Kapolri: Revisi PP No. 27 Perlu Masukan Semua Pihak

1 Desember 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti menuturkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap perlu masukan dari berbagai elemen. “Kita harus lihat pendapat-pendapat yang ada, tentu semua faktor perlu diperhatikan,” katanyadi Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (30/11). Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini mengatakan bahwa … Baca Selengkapnya

Kiara: Dahulukan RUU Nelayan Dibanding Revisi KPK

13 Oktober 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di sektor kelautan seharusnya lebih didahulukan adalah pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dibanding revisi UU KPK. “Presiden Jokowi diharapkan dahulukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ketimbang revisi UU KPK,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul … Baca Selengkapnya

Rhoma Irama: Dua Poin Lemahkan KPK

12 Oktober 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Umum DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama menilai sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang belakangan diwacanakan, bakal melemahkan lembaga antirasuah itu. “Ada dua hal yang saya lihat, pertama (poin revisi) KPK harus izin kejaksaan dan kedua mengenai pembatasan waktu (eksistensi KPK), ini pelemahan … Baca Selengkapnya

PKS Tolak Revisi UU KPK !

7 Oktober 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa partainya menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi usul inisiatif DPR. “PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Baleg. Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar,” katanya dalam … Baca Selengkapnya