Jowonews

Prosedur Berobat ke Melaka/ Mahkota Medical Centre Saat Pandemi COVID19

Terdapat beberapa prosedur berobat ke Mahkota Medical Centre Saat Pandemi COVID19 yang harus Anda patuhi agar dapat melindungi diri sendiri dan orang lain supaya tidak tertular virus tersebut. salah satunya yakni mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Prosedur Berobat ke Melaka/ Mahkota Medical Centre Saat Pandemi COVID19 Belakangan ini publik disibukkan dengan pencarian solusi masalah persebaran virus corona di dunia. Tujuannya yakni agar tidak sampai tersebar hingga ke banyak orang karena bisa merugikan banyak pihak. oleh sebab itu diketahui beberapa aturan demi keselamatan, berikut ulasannya: Kirim Resume Medis Jelaskan secara terperinci apa yang Anda atau keluarga rasakan jika perlu lampirkan surat rujukan untuk memperkuat pertimbangan diterimanya. Sebab tidak semua akan dikabulkan karena dilakukan pengecekan kondisi secara menyeluruh agar yang paling membutuhkan didahulukan, Masalah kesehatan sendiri ada beberapa tingkatan yakni masih ringan atau sudah bahaya dan perlu penanganan secepatnya. Jika Anda mengalaminya, umumnya pihak bersangkutan akan sesegera mungkin mengabulkan permintaan pengobatan. Tunggu Sampai Kasus Diterima Setelah pengajuan resume, pihak terkait akan melakukan pengecekan dan pertimbangan apakah harus diterima atau sebaliknya. Jika dinilai sangat perlu penanganan sesegera mungkin maka Anda akan dihubungi. Mereka umumnya menerangkan mengenai prosedur-prosedur yang harus dipatuhi. Resume yang Anda kirimkan akan segera dilakukan pengecekan, namun tetap perlu menunggu karena ada banyak orang mengirimkannya. Umumnya pihak pengelola akan membaca sesuai dengan urutan jika terus menerus memperbaharui pesan ditakutkan penanganannya jauh lebih lama. Pemesanan Kapal Feri ke Melaka Bagi Anda yang berada di luar daerah maka penting untuk melakukan pemesanan kapal feri terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya lonjakan penumpang pada hari-hari tertentu. Tujuannya untuk menjadin keamanan serta kenyaman calon pasien jika telah mengalami masalah kesehatan parah. Dikarenakan masih pandemi Covid-19,maka dilarang membawa banyak orang yang diperbolehkan hanya 1 pendamping dan pasien itu sendiri. Pastikan membawa perlengkapan secukupnya saja dan jangan berlebihan. Selama di kapal, hindari kontak langsung dengan orang lain dan gunakan hand sanitizer. SWAB PCR COVID-19 Bukan hanya ketika akan melakukan perjalanan bisnis atau wisata ke luar daerah saja yang diwajibkan untuk melakukan tes SWAB PCR melainkan juga berobat. Sebab bisa saja calon pasien tersebut terinfeksi virus COVID-19 karena satu dan lain hal seperti sistem imun yang melemah. Prosedur-prosedur ini harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari adanya lonjakan kasus baru apalagi pada para pasien yang sudah memiliki riwayat sakit. oleh sebab itu syarat utamanya adalah melakukan tes dan hindari berlaku curang misalnya dengan menyabotase bukti. Menjalankan Karantantina Virus Covid-a9 sendiri penyebarannya sangat mudah apalagi saat ini melakukan mutasi agar tetap hidup di lingkungan masyarakat yang sudah menggunakan vaksin. Semakin hari kasus mulai meninggi lagi disebabkan mulai abaikan penerapan prosedur kesehatan. Guna meminimalisir adanya persebaran kepada pasien lainnya, maka diterapkan karantina utamanya pada negara-negara dengan kasus cukup tinggi. sebab bisa saja ketika perjalanan menuju lokasi tertular virus yang terbawa oleh angin atau tertempel pada tempat duduk. Demikian penjelasan mengenai prosedur berobat ke Melaka/ Mahkota Medical Centre Saat Pandemi COVID19 yang perlu Anda ketahui. Informasi lebih rincinya bisa dilihat melalui website resmi. Selain melakukan tes prosedur kesehatan tetap harus dijalankan sepenuhnya dan jangan dilanggar.

85 Persen RS di Jateng Ajukan Insentif Tenaga Medis COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyatakan sebanyak 85 persen dari 58 rumah sakit yang ada di Jateng yang menangani kasus COVID-19, sudah mengajukan pencairan insentif untuk para tenaga medis kepada pemerintah pusat. “Jadi sudah 85 persen dari seluruh faskes di Jateng itu sudah mengajukan klaim, ditambah 28 kabupaten/kota. Jumlah faskes untuk lini 1 dan 2 sudah semua,” katanya di Semarang, Selasa. Kendati demikian, Yulianto mengaku tidak mengetahui nilai total rupiah maupun jumlah tenaga medis yang diajukan terkait dengan insentif tersebut. “Kalau nilai rupiahnya kita tidak tahu, Dinkes kabupaten/kota itu memverifikasi lalu mengirim langsung ke Kemenkes. Kita tidak tahu persis nilai rupiahnya dan klaim itu kalau cair langsung ke rekening pribadi nakes yang bersangkutan,” ujarnya. Selain itu, ada kabupaten/kota dan lima rumah sakit di Jateng juga ada yang tidak mengajukan klaim insentif tenaga medis. Terkait dengan jumlah nominal insentif yang bakal diterima oleh para tenaga medis, dirinya mengaku tidak dapat memastikan. “Nanti ada sistem skoring dan penghitungan-penghitungan, serta indeks-indeks yang menjadi pertimbangan lainnya,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat segera mencairkan insentif bagi para tenaga kesehatan di provinsi setempat yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Menurut Ganjar, insentif tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan dan penyemangat bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang selama masa pandemi COVID-19. “Kalau tidak segera diberikan, nanti mereka ‘lemes’. Lha iya, kami dikejar-kejar terus tapi insentif nggak dapet-dapet, makanya saya minta segera,” ujarnya. (jwn5/ant)

Sejumlah RS di Kudus Belum Terima Klaim Pembayaran Pasien Corona

KUDUS, Jowonews.com – Sejumlah rumah sakit rujukan penanganan penyakit virus corona (COVID-19) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini belum menerima klaim pembayaran pasien COVID-19, meskipun pelayanan terhadap pasien corona dilakukan sejak Maret 2020. “Sebetulnya, kami sudah rutin melaporkan pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten setempat tentunya mengetahui klaim dari kami,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RS Aisyiyah Kudus dokter Agus Prasetyo di Kudus, Senin. Awalnya, kata dia, semua rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 memang diminta melaporkan, termasuk klaim biayanya kepada pemerintah. Akan tetapi, kemudian muncul surat edaran baru bahwa untuk rumah sakit lini pertama dan kedua pengajuan klaim biaya penanganan pasien COVID-19 ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan rumah sakit lini tiga pengajuan klaimnya ditanggung oleh pemerintah setempat. Ia mengungkapkan penanganan pasien COVID-19 dimulai sejak Maret 2020 sehingga total pasien yang ditangani selama ini berkisar 40-an pasien dengan biaya operasional mencapai Rp500-an juta. Harapannya, kata dia, ada pembayaran klaim terjadwal karena rumah sakit swasta juga membutuhkan pemasukan dan menjaga agar arus kasnya terjaga. “Jika pencairan klaimnya tertunda terlalu lama, tentunya mengganggu arus kas rumah sakit. Sedangkan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari juga tidak mungkin ditunda,” ujarnya. Biaya operasional dari satu pasien sendiri yang paling rendah berkisar Rp8 juta untuk pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pasien terkonfirmasi positif corona, belum termasuk ketika membutuhkan alat ventilator. Ia menjelaskan biaya sebesar itu, biasanya habis di alat pelindung diri (APD), makan dan minum seimbang, obat, biaya kamar dan biaya dokter. Kapasitas ruang kamar pasien juga dimaksimalkan hingga lima pasien, meskipun RS Aisyiyah sebetulnya hanya bisa menampung tiga pasien baik PDP maupun positif corona,. “Kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” ujar Agus. Hal serupa juga dialami Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus klaim biaya penanganan pasien COVID-19 hingga kini belum beres, meskipun penanganan pasien dimulai sejak Maret 2020, sedangkan saat ini sudah memasuki bulan Juni 2020. Direktur Utama RS Mardi Rahayu Pujianto berharap untuk verifikasi terhadap data pengajuan klaimnya dipercepat karena rumah sakit juga tidak ingin mengalami gangguan pada arus kas. “Jika pembayaran klaimnya terlalu lama, tentunya bisa mengganggu arus kas rumah sakit,” ujarnya. Untuk jumlah pasien yang ditangani pada bulan Maret 2020 diperkirakan hanya tujuh pasien, sedangkan bulan berikutnya mencapai 48 pasien sehingga klaimnya juga lebih besar. Kondisi berbeda terjadi di Rumah Sakit Islam sebagian sudah terbayarkan, meskipun belum seluruhnya. “Klaim pasien COVID-19 yang sudah kami terima untuk bulan Maret 2020, namun baru separuhnya. Sedangkan sisanya belum disetujui,” ujar Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Sunarya Gana. Ia berharap pencairan klaim tersebut tidak lama karena rumah sakit swasta memang sangat membutuhkan pemasukan keuangan untuk menjaga arus kas tidak terganggu. Meskipun klaim pembayaran pasien COVID-19 belum beres, pelayanan di rumah sakit tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh hal tersebut. Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kudus Andini Aridewi mengungkapkan saat sejumlah rumah sakit yang mengajukan klaim pembayaran masih tahap proses. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, lanjut dia, juga telah memberikan data kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi. (jwn5/ant)

Kemenkes Gelontorkan Rp22 Miliar ke 82 RS Uang Muka Jaminan Layanan Terkait COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menggelontorkan dana Rp22 miliar ke 82 rumah sakit sebagai uang muka pelayanan kesehatan penyakit COVID-19 yang dijamin pembiayaannya oleh negara. “Kami sudah berikan uang muka kepada rumah sakit yang memenuhi syarat sebesar kurang lebih Rp22 miliar dari 82 rumah sakit untuk 931 pasien,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti dalam keterangannya pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Jumat. Menurut dia, dalam periode 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 sudah ada 95 rumah sakit yang mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan 1.389 pasien terkait COVID-19. Tri mengimbau kepada seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 untuk mengajukan klaim kepada pemerintah untuk menjaga kestabilan arus kas rumah sakit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar klaim pasien terkait pelayanan kesehatan penyakit COVID-19. Prinsip pembayaran klaim ke rumah sakit diharapkan dengan prinsip cepat melalui pemberian uang muka, lebih mudah dengan verifikasi yang tidak rumit, dan tepat sasaran bagi rumah sakit yang betul-betul melayani pasien COVID-19 dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi. Tri menyatakan bahwa pembayaran klaim dari pemerintah kepada rumah sakit bukan hanya untuk RS rujukan khusus COVID-19 yang ditunjuk pemerintah, namun bagi seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien terkait COVID-19. “Siapa saja yang bisa melakukan klaim? Semua rumah sakit baik rujukan khusus COVID-19 yang memiliki SK Kemenkes dan juga SK gubernur, tapi juga rumah sakit nonrujukan yang telah berkomitmen melakukan pelayanan COVID-19. Semua RS dapat asal memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan dan surat edaran Menteri Kesehatan,” kata Tri. Klaim pembiayaan pelayanan COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan sebelum kemudian dibayarkan seluruh klaim. Saat ini Kementerian Kesehatan baru menerima hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan dari tiga rumah sakit. Tri mengakui saat ini hampir seluruh rumah sakit melayani pasien COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada sistem pelayanan pasien yang sedikit terganggu dan termasuk arus kas rumah sakit. Tri mengungkapkan tingkat hunian pasien rawat inap di rumah sakit menurun sekitar 20 persen sampai dengan 50 persen. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Distribusikan 10 Ribu APD ke 61 Rumah Sakit

SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 10 ribu alat pelindung diri (APD) berupa pakaian dekontaminasi (hazardous materials) didistribusikan secara bertahap ke 61 rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah, termasuk yang menjadi rujukan terkait dengan penanganan wabah virus corona jenis baru (COVID-19). Dari semalam sudah (mulai didistribusikan) karena semua daftar rumah sakit sudah ada. Daftarnya sesuai kebutuhan dan kapasitasnya, sekarang mulai diambil satu per satu, mudah-mudahan hari ini sudah bisa mengambil semua,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa. Orang nomor satu di Jateng itu memastikan langsung proses distribusi APD tersebut di Wisma Perdamaian Semarang yang dijadikan gudang logistik dalam masa penanganan COVID-19. Ganjar menjelaskan APD tersebut merupakan bantuan dan dikirim pemerintah pusat dari China, namun yang membuat Ganjar bangga adalah APD yang biasa disebut sebagai baju astronot tersebut diproduksi di Indonesia. “Yang menarik, ini diambil dari China, ternyata ini ‘made in Indonesia’. Ini sesuatu produk yang luar biasa, semoga ini jadi pembelajaran. Meskipun saya tidak bisa baca (bahasa Mandarin) ini, saya bisa membaca yang ini, ‘made in Indonesia’,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun membuka pintu selebar-lebarnya jika ada pihak manapun yang hendak memberikan bantuan atau donasi, khususnya APD untuk tenaga medis di rumah sakit. (jwn5/ant)

Jateng Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit Rujukan Cegah COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID-19, termasuk memastikan rumah sakit siap menangani kasus penyakit yang terjadi akibat infeksi virus corona baru tersebut. “Kami sekuat tenaga melakukan pencegahan agar virus corona tidak menjangkiti masyarakat Jateng, berbagai ikhtiar telah dilakukan, termasuk memastikan kesiapan rumah sakit di Jateng untuk menangani kasus itu,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis, saat meninjau RSUD Tugurejo Semarang. Ganjar menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada kasus yang dikonfirmasi sebagai COVID-19 di Jawa Tengah. Beberapa pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit karena diduga terserang virus corona sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. “Belum ada yang positif, sampai hari ini saya pantau, belum ada. Kadinkes saya setiap hari lapor perkembangannya, bahkan pasien yang sebelumnya dirawat di RSUP Kariadi, sekarang sudah pada pulang, hari ini dilaporkan ada satu pasien yang masuk karena batuk pilek,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk 13 rumah sakit sebagai rujukan penanganan pasien COVID-19. Ganjar memastikan semua rumah sakit yang ditunjuk telah memenuhi standar sebagai rumah sakit rujukan, termasuk memiliki ruang isolasi, peralatan kesehatan, serta tenaga medis pendukung penanganan pasien COVID-19. Pemerintah Provinsi, menurut dia, juga berusaha menjamin ketersediaan perlengkapan seperti masker dan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan yang bertugas menangani kasus COVID-19. “Sudah kita cari di mana pabriknya agar ketersediaan sarana penunjang itu aman di Jateng. BPBD juga kami siagakan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” katanya. Direktur RSUD Tugurejo Hariyadi mengatakan rumah sakit telah menyiapkan tiga kamar untuk isolasi pasien yang diduga terserang COVID-19 dan memiliki ruangan khusus yang dapat digunakan untuk ruang isolasi. “Berbagai peralatan pendukung, tenaga medis, dan lainnya juga sudah kami siapkan. Sampai saat ini belum ada pasien yang dirawat karena terinfeksi virus corona di tempat ini,” katanya. Gubernur mengimbau warga Jawa Tengah menjaga kesehatan dengan rutin olahraga, istirahat teratur, serta makan makanan bergizi untuk menghindari COVID-19. “Jangan lupa sering cuci tangan. Kultur di Indonesia sangat sulit kalau tidak berjabat tangan. Ya enggak apa-apa, tapi harus rajin cuci tangan menggunakan sabun untuk melindungi diri. Jangan sampai relasi antar manusia menjadi hilang karena virus corona ini,” katanya. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Siapkan 11 Rumah Sakit Rujukan Pasien Corona

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 11 rumah sakit rujukan untuk merawat pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru (COVID-19). “Jika ada ‘suspect’ (terduga) corona harus dirujuk ke rumah sakit yang disiapkan antara lain RSUP dr. Kariadi Semarang, RSUD Tugurejo, RSU Dr. Moewardi, dan RSU Prof Dr. Margono Soekarjo,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Senin. Selain keempat rumah sakit rujukan itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan RSUD Banyumas, RSU Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, RSUD Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, RSUD Dr. H.RM Soeselo Slawi, RSUD Pekalongan, RSUD Tidar Magelang, dan RSU Dr.Soeraji Tirtonegoro Klaten. Ia juga mengaku sudah mengirim surat edaran ke rumah sakit se-Jateng agar menyiapkan ruang isolasi untuk pasien COVID-19 sehingga jika terjadi skenario terburuk berupa ledakan kasus maka seluruh rumah sakit siap menangani secara medis. Pihaknya telah mengantisipasi dengan menyiapkan skenario terburuk, yakni seluruh rumah sakit di Jateng, baik milik pemerintah maupun swasta harus mampu melayani pasien COVID-19. “Kami sudah menerbitkan surat edaran ke kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan untuk menyiapkan ruang isolasi di rumah sakit apapun kelas rumah sakitnya,” ujarnya. Yulianto menjelaskan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, di antaranya deteksi dini dan respons cepat di pintu masuk negara, meliputi pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN). “Khusus di Provinsi Jateng di Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Jenderal Besar Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Adi Soemarmo Solo,” katanya. Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNI, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya berusia 31 tahun positif terjangkit COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (jwn5/ant)

Pemerintah Telah Siapkan 100 Rumah Sakit di Indonesia Tangani Corona

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah telah menyiapkan 100 rumah sakit di Indonesia dengan standar pelayanan dan fasilitas sesuai yang disyaratkan WHO untuk menangani kasus virus corona. Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia yang dilakukan di Beranda Istana Merdeka Jakarta, Senin, mengatakan sejak awal pemerintah telah benar-benar mempersiapkan. “Persiapan misalnya rumah sakit lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan isolasi mengenai virus corona dengan standar isolasi yang baik,” katanya, Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah memiliki peralatan untuk penanganan sesuai dengan standar internasional. “Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita memiliki tim gabungan yang ini tidak pernah saya sampaikan, tim gabungan TNI/Polri dan sipil, dalam penanganan ini,” kata Presiden. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia ditegaskan Presiden Jokowi juga telah memiliki prosedur standar operasi yang telah diharmonisasi dan sama dengan standar internasional. “Kita juga memiliki anggaran, anggarannya ada dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius untuk menangani ini kalau dianggap tidak serius ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu kita hati-hati,” kata Presiden. Pemerintah Indonesia juga membantah telah menyembunyikan kasus corona sebagaimana banyak dituduhkan berbagai pihak selama ini. (jwn5/ant)