Jowonews

Logo Jowonews Brown

Terbukti Korupsi E-KTP, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Penjara

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sugihardjo divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 20,732 miliar karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Anang Sugiana Sugihardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Frankie Tumbuwun di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Anang juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20,732 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 20,732 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 5 tahun,” tambah hakim Frankie.

Vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Anang divonis selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 39,239 miliar subsider 7 tahun kurungan.

“Jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp 79,39 miliar dikurangi uang yang dikeluarkan Rp 39,8 miliar dan terdakwa sudah mengembalikan uang kepada KPK sebagaimana diungkap dalam pembelaan 16 Juli 2018 adalah sebesar Rp 18,98 miliar sehingga total uang pengganti yang harus dibebankan adalah sebesar Rp 20,732 miliar,” tutur anggota majelis hakim Anwar.

Menurut hakim, PT Quadra Solution yang merupakan perusahaan milik Anang telah menerima keuntungan sejumlah Rp 79,039 miliar, di mana keuntungan tersebut diperoleh dengan cara melakukan tindak pidana korupsi yaitu untuk keperluan jasa advokat pada kantor hukum Hotma Sitompul & Associates sejumlah 200 ribu dolar AS atau Rp 1,8 miliar dan kepada Setya Novanto melalui Made Oka Masagung sejumlah 3,8 juta dolar AS atau sejumlah Rp 38 miliar.

Hakim juga menolak pengajuan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau “justice collaborator” alias JC yang diajukan Anang.

“Permohonan terdakwa untuk dijadikan JC tidak dapat dipertimbangkan karena JPU KPK tidak mengajukan terdakwa sebagai JC dan majelis hakim memandang terdakwa Anang belum memenuhi persyaratan sebagai JC sebagaimana yang telah ditentukan,” ungkap hakim Anwar.

Terkait permintaan Anang untuk membuka blokir rekening dan mengembalikan sertifikat hak milik juga ditolak oleh majelis hakim.

“Pembukaan bloikir dan sertifikat hak milik terdakwa dan istrinya belum dapat dipertimbangkan karena dalam perkara a quo terdakwa masih dibebani uang pengngati sebagaimana tersebut di atas bila sudah membayar uang pengganti maka pemblokiran rekening dan sertifikat hak milik harus dibuka,” ungkap hakim Anwar.

Proyek KTP-e itu menurut hakim sudah diatur sejak Februari 2010 di Gran Melia dalam pertemuan yang dihadiri Setya Novanto (Setnov), pengusaha Andi Agustinus, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Angraeni. Pertemuan dilanjutkan di ruang kerja Setnov di gedung DPR.

Spesifikasi teknis dan harga merujuk pada produk tertentu yang ditawarkan beberapa vendor yang hadir di Ruko Fatmawati antara lain untuk pengadaan AFIS menggunakan produk merk L-1 Identity Solutions sehingga Sugiharto dapat membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga Rp18 ribu per keping KTP yang sudah dinaikkan harganya (mark up) dan tanpa memperhatikan adanya diskon terhadap barang-barang tertentu.

Anggaran yang disampaikan untuk pengerjaan KTP-e tahun jamak yaitu 2011-2012 adalah sebesar Rp 5,952 triliun sebagaimana surat Mendagri Gamawan Fauzi kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Selanjutnya di kantor PNRI, dilakukan pertemuan antara Anang, Andi Agustinus, Dirut PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos serta Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya dimana Anang mengtakan ingin bergabung dengan konsorsium PNRI dan dimintai commitment fee.

Untuk pihak lain sebesar 10 persen yaitu dengan rincian 5 persen untuk DPR dan 5 persen untuk pihak Kemendagri, atas hal tersebut Anang bersedia menyanggupinya.

Pemberian fee disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa invoice kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

Realisasi biaya atas pekerjaan barang yang dilakukan oleh PT Quadra Solution dalam pelaksanaan proyek KTP-e adalah Rp1,87 triliun dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp79,039 miliar.

Atas perbuatannya, Anang juga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak lain antara lain mantan Ketua DPR Setya Novanto 7,3 juta dolar AS; Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri) Rp 50 juta; Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS; Markus Nari 400 ribu dolar AS; Ade Komarudin 100 ribu dolar AS; Mohamad Djafar Hapsaf 100 ribu dolar AS dan pihak lainnya.

Terkait perkara ini, Irman dan Sugiharto sudah divonis masing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan, Andi Narogong divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, Setya Novanto 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Masih ada Irvanto dan Made Oka Masagung yang menjalani sidang sedangkan Markus Nari masih di tahap penyidikan.(jwn4/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...