Jowonews

Logo Jowonews Brown

Sri Mulyani

Pemkab Klaten Akan Kucurkan 10 Miliar Dari APBD Untuk BLT BBM

oleh
BLT BBM Klaten

KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dari APBD 2022. Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menangani penyaluran BLT BBM dengan total Rp 10 miliar. Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan, telah meminta OPD terkait untuk menyiapkan data masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM, yang tidak dicantumkan pemerintah pusat. Setelah itu, warga Klaten yang tak tercantum akan menerima BLT BBM dari APBD. “Yang belum ter-cover Kemensos, akan ditanggung pemerintah daerah dengan dana BTT. Dan masyarakat yang belum ter-cover tapi memenuhi syarat menerima BLT,” jelas Sri Mulyani, Jumat (16/9/2022). Mulyani mengatakan anggaran persiapan BLT BBM sekitar Rp 10 miliar. Kemudian bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk uang tunai. “Pada nantinya, nominal yang diberikan sama dengan yang dari pemerintah pusat. Hal ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Pemkab Klaten, Much Nasir mengatakan, ada tiga OPD yang menangani penyaluran BLT BBM. “Ada tiga OPD yang akan menangangi BLT BBM dari APBD Kabupaten Klaten. Untuk UKM nanti di dinas KUKMP,” kata Nasir, dikutip dari Detik Jateng, Sabtu (17/9/2022). Menurut Nasir, selain usaha kecil menengah, ada juga buruh pabrik yang akan ditangani Kementerian Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sementara itu, kalangan ojek akan ditangani oleh Departemen Sosial. “Ketiga, di Dinsos P3A dan KB nanti diperuntukkan untuk menangani kalangan ojek. Ojek nanti tentu data dari Dinas Perhubungan tapi Dinsos nanti yang mencairkan dananya,” jelasnya. Saat ini Peraturan Bupati (Perbup) sedang diproses dan dibahas. Yang jelas penerima APBD BLT BBM tidak bisa digandakan dengan bantuan apapun. “Setiap usulan yang terpenting pada nantinya tidak boleh dobel penerimaan BLT BBM dari Kemensos atau dari Kemenaker. Juga tidak bisa dobel dengan BLT BBM dari provinsi,” tambah Nasir.

Wakaf Tunai di Perbankan Capai Rp 328 Miliar

oleh

JAKARTA, Jowonews- Total wakaf tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan hingga 20 Desember 2020 telah mencapai Rp328 miliar. “Sedangkan project basedwaqf mencapai Rp597 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah di Jakarta, Senin (25/1). Sri Mulyani menegaskan pemerintah sangat berkomitmen dalam mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi, lansir Antara. Hal itu dilakukan dalam rangka mampu lebih mempercepat, memperluas serta mengembangkan ekonomi dan keuangan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ia mengatakan sektor dana sosial syariah yang mencakup zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bagian yang berpotensi sangat strategis untuk dikembangkan. Sektor dana sosial syariah tersebut memiliki potensi sangat besar dalam turut mendukung berupaya mengatasi masalah-masalah pembangunan, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan wakaf telah berkembang sangat baik di Indonesia namun umumnya masih berupa wakaf properti yaitu tanah dan bangunan untuk kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan tempat pemakaman. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir para stakeholder berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, akuntabel dan profesional sehingga bisa memperkuat islamic sosial net. Sri Mulyani mencontohkan, tahun lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para nazir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikan kepada kas wakaf link sukuk atau CWLS. “Ini sebuah instrumen baru yang diterbitkan pemerintah atau Kemenkeu di mana imbal hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial yaitu saat ini telah terkumpul lebih dari Rp54 miliar,” katanya. Tak hanya itu, ia mengatakan pihaknya juga terus meningkatkan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dihubungkan dengan proyek. Hingga tahun ini telah ada proyek bernilai Rp27 triliun yang didanai oleh SBSN berbasis proyek. “Ini peningkatan yang luar biasa dari mulai 2013 hanya satu kementerian yang menggunakan SBSN Proyek dan saat ini sudah ada 11 kementerian di dalam penggunaan surat berharga syariah,” ujarnya.

Indonesia Diklaim Telah Lewati Kondisi Terburuk Akibat Pandemi

oleh

JAKARTA, Jowonews- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia telah melewati kondisi terburuk akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III yang lebih baik dari triwulan II.. Yaitu dari minus 5,32 persen menjadi minus 3,49 persen. Sri Mulyani mengatakan hal itu dapat terlihat dari realisasi di hampir semua indikator pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Baik dari sisi pengeluaran maupun sisi lapangan usaha yang menunjukkan tanda-tanda pembalikan. “Dengan berbagai fenomena titik balik atau turningpoint itu menunjukkan kondisi terburuk akibat Covid-19 telah terlewati pada kuartal II,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11). Sri Mulyani merinci sektor yang paling mengalami perbaikan pada triwulan III adalah transportasi dan pergudangan yaitu pada triwulan II minus 30,8 persen menjadi minus 16,7 persen. Kemudian sektor penyediaan makanan dan minuman yang pada triwulan II mengalami kontraksi mencapai 22 persen saat ini telah mengalami perbaikan ke level minus 11,9 persen. Sektor industri pengolahan turut mengalami perbaikan dari minus 6,2 persen pada triwulan II menjadi minus 4,3 persen pada triwulan III. “Kalau lihat industri pengolahan yang kontribusinya besar baik dari sisi pajak maupun penciptaan kesempatan kerja mengalami pertumbuhan minus 4,3 persen,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dilansir Antara. Tren Perbaikan Ia  melanjutkan sepanjang tahun ini penerimaan perpajakan terendah terjadi pada Mei dan terus mampu mengalami peningkatan di bulan-bulan selanjutnya hingga sekarang. “Ini menginformasi bahwa yang terburuk terjadi pada triwulan II. Sejak Juni sampai sekarang terlihat adanya tren perbaikan yang ini akan terus dijaga,” tegas Sri Mulyani. Menurut dia, penerimaan perpajakan yang mengalami perbaikan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengendalian Covid-19, relaksasi serta pemberian insentif kepada dunia usaha. Tak hanya itu, Sri Mulyani menyebutkan aktivitas konsumsi juga menunjukkan gejala perbaikan akibat akselerasi belanja pemerintah yang pada triwulan III mencapai 9,8 persen melalui realisasi berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Berbagai tren membaik diharapkan dapat saling mendukung sehingga ekonomi akan berangsur kembali pulih. Tapi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan potensi munculnya secondwave di berbagai belahan dunia,” kata Sri Mulyani.

BPD Jateng Disuntik Modal 2 Triliun

oleh

JAKARTA,Jowonews- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah (Jateng) mendapat suntikan modal tambahan Rp 2 triliun dari pemerintah. Dana ini merupakan bagian dari Rp 11,5 triliun yang digelontorkan pemerintah kepada tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Yaitu Jawa Barat dan Banten (BJB), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penempatan dana pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian di daerah dari adanya dampak pandemi COVID-19. “Ini sudah siap untuk disalurkan dan tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah,” katanya saat acara Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin (27/70, sebagaimana diberitakan Antara. Sri Mulyani merinci untuk BPD BJB mendapat Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp 2 triliun, Jawa Tengah Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 2 triliun, dan SulutGo Rp 1 triliun. Sementara itu, untuk BPD Bali dan Yogyakarta yang masing-masing sebesar Rp 1 triliun hingga saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pengkajian. Dorong Ekonomi Ia menjelaskan mekanisme penempatan dana pemerintah untuk BPD ini adalah penempatan dana di deposito dengan suku bunga yang sama seperti waktu ditempatkan di Bank Indonesia. Yaitu 80 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate. Sri Mulyani menegaskan penempatan dana pemerintah kepada BPD tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara dan valuta asing. “Yang tidak boleh hanya dua yaitu membeli SBN dan tidak boleh membeli valas. Jdi itu uang harus bekerja untuk mendorong ekonomi kita,” tegasnya. Ia juga meminta agar ke tujuh BPD yang mendapatkan penempatan dana pemerintah nantinya mampu menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif dengan tingkat suku bunga lebih rendah. “Jadi kalau DKI Jakarta mendapat Rp 2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp 4 triliun dengan suku bunga yang lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” ujarnya.

Sri Mulyani Pastikan THR PNS Rp29,38 Triliun Cair 15 Mei

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp29,38 triliun kepada aparatur sipil negara maupun TNI/Polri akan dilakukan secara serentak paling lambat pada Jumat (15/5). “PP-nya sudah dikeluarkan Presiden dan sudah ditandatangani. PMK juga sudah keluar,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. Sri Mulyani memastikan THR ini akan diberikan kepada seluruh pelaksana aparatur sipil negara dan TNI/Polri serta hakim dan hakim agung setara dengan jabatan di bawah eselon dua. “Jadi artinya pejabat eselon satu dan dua, atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon satu dan dua, serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,” katanya. Ia memaparkan rincian alokasi THR tersebut yaitu untuk aparatur sipil negara pusat dan TNI/Polri sebesar Rp6,77 triliun, pensiunan Rp8,7 triliun dan aparatur sipil negara daerah Rp13,89 triliun. “Kami sedang melakukan persiapan dengan seluruh satker untuk eksekusi pembayaran THR,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan dari pemangkasan THR bagi pejabat eselon satu dan dua maupun pejabat negara, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp5,5 triliun. Dana sebanyak Rp5,5 triliun itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial (bansos), dukungan UMKM, dan mendanai program Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak COVID-19. (jwn5/ant)

Sri Mulyani Resmi Usulkan Tarif Cukai Plastik Rp30 Ribu per Kg

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pengenaan tarif cukai terhadap plastik sebesar Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Sri Mulyani mengatakan melalui pengenaan tarif cukai untuk plastik tersebut maka harga per kantong atau per lembar menjadi sekitar Rp450 sampai Rp500. “Usulan kami Rp30 ribu per kilogram maka tarif cukai equal Rp200 per lembar, jadi harga kantong plastik setelah kena cukai Rp450 hingga Rp500. Hampir sama dikenakan di berbagai toko atau shopping center,” katanya. Ia menyebutkan selama ini kantong plastik berbayar telah diterapkan Rp200 per lembar sesuai dengan SE KLHK Tahun 2016 dan pengenaan kantong berbayar oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Rp200 sampai Rp500 per lembar. Namun hal tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas seperti tidak seragamnya tarif pungutan di setiap daerah dan ketidakjelasan pertanggungjawaban atas penerimaan dari pengenaan tarif kantong plastik itu. “Aprindo sebagai perusahaan asosiasi retailer akan kenakan Rp200 sampai Rp500, jadi kita hitung dampak inflasi 0,045 persen,” ujarnya. Sri Mulyani mengatakan melalui penerapan tarif cukai plastik tersebut maka akan memberikan kepastian hukum seperti keseragaman pungutan, kejelasan pertanggungjawaban, adanya mekanisme kontrol dan penegakan hukum, serta mendorong produksi kantong plastik ramah lingkungan. Ia menyebutkan selama ini konsumsi kantong plastik oleh masyarakat di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 107 juta kilogram per tahun berdasarkan data KLHK atas 90 gerai ritel pada 2016. Sri Mulyani menyatakan jika usulan penerapan tarif cukai kantong plastik disetujui oleh para anggota dewan maka akan menekan konsumsi plastik hingga 50 persen yakni menjadi 53,5 juta kilogram per tahun dengan potensi penerimaan Rp1,605 triliun. “Apabila disetujui Komisi XI dengan konsumsi kantong plastik menjadi 55 juta kilogram per tahun maka potensi penerimaannya Rp1,605 triliun,” tegasnya. Ia mengatakan sebenarnya penerapan cukai terhadap kantong plastik telah dilakukan oleh berbagai negara sejak dulu seperti Irlandia Rp322.990 per kilogram, Kamboja Rp127.273 per kilogram, Wales Rp85.534 per kilogram, dan Taiwan Rp84.239 per kilogram. “Negara paling tinggi Irlandia Rp322 ribu per kilogram hingga Afrika Selatan Rp41 ribu per kilogram. Sedangkan Indonesia Rp30 ribu per kilogram itu range rendah,” ujarnya. Sri Mulyani menyebutkan pengenaan tarif cukai kantong plastik telah disampaikan dalam Undang-Undang APBN dan di nota keuangan beberapa kali namun belum dapat diterapkan. “Jadi dengan penetapan penerimaan cukai di 2020 diperkirakan bisa hasilkan Rp100 miliar pendapatan dari kemasan kantong plastik,” ujarnya. (jwn5/ant)