SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan DPRD Jawa Tengah mengaku tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penanganan bencana. Padahal, Dewan memiliki daerah pemilihan dan tahu kondisi di lapangan. Untuk itulah Dewan meminta agar bisa dilibatkan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah untuk menangani masalah bencana. Selain itu harus melibatkan organisasi kepemudaan.
Penangangan bencana ini membutuhkan komitmen dari berbagai element. Apalagi setiap musim hujan, Jawa Tengah selalu disibukan dengan penanganan bencana. Ironisnya penanganan yang diberikan selalu dan terkesan tanpa ada perencanaan yang matang. “Bencana ini masalah klasik, mestinya jauh-jauh hari ada inovasi untuk penangangannya,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto.
Ia menilai selama ini penanganan bencana baru sebatas yang dilakukan pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten/kota. Mestinya harus melibatkan tokoh atau pemuda-pemuda di daerah yang benar-benar mengetahui kondisi dan lokasi sekitar. “Harus memberdayakan pemuda local. Bisa mengandeng organisasi kepemudaan atau karangtaruna,” ujarnya.
Melibatkan organisasi kepemudaan ini sangat penting, karena bakal bisa lebih maksimal dalam penanganan bencana. Sebab, petugas di BPBD baik Provinsi Jateng maupun kabupaten/kota cukup terbatas. Padahal, bencana datang setiap waktu dan tidak ada yang mengira. “Disinilah peran organiasi kepemudaan local. Mereka bisa langsung tanggap bencana,” tambahnya.
Yang harus dilakukan bagaimana memberikan pembekalan pelatihan tanggap bencana untuk organisasi kepemuadaan. Dan ini bisa terus dilakukan secara regenerasi terus menerus. Jika ini bisa berjalan dengan baik pasti ketika bencana bisa mengantisipasi adanya jumlah korban. “Harus diperioritaskan mulai dari Jawa Tengah sampai tingkat pedesaan,” tambahnya.
Dewan juga meminta Pemprov lebih tanggap dalam penanganan bencana. Buktinya baru memasuki musim hujan, berbagai bencana seperti tanah longsor maupun banjir sudah terjadi di sejumlah daerah. “Masak tiap tahun selalu disibukan dengan banjir. Ini harus dilakukan antisipasi dengan penataan kota dan lahan hijau,”kata anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirricardl. (JN01/JN03)
