JAKARTA, Jowonews.com – Aktivis pemilu yang tergabung dalam Gerakan Anti Kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) mempersoalkan Pasal 158 dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur soal syarat mengajukan sengketa pilkada. “Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi tembok penghalang penegakan keadilan,” kata koordinator Gerak Pilkada, Isra Ramli, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Dalam Pasal … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah ketentuan mengenai syarat permohonan sengketa pemilu demi keadilan dan citra pengadilan konstitusi. “Sebelumnya MK menetapkan permohonan sengketa pemilu diproses atau tidak berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu berarti MK sudah lebih dulu membenarkan penghitungan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Radjagukguk mengatakan buruh memiliki kekuatan hukum untuk melakukan mogok nasional guna memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “PP Pengupahan merupakan upaya pemiskinan struktural dan menutup ruang demokrasi karena membungkam aspirasi buruh,”kata Maruli Radjagukguk melalui siaran pers dari Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II diminta untuk mengundang pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Pansus bisa mendapatkan masukan mengenai cara kerja BUMN, khususnya yang terjadi di PT. Pelindo II. “Saya rasa para pakar infrastruktur, yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Umum DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama menilai sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang belakangan diwacanakan, bakal melemahkan lembaga antirasuah itu. “Ada dua hal yang saya lihat, pertama (poin revisi) KPK harus izin kejaksaan dan kedua mengenai pembatasan waktu (eksistensi KPK), ini pelemahan … Baca Selengkapnya
