Jowonews

Logo Jowonews Brown

LKY Dorong Penegakan UU Konsumen Hadapi MEA

YOGYAKARTA, Jowonews.com – Lembaga Konsumen Yogyakarta mendorong optimalisasi penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghadapi banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar negeri pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Akan banyak barang dan jasa yang masuk dari negara-negara ASEAN lainnya. Kalau kontrol dan penegakan undang-undang lemah, konsumen yang dirugikan,” kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Saktyarini Hastuti … Baca Selengkapnya

Aktivis Pemilu Persoalkan Pasal 158 UU Pilkada

JAKARTA, Jowonews.com – Aktivis pemilu yang tergabung dalam Gerakan Anti Kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) mempersoalkan Pasal 158 dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur soal syarat mengajukan sengketa pilkada. “Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi tembok penghalang penegakan keadilan,” kata koordinator Gerak Pilkada, Isra Ramli, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Dalam Pasal … Baca Selengkapnya

DPR: Perkuat Payung Hukum Perlindungan Anak

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan payung hukum perlindungan anak Indonesia perlu diperkuat karena selama ini masih banyak kritik terkait rendahnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak. “Kami berharap pemerintah bisa menginisiasi perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat … Baca Selengkapnya

SIGMA Sarankan MK Ubah Ketentuan Sengketa Pemilu

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah ketentuan mengenai syarat permohonan sengketa pemilu demi keadilan dan citra pengadilan konstitusi. “Sebelumnya MK menetapkan permohonan sengketa pemilu diproses atau tidak berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu berarti MK sudah lebih dulu membenarkan penghitungan … Baca Selengkapnya

Advokat: Buruh Mogok Dilindungi Undang-undang

JAKARTA, Jowonews.com – Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Radjagukguk mengatakan buruh memiliki kekuatan hukum untuk melakukan mogok nasional guna memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “PP Pengupahan merupakan upaya pemiskinan struktural dan menutup ruang demokrasi karena membungkam aspirasi buruh,”kata Maruli Radjagukguk melalui siaran pers dari Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan … Baca Selengkapnya

Rhoma Irama: Dua Poin Lemahkan KPK

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Umum DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama menilai sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang belakangan diwacanakan, bakal melemahkan lembaga antirasuah itu. “Ada dua hal yang saya lihat, pertama (poin revisi) KPK harus izin kejaksaan dan kedua mengenai pembatasan waktu (eksistensi KPK), ini pelemahan … Baca Selengkapnya