Jowonews

Arab Saudi Tutup Penerbangan Internasional, Jamaah Indonesia Tunda Umrah

SOLO, Jowonews- – Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) kembali menunda keberangkatan calon jemaah umrah menyusul penutupan penerbangan internasional oleh Pemerintah Arab Saudi. “Per tanggal 21 Desember pemerintah Arab Saudi menutup penerbangan internasionalnya sehingga umrah diberhentikan lagi,” kata Ketua Perpuhi Her Suprabu di Solo, Rabu (23/12) Menurut dia, penutupan penerbangan internasional tersebut menyusul isu ditemukannya virus jenis baru di Inggris. Ia mengatakan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Arab Saudi, diketahui penutupan sementara hanya akan dilakukan selama satu minggu. “Selanjutnya kebijakan ini akan dievaluasi setiap minggunya. Bisa satu minggu, dua minggu, tiga minggu,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia mengatakan sebelum kembali ditutup, penerbangan umrah memang sempat dibuka setelah penutupan yang cukup lama. Yaitu sejak awal ditemukannya Covid-19. Pada pembukaan yang sempat dilakukan selama beberapa minggu tersebut, Perpuhi sudah memberangkatkan sekitar 50 anggota jemaah. “Sebetulnya kemarin mau berangkat lagi, bahkan jemaah sudah menginap di hotel di Jakarta. Namun karena informasi penutupan cukup mendadak, jadi calon jemaah kami pulangkan lagi,” katanya. Ia mengatakan dengan penutupan kembali tersebut, saat ini calon anggota jemaah umrah yang belum bisa berangkat sekitar 20.000 orang. “Mereka cukup memahami kondisi ini. Apalagi selama pandemi anggota jemaah umrah dibatasi usianya, yang diperbolehkan di rentang usia 18-50 tahun. Padahal jemaah umrah kebanyakan di usia lebih dari 50 tahun,” katanya. Mengenai biaya, dikatakannya, akibat pandemi Covid-19 di mana makin banyak prosedur yang harus diikuti oleh jemaah umrah, terjadi kenaikan ongkos umrah. Untuk besaran kenaikan di kisaran Rp6-7 juta. “Jadi yang biasanya paketnya Rp25 juta ya jadi Rp31 juta, tetapi pemerintah menetapkan biaya terendah Rp26 juta, itu berangkat dari Jakarta,” katanya.

Ganjar Minta Kemenag Pastikan Tidak Ada Biaya Tambahan Penundaan Umrah

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama untuk memastikan bahwa tidak ada biaya tambahan apapun terkait penundaan keberangkatan jamaah umrah  bersamaan kebijakan Pemerintah Arab Saudi menghentikan pelayanan visa untuk menghindari penyebaran virus corona masuk ke Negara tersebut. “Saya minta Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta calon jamaah umrah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat. Ganjar mengaku khawatir jika para calon jamaah umrah dirugikan dengan adanya biaya tambahan terkait penghentian sementara ibadah umrah. “Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan, Kemenag harus hadir sebagai representasi Negara. Saya minta segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah,” ucapnya, Kanwil Kemenag Jateng juga diminta aktif menyosialisasikan dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat hingga ada kepastian serta guna menghindari munculnya permasalahan yang lain.Menurut Ganjar, semua pihak harus aktif berkomunikasi agar mengetahui keputusan akhir pemerintah Kerajaan Arab Saudi, termasuk dari Kementerian Luar Negeri.“Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik,” kata politikus PDI Perjuangan itu. (jwn5/ant)

Arab Saudi Hentikan Umrah, Menag: Keselamatan Jamaah Lebih Utama

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keselamatan lebih utama sehingga memaklumi kebijakan penghentian sementara Arab Saudi menerima jamaah umrah dengan alasan ancaman virus COVID-19 “Saya sangat memahami kebijakan tersebut. Apalagi, kebijakan itu bertujuan untuk memberi perlindungan kepada jamaah. Kesehatan jamaah umrah kita adalah hal utama,” kata Fachrul Razi di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan kebijakan itu tentu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar. Saudi, kata dia, juga bertanggungjawab untuk menjaga kesehatan masyarakatnya sekaligus mengamankan kelangsungan ibadah haji pada Juni-Agustus 2020. “Kami mengimbau agar calon jamaah umrah dapat memahami kebijakan Saudi dan sikap pemerintah, demi kebaikan jamaah itu sendiri,” kata dia. Menag mengaku sudah meminta pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah. “Kami akan segera rumuskan langkah terbaik menyikapi kebijakan Saudi ini dengan penyelenggara umrah. Untuk saat ini, harap jamaah umrah memahami ketertundaan keberangkatannya,” katanya. Dia berharap pemerintah Saudi bisa segera menemukan upaya terbaik dalam pencegahan  COVID-19 sehingga niat jamaah untuk beribadah umrah bisa kembali terlaksana. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan Kemenag meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara tidak memberangkatkan jamaah umrah ke bandara sampai dibukanya kembali izin berkunjung ke Arab Saudi. “Kami rencanakan dalam waktu dekat untuk bertemu dengan asosiasi PPIU dan maskapai untuk mendiskusikan solusi atas masalah ini,” kata dia. (jwn5/ant)

Kemenhub: Penerbangan Umrah Masih Beroperasi Normal

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerbangan umroh saat ini masih normal menyusul adanya larangan terbang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah virus corona. “Saat ini dari pantauan kami penerbangan umroh masih berjalan seperti biasa, sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan Kementerian Perhubungan tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri karena penerbangan umroh sangat terkait dengan kebijakan di kedua kementerian tersebut. Pemerintah Arab Saudi menyatakan langkah pencegahan virus corona itu bersifat sementara dan akan terus dievaluasi. Berikut ini daftar negara yang dicegah memasuki ke Arab Saudi untuk sementara waktu China, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia dan Vietnam. Mengingat semakin meluasnya wabah COVID-19, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah resmi menangguhkan sementara pelayanan umrah bagi warga dari luar kerajaan “Telah dilaksanakan penangguhan masuknya warga non-Saudi ke Kerajaan Saudi untuk tujuan umrah dan kunjungan lain serta penghentian penerbitan visa untuk sementara,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk Urusan Umrah Arab Saudi Abdulaziz bin Wazzan dalam siaran pers Kementerian Haji Arab Saudi. “Kementerian juga mengkonfirmasi perusahaan-perusahaan umrah dan agen luar negeri untuk membatalkan pemesanan apapun sejak diterbitkannya pengumuman ini sampai pemberitahuan lebih lanjut,” katanya. Abdulaziz mengatakan kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah masuknya COVID-19. Menurut laporan Organisasi dari PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO) per tanggal 25 Februari 2020, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi secara global mencapai 81.109 dengan penambahan 871 kasus baru yang meliputi 459 kasus baru di 37 negara di luar China dan 412 kasus baru di China. (jwn5/ant)

KBRI Riyadh Jelaskan Sikap Arab Saudi Tangguhkan Layanan Umrah

JAKARTA, Jowonews.com – Keputusan Kerajaan Saudi untuk menangguhkan layanan umrah merupakan salah satu langkah proaktif guna menangkal masuk dan menyebarnya virus corona ke wilayah Arab Saudi. Langkah-langkah pencegahan antara lain, menghentikan sementara warga negara asing masuk ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka ibadah Umroh dan ziarah Mesjid Nabawi,  KBRI Riyadh menjelaskan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis. Kemudian, menghentikan masuknya warga negara asing ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa kunjungan wisata, bagi mereka yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus corona (COVID-19), merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait Pemerintah Kerajaan. “Menghentikan lalu lintas keluar masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ID Card- kartu tanda penduduk nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council / GCC lainnya (Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab),” menurut KBRI Riyadh. Bagi warga negara Arab Saudi yang saat ini telah berada di negara-negara tersebut yang sebelumnya keluar wilayah Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, dan warga negara dari negara-negara GCC lainnya yang saat ini berada di Arab Saudi serta bermaksud kembali ke negaranya masing-masing setelah sebelumnya masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, agar otoritas terkait di entry point Arab Saudi dapat memastikan dari negara mana pengunjung/warga negara tersebut berasal sebelum tiba di Arab Saudi, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat bagi mereka yang datang dari negara anggota GCC lainnya. Langkah-langkah tersebut merujuk maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Kamis, 27 Februari 2020 sekitar pukul 02.40 waktu setempat. (jwn5/ant)