Jowonews

Logo Jowonews Brown

Presiden Jokowi

Presiden Lantik Enam Menteri Baru

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo melantik enam orang menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (23/12). Keenam orang menteri tersebut adalah Yaqut Cholil Khoumas sebagai Menteri Agama; Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan; Tri Rismaharani sebagai Menteri Sosial; Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan; Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan; Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 133/P tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 tertanggal 23 Desember 2020. Selanjutnya Presiden Jokowi melantik lima orang wakil menteri di kabinet Indonesia Maju. Yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan; Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan; Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian; Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 76/M tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tertanggal 23 Desember 2020. “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah jabatan dibacakan Presiden Joko Widodo dan diikuti para menteri dan wakil menteri. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah tersebut diucapkan, lansir Antara. Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan tamu undangan dalam jumlah terbatas lainnya.

Presiden Berharap Semua Mau Divaksin Covid-19

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mau untuk disuntik vaksin Covid-19. “Saya tanya sekali lagi siapa yang di sini mau divaksin? tadi kok gak mau? Saya harapkan semua mau, tidak ada yang menolak,” kata Presiden Joko Widodo di teras samping Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara “Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK)” kepada sekitar 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil, masing-masing mendapat bantuan Rp2,4 juta. Awalnya saat Presiden Jokowi mengajukan pertanyaan apakah di antara yang hadir mau untuk divaksin tapi tidak ada yang mengangkat tangannya. “Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Mau gak ada yang mau? Bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?” tanya Presiden. Jawaban pertanyaan itu disambut diam dan wajah ragu para penerima bantuan modal kerja. “Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti yang akan disuntik vaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang akan divaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa sehingga kalau semua sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi,” ungkap Presiden sebagaimana dilansir Antara. Menurut Presiden, minimal 70 persen penduduk Indonesia dari total sekitar 260 juta penduduk harus divaksin Covid-19. “Bapak ibu bisa bayangin, yang akan divaksin itu minimal 70 persen dari penduduk Indonesia varus divaksin. Sudah kita hitung kemarin, 182 juta orang harus divaksin satu-satu, vaksin semua kaya anak kecil pas vaksinasi, kaya digigit semut lah tik, begitu saja sudah,” tambah Presiden. Dengan 182 juta orang yang harus divaksin, maka menurut Presiden Jokowi, memerlukan waktu yang lama. “Sehingga sekali lagi begitu besok divaksin, keadaan belum bisa langsung normal karena baru berapa yang baru divaksin butuh waktu untuk vaksin satu-satu,” ungkap Presiden. Angka 182 juta penduduk yang divaksin tersebut adalah untuk menciptakan kekebalan komunal. “Kenapa minimal harus 70 persen? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, ‘herd immunity’ kalau di sini bapak ibu ada di satu RT dan 70 persen sudah divaksin maka sudah aman karena yang 30 persen karena sudah dipagari oleh yang divaksin, itu namanya ‘herd immunity’,” tambah Presiden. Presiden pun mengulang kembali pertanyaan awalnya, apakah para pelaku usaha mikro dan kecil mau untuk divaksin, maka para peserta pun mengangkat tangannya meski hanya di depan dada. “Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah diikuti Kementerian Agama sampai di pabriknya diikuti. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan vaksin. Sekali lagi siapa di sini yang ingin divaksin tunjuk jari? Ada yang tidak tunjuk gak mau? mau semua,” kata Presiden. Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 lalu menyatakan pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin. Sebanyak 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, juga telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu (6/12) sekitar pukul 21.25 WIB selanjutnya 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020. Keenam jenis vaksin tersebut adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd. Pelaksanaan vaksinasi dengan enam jenis vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin.

Akhirnya, Presiden Tegaskan Sebagai Penerima Vaksin yang Pertama

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden RI Joko Widodo menegaskan dirinya akan menjadi penerima pertama vaksinasi Covid-19 saat masa pemberian vaksin sudah siap dilakukan. “Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” ujar Presiden saat memberikan keterangan pers secara virtual yang disaksikan melalui tayangan video Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (16/12). Presiden mengatakan keputusannya menjadi penerima pertama vaksinasi Covid-19, untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang akan digunakan benar-benar aman. Presiden dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan keputusan pemerintah bahwa vaksinasi Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa biaya sama sekali. Keputusan terkait vaksinasi gratis diambil setelah menerima berbagai masukan publik dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara. “Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan ‘3M’, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Presiden Minta Penegakan Hukum Jangan Timbulkan Ketakutan

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar upaya penegakan hukum di kalangan masyarakat jangan sampai justru menimbulkan ketakutan. “Penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan, yang menghambat inovasi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Senin (14/12). Ia mengatakan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus ditingkatkan. Selain itu, integritas dan profesionalisme penegak hukum termasuk jaksa merupakan keharusan. “Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus diperkuat. Kejaksaan harus bersih. kejaksaan harus bersih, kejaksaan harus dapat jadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Oleh karena itu, Presiden mengatakan bahwa pembenahan dari hulu hingga hilir di kejaksaan, dan dalam relasinya lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. “Rekrutmen dan promosi harus dilakukan dengan meritokrasi dengan transparan dan terbuka. Integritas jaksa wawasan kebangsaan dan kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan,” katanya. Presiden ingin agar lembaga penegakan hukum bersinergi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Begini Tanggapan Presiden Terkait Tewasnya 6 Anggota FPI

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi peristiwa tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), usai berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (13/12) . Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. “Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Presiden sebagaimana dilansir Antara. Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan hukum itu. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. “Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Presiden. Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya. “Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” kata Presiden pula. Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto.

Presiden: Lakukan Reformasi Anggaran

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi. “Saya minta kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga agar melakukan reformasi anggaran, agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (25/11). Presiden Jokowi meminta jajarannya memanfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Dia menekankan seluruh rupiah dalam APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu Kepala Negara menekankan dalam menghadapi ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting. “Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat, dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

Jokowi: Terapkan Strategi Rem dan Gas Tangani Pandemi

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya agar terapkan strategi rem dan gas dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional, tidak kendur dan tak kehilangan keseimbangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11) mengingatkan keseimbangan antara rem dan gas harus terus dijaga. Jangan sampai timbul kebijakan yang memicu risiko penularan Covid-19 gelombang kedua. “Strategi yang sejak awal kita sampaikan rem dan gas diatur betul jangan sampai kendur, dan juga memunculkan risiko gelombang yang kedua, yang bisa membuat kita set back mundur lagi, ” kata Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, Presiden meminta Komite Penanganan Covid-19 dan PEN serta pemerintah daerah, mencegah dan tidak segan mengintervensi secara tegas kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. “Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir Antara. Membuahkan Hasil Menurut Presiden, keseimbangan kebijakan rem dan gas antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi selama ini sudah membuahkan hasil. Per 22 November 2020, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebesar 12,78 persen. Atau jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang sebesar 28,41 persen. Kemudian rata rata tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 84,03 persen atau lebih tinggi dibanding dunia yang sebesar 69,2 persen. “Kemudian di bidang ekonomi, tren pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 dari -5,32 persen membaik di kuartal III 2020 jadi -3,49 persen. Ini juga harus kita perbaiki agar kuartal IV 2020 lebih baik dibanding kuartal III 2020,” demikian Kepala Negara

Pemerintah Berikan Vaksin Covid-19 yang Terdaftar WHO

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah menegaskan, hanya vaksin Covid-19 yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saja yang diberikan ke masyarakat. “Semua vaksin yang kita pakai harus masuk ke ‘list’ WHO, ini wajib, harus masuk ke ‘list-nya’ WHO,” tegas Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin Covid-19di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. “Pertama mengenai vaksin terlebih dahul. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini kita berusaha. Tapi kalau tidak bisa masuk berarti ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma,” ungkap Presiden sebagaimana dilansir Antara. Namun setelah vaksin masuk ke Indonesia, menurut Presiden, masih ada tahapan selanjutnya. “Setelah kita terima masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan karena masih ada tahapan lagi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena kita memerlukan Emergency Use Authorization (EUA) dari sana,” tambah Presiden sebagaimana dilansir Antara. Tahapan tersebut menurut Presiden memerlukan waktu sekitar 3 minggu. “Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah ‘scientific’, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” tegas Presiden. 143 Juta Dosis Vaksin Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma. Uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020. Sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping. Bio Farma diminta untuk mulai menyiapkan vaksin Covid-19 siap edar sebanyak tiga juta dosis mulai November 2020 tapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM. Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma. Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.