Jowonews

Respons Dampak Pandemi COVID-19, Presiden Bagikan Kartu Sembako

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengatakan dalam waktu dekat pemerintah membagikan kartu sembako kepada masyarakat yang memungkinkan mereka menerima bahan pangan pokok selama enam bulan ke depan untuk merespons dampak pandemi COVID-19. “Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” katanya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, dalam Rapat Terbatas (melalui video telekonferensi) dengan topik “Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19”. Kepala Negara menambahkan jumlah penerima kartu tersebut akan ditambah menjadi 50.000 penerima manfaat, sedangkan jumlah yang akan diterima dalam bentuk uang tunai Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. “Akan ditambah 50.000, diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp4,5 triliun,” katanya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ia mengatakan, pada intinya pemerintah fokus tiga hal. “Intinya kita ingin tiga hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan, kesehatan, adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” katanya. Ia menambahkan fokus ketiga terkait dengan dampak ekonomi yang harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. (jwn5/ant)

Edhy Prabowo Tunggu Sah dari Presiden Buka Keran Ekspor Benih Lobster

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa revisi aturan soal larangan ekspor benih lobster tinggal dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian disahkan. “Sudah (finalisasi), tinggal saya laporkan ke Presiden,” kata Edhy ketika ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Senin. Menurut Edhy, sejatinya draf revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia itu akan diserahkan pada awal Maret. Namun, Edhy mengatakan akan mengupayakan draf bisa sampai di tangan Presiden Jokowi pada Februari ini. “Diharapkan awal Maret ya, seharusnya sih bulan ini, tapi kan karena waktu ya, kita lihat,” imbuhnya. Edhy menuturkan revisi aturan itu juga akan mengakomodasi kebijakan ekspor benih lobster. “Sudah semua, tunggu waktunya akan kami umumkan,” kata Edhy. Revisi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia itu menjadi polemik karena menjadi kebijakan yang berbanding terbalik dengan era Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Susi berkeras melarang ekspor benih lobster karena sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Sementara itu Edhy berniat membuka ekspor benih lobster untuk mengakomodiasi pihak-pihak yang kehilangan mata pencaharian atas larang tersebut. Pembukaan keran ekspor benih juga dilakukan untuk mengatasi tingginya penyelundupan. Selain itu, dalam aturan yang baru, pemerintah mengklaim akan mengontrol penangkapan benih lobster untuk menjaga habitatnya tetap terjaga. (jwn5/ant)

Presiden Didorong Untuk Terbitkan Keppres Angkat Tenaga Honorer Tanpa Tes

JAKARTA, Jowonews.com – Wadah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes. Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). “Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah. Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam. Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT. Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota. “Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya. GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.  Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan. Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia. “Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya. GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah. (jwn5/ant)

Presiden: Masalah Banjir Harus Diselesaikan Bersama

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. “(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini,” kata Presiden Jokowi di Joko Widodo di gedung BEI Jakarta, Kamis. Banjir Jakarta dan daerah sekitarnya menyebabkan setidaknya 16 orang meninggal dan lebih dari 31.000 orang mengungsi. “Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal,” ungkap Presiden. Presiden menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota segera dibangun. “Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir,” tambah Presiden. Presiden Jokowi menilai bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan. “Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai,” ungkap Presiden. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis (2/1) menyebutkan 16 orang korban meninggal termasuk delapan orang di DKI Jakarta, satu orang di Kota Bekasi, tiga orang di Kota Depok, satu orang di Kota Bogor, satu orang di Kabupaten Bogor, satu orang di Kota Tangerang, dan satu orang di Tangerang Selatan. Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara, PLN mengatakan mereka memadamkan sementara listrik di 724 wilayah yang terkena banjir. Hujan memang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah. Hingga pukul 08.50 WIB, Kamis (2/1/2020), banjir masih terlihat di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek dan kemungkinan akan terjadi banjir pada Februari-Maret 2020. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab utama terjadinya banjir kali ini karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang dibandingkan curah hujan biasanya yaitu mencapai 377 mm. Akan tetapi, Basuki menilai dampak curah hujan tersebut bisa ditanggulangi dengan baik apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat melaksanakan programnya dengan cepat yaitu keterlambatan normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km. Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi. Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini. Basuki mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek terjadi karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda. Kedua bendungan itu adalah bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir Jakarta. Sedangkan dari hulu ke hilir, pemerintah mengadakan pembangunan bendungan kering Ciawi dan Sukamahi. Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp798,7 miliar. Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan rampung akhir 2020 mendatang. Padahal, progres konstruksinya masih minim sebab terkendala masalah pembebasan lahan, meski sudah ditangani nyaris 95 persen dari total lahan yang dibutuhkan. (jwn5/ant)