Jowonews

Presiden Minta Pemda Terapkan Lockdown Mikro

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo meminta Pemda untuk menerapkan  lockdown mikro (micro-lockdown) atau PPKM dalam skala mikro mencakup lingkup kampung, desa, RW, atau RT. “Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misal satu kelurahan, yang di-‘lockdown‘ seluruh kota, untuk apa. Yang sering keliru kita di sini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dari Istana Negara Jakarta, Kamis (11/2). Oleh sebab itu, kata dia, pekan lalu pemerintah kemudian bekerja lebih detail dengan menerapkan micro-lockdown atau lockdown skala mikro. Menurut Kepala Negara hal itu tidak cenderung merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum. “Karena yang kita lockdown dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Presiden meminta mereka untuk mengerti betul pemetaan tersebut sampai tingkat kelurahan RW, RT. “Nggak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown,” katanya. Presiden mengakui banyak belajar dari pengalaman dengan melihat proses-proses yang dilakukan negara lain yang melakukan lockdown seluruh negara, satu provinsi, satu kota, kemudian ekonominya jatuh. Jadi ia meminta agar semua pihak berhati-hati mengenai ini. “Dan tentu saja yang namanya treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan, bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selaku dicek, dimonitor, dan kalau dirasa kurang jangan ragu meminta bantuan pemerintah pusat, TNI/Polri,” kata Presiden Jokowi.

Tak Ada Rumus Sama Tangani Covid-19

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rumus yang sama untuk menangani Covid-19 sehingga cara mengatasi pandemi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. “Presiden juga menyampaikan penanganan Covid-19 negara satu dengan lainnya berbeda, tidak ada rumus yang sama,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya menyampaikan kembali penegasan Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2). Oleh karena itu, kata dia, Presiden meminta agar Indonesia menerapkan konsep yang dianggap paling tepat dan sesuai untuk Indonesia. Ia menambahkan, berdasarkan data PPKM terlihat ada beberapa provinsi mengalami perbaikan dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Dan dari 98 itu juga 63 kabupaten/kota juga masih merah, ini penurunan dari 92. Kemudian dari kabupaten/kota dari 363 ke 332, kemudian ada beberapa yang tetap secara nasional,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Airlangga menambahkan, melalui PPKM juga terindikasi ada fenomena mobilitas penduduk yang mengalami penurunan di berbagai sektor. “Yang mobilitasnya masih tinggi adalah di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman jadi perhatian,” katanya. Presiden kemudian mendorong upaya vaksinasi ditingkatkan baik dari sisi volume maupun kecepatan pelaksanaan. Dengan begitu kekebalan komunitas atau “herd imunity” cepat dapat terwujud. “Dan vaksinasi tentu berbasis data dan daerah, zona padat, wilayah ‘density’ tinggi, mobilitas tinggi dan juga interaksi tinggi itu jadi pertimbangan, juga kegiatan sentra perekonomian,” katanya. Beberapa yang akan diterapkan ke depan yakni penerbitan Permenkes yang akan mengakomodir rapid antigen untuk screening awal, pengetatan 3M, dan tracing digital yang melibatkan semua pihak termasuk Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP.

Pertama di Indonesia, Presiden Jokowi Divaksin Covid-19

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menjalani vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin Sinovac di teras Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/1). Vaksinator yang menyuntik adalah Wakil ketua dokter kepersidenan Prof Abdul Mutalib. “Tadi pertama menunjukkan vaksin Sinovac dan setelah disuntik tidak ada merasa sakit sedikit pun Alhamdulilah berhasil menyuntik bapak Presiden tanpa rasa sakit,” kata Abdul Mutalib sebagaimana dilansir Antara. Abdul Mutalib mengaku sedikit gemetar saat menyuntik Presiden Jokowi. “Menyuntik orang pertama di Indonesia ada rasa juga. Tapi tidak ada halangan bagi saya untuk menyuntikkan, pertama saja gemetaran tidak ada masalah tidak ada pendarahan sama sekali di bekas suntikannya,” ungkap Mutalib. Sebelum vaksin disuntikkan, Presiden lebih dulu melewati sejumlah tahapan pemeriksaan apakah layak atau tidak untuk disuntik vaksin. “Saya ukur tensinya ya Pak, kalau di atas 140 tidak boleh diberikan,” kata petugas vaksinasi. “Oh kalau tinggi tidak boleh ya,” kata Presiden. Sambil menunggu tensi darah keluar hasilnya, petugas juga mengukur suhu tubuh Presiden Jokowi. “Suhunya ya 36,3 (derajat) dan tekanan darah bapak 130/67,” kata petugas vaksin setelah menyodorkan thermo gun ke dahi Presiden Jokowi. “Apakah pernah terkonfirmasi Covid-19?” tanya vaksinator. “Tidak,” jawab Presiden. “Pernah mengalami batuk atau pilek 7 hari terakhir?” tanya vaksinator. “Tidak, batuk kecil saja,” jawab Presiden. “Di rumah ada anggota keluarga batuk?” tanya vaksinator. “Tidak ada,” jawab Presiden. “Pernah menderita penyakit jantung? Keluhan sesak? Ginjal? Diabetes?” tanya vaksinator. “Tidak,” jawab Presien. “Kalau hasil dari penapisan tidak ada masalah mudah-mudahan tindakannya berjalan baik. Di sini saya berikan layak untuk vaksinasi, bisa lanjut ke meja selanjutnya,” kata vaksinator. Selanjutnya Presiden Jokowi baru menuju meja 3, meja vaksinasi. Setelah itu Presiden Jokowi menuju meja 4 yaitu diberikan kartu tanda suntik pertama telah dilakukan. “Kalau vaksinasi kedua dibawa,” kata petugas. Selanjutnya Presiden Jokowi menunggu 30 menit apakah ada reaksi alergi. Rombongan lain yang disuntik adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Presiden Minta Bahan Baku Tempe Ditangani Serius

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo ingin agar persoalan terkait tahu tempe berikut kedelai tak menjadi persoalan lagi di Indonesia. Masalah mengenai bahan baku makanan populer itu harus diselesaikan dengan pembangunan pertanian yang detail. “Kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai jadi masalah,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual di Istana Negara Jakarta, Senin (10/1). Ia menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-29 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Sebagaimana badan pangan dunia FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. “Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala, dan kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ini urusan tahu tempe,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Presiden menilai bahwa bahan baku tahu dan tempe bagi Indonesia yang belum sepenuhnya swasembada menjadi penyebab bagi persoalan sempat langkanya tahu tempe di pasaran. Padahal penduduk Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 270 juta jiwa sehingga persoalan mengenai langkanya bahan pangan akan menjadi masalah yang sangat serius. Sementara tahu dan tempe sendiri berasal dari bahan baku kedelai yang sebagian besar masih impor. Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus ditangani dengan sangat serius. “Pembangunan pertanian harus diseriusi secara detail. Terutama saya ingin menggarisbawahi komodiitas pertanian impor. Kedelai, jagung, gula, ini yang masih jutaan-jutaan, jutaan ton. Bawang putih, beras, meskipun ini sudah 2 tahun kita enggak impor beras. Saya mau lihat betul apakah konsisten bisa dilakukan tahun-tahun mendatang,” katanya. Menurut dia, bahan pangan tersebut termasuk di dalamnya bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas yang lain yang masih diimpor harus menjadi catatan khusus untuk kemudian dicarikan disain solusi terbaik.

Presiden: Indonesia Mampu Kelola Pandemi

JAKARTA, Jowonews- -Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk bersyukur karena Indonesia mampu mengelola pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. “Walau pandemik belum berlalu tapi kita bersyukur bahwa kita termasuk negara yang mampu mengelola tantangan ini, penanganan kesehatan yang bisa dikendalikan dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan pertumbuhan ekonomi yang sudah naik kembali sejak kuartal 3 lalu meski dalam kondisi minus,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (10/1). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-48 PDIP. Perayaan HUT tersebut dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Jokowi memberikan sambutan melalui sambungan “video conference” yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Sedangkan para kader hadir di beberapa lokasi seperti di DKI Jakarta, kota Bogor, kabupaten Bogor dan kota Depok untuk mengikuti gerakan penghijauan dan membersihkan sungai yang dipusatkan di Sungai Ciliwung terkait dengan tema HUT Ke-48 PDIP “Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan”. “Tahun 2020 yang baru saja kita lalui benar-benar menguji ketangguhan kita, menguji keuletan sebagai bangsa besar ujian yang tidak mudah, sebuah ujian yang sangat sulit pandemik Covid-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi di seluruh dunia,” tutur Presiden Jokowi sebagaimana dilansir Antara. Menurut Presiden Jokowi, ada 215 negara di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Tercatat sekitar 90 juta orang telah terpapar Covid-19 serta 1,9 juta meninggal karena pandemik. “Indonesia juga mengalami hal yang sama dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk mengurangi dampak dan krisis ini dan masyarakat juga harus memulai cara-cara hidup baru yang pasti juga tidak mudah,” ujar Presiden. Presiden Jokowi meminta agar masyarakat terus menjaga keseimbangan antara mencegah pandemik sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. “Keseimbangan ini yang harus terus kita jaga, sebentar lagi vaksinasi akan kita mulai kita ingin vaksinasi dimulai secepat-cepatnya setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau ‘Emergency Use Authorization’ sesuai kaidah-kaidah akademis dan standar WHO yang mewajibkan itu,” ucap Presiden menambahkan. Presiden Jokowi mengaku pemerintah masih menunggu keputusan dari BPOM mengenai EUA. “Mungkin minggu ini segera terbit dan vaksinasi juga segera kita mulai. Namun walau vaksinasi sudah dimulai saya titip agar setiap protokol kesehatan harus disiplin kita gunakan,” ucap Presiden berharap. Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 yang siap digunakan. “Minggu depan datang 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku. Vaksin tersebut kurang lebih sudah terdistribusi ke daerah-daerah dan rencananya akan digunakan untuk 1,6 juta tenaga medis di 34 provinsi sebagai awal, selanjutnya anggota TNI, Polri, guru dan masyarakat kita semua,” papar Presiden.

Presiden Minta Gubernur Gencarkan Prokotol Kesehatan

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo meminta para gubernur agar menggencarkan kembali penerapan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk disiplin melaksanakannya. Kebijakan ini merespons banyak negara yang kembali “lockdown” karena penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi. “Kita tahu dua, tiga hari yang lalu Bangkok ‘lockdwon’, Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga ‘lockdown’, kemudian di seluruh Inggris juga di ‘lockdown’ karena penyebaran Covid-19 yang sangat eksponensial,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Melalui Video Conference dengan Topik Penanganan Pandemik Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/1). Oleh karena itu Presiden mengajak semua pihak untuk bekerja keras, bekerja mati-matian agar “3T-3M” betul-betul bisa dilakukan di lapangan. Presiden mendapati survei yang dilakukan saat ini menunjukkan bahwa motivasi untuk disiplin terhadap protokol kesehatan di kalangan masyarakat mulai berkurang. “Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang, oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena survei-nya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam menangani pandemik ini tetap sama yaitu yang pertama urusan penanganan kesehatan. Kemudian, ia menambahkan yang kedua masalah perlindungan sosial yang menjadi fokus perhatian. Selanjutnya ketiga masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. “Kunci bagi pemulihan ekonomi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan Covid-19,” tutur-nya.

Presiden Pastikan Ketersediaan 329,5 Juta Vaksin untuk Rakyat

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan 329,5 juta vaksin Covid-19 tersedia yang bersumber dari berbagai produsen. “Juga perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang ‘firm order’ dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta (dosis). Kemudian dari Novavax 50 juta, dari Covax GAVI 54 juta, AstraZeneca 50 juta, dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang ‘firm order’ 329,5 juta vaksin,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/1). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik “Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi” yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta diikuti para gubernur melalui “video conference”. Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 buatan pabrikan Tiongkok Sinovac telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut tiba dalam 2 kloter yaitu sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan Novavax adalah pabrikan vaksin dari Amerika Serikat-Kanada. Selanjutnya AstraZeneca merupakan produsen dari Inggris. Sedangkan Pfizer adalah vaksin dari perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat. Sementara Covax GAVI adalah kerja sama multilateral antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin Dunia (GAVI) yang terdiri dari 171 negara dengan targetnya menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir 2021. “Pengaturannya akan dilakukan oleh menteri kesehatan. Oleh sebab itu saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi itu agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur,” tambah Presiden sebagaimana dilansir Antara. Presiden Jokowi pun meminta agar para menteri dan gubenur harus bekerja keras agar “3T” dan “3M” betul-betul dilakukan di lapangan. “Sekali lagi di lapangan, karena dari survei yang kita lakukan saat ini motivasi disiplin terhadap prokokol kesehatan di masyarakat berkurang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang. Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena surveinya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun,” tegas Presiden.

Presiden Lantik Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala BNN

JAKARTA, Jowonews- Presiden RI Joko Widodo melantik Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) periode menggantikan Komjen Pol Heru Winarko di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 203/TPA Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional. “Mengangkat saudara Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung sejak pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian isi Keputusan Presiden yang dibacakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama. Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 23 Desember 2020, lansir Antara. Petrus Reinhard Golose merupakan lulusan Akpol 1988, dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Bali. Petrus termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005.