SEMARANG, Jowonews.com – Sehari menjelang penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Tengah, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berdemonstrasi menuntut pencabutan PP no.78 tahun 2015, Kamis (19/11) di depan Kantor Gubernur.
Lewat Ketua KASBI Wilayah Jateng, Sugito, yang tidak berhasil menemui anggota Dewan, pihak demonstran menyampaikan ketegasan sikapnya untuk mencabut PP Pengupahan. Senada dengan Sugito, sekertaris FSPMI, Aulia Hakim juga meminta Gubernur melakukan pembahasan serius.
“Kami terus memilih aksi non parlemen untuk membentuk opini publik, gubernur jangan memberlakukan sampai ada pembahasan bersama apindo dan buruh,” tegas Hakim.
Meskipun UMK besok akan ditetapkan, para buruh tetap meminta pemerintah mencabut PP yang ditandatangani presiden pada 23 Oktober yang lalu. “PP 78 ini dipaksakan keberadaannya, cabut dulu, kemudian bahas lebih lanjut bersama, tripartit” tambah Hakim.
Para demonstran yang berjumlah 60an orang ini ditemui Humas Sekertariat DPRD dan meminta pesan mereka disampaikan kepada Anggota Dewan. Selain PP Pengupahan, pihak demonstran juga menolak sistem outsourcing.
(JN17/JN03)
