masing-masing tidak perlu datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Bahkan sejumlah persyaratan, lanjut dia, juga akan diubah sesuai kondisi seperti surat keterangan sehat dari dokter untuk calon siswa SMK diganti dengan pernyataan orang tua karena pandemi COVID-19. “Kalau harus mencari surat itu, nanti mereka berbondong-bondong ke rumah sakit atau puskesmas. Itu cukup berbahaya sehingga kami mengganti dengan keterangan orang tua,” katanya. Terkait dengan daya tampung, PPDB tahun ini menampung 216.156 siswa yang terdiri dari kapasitas SMA sebanyak 115.908 siswa dan kapasitas SMK 100.248 siswa, sedangkan lulusan SMP/MTs tahun ini di Jateng totalnya sekitar 513.178 siswa. “Kami tidak menambah kuota karena sisa kuota ini biar ditangkap sekolah-sekolah swasta yang ada,” ujarnya. (jwn5/ant)