SEMARANG, Jowonews.com – Sedikitnya 45 Kepala Desa di Kabupaten Rembang, Kamis (15/1) menggeruduk DPRD Jateng. Langkah itu menyusul gagalnya kembali pelantikan Abdul Hafidz sebagai Bupati Rembang setelah sidang paripurna DPRD Rembang tidak kuorum.
Dengan bus besar, para kades yang tergabung dalam Paguyuban Guru Pendowo datang ke Semarang untuk mengadukan tingkah elit politik di Kabupaten Rembang kepada wakil rakyat di DPRD Jateng.
Mereka ditemui Ketua Komisi A DPRD Jateng Masrukhan Samsurie. Pertemuan dilakukan di Ruang Komisi A Gedung Berlian.
Dalam kesempatan itu Ketua Paguyuban Guru Pendowo Zidan mengatakan, kades di Rembang sudah tidak ada yang percaya dengan wakil rakyat di Rembang. Pasalnya, pihaknya sudah memegang enam surat pernyataan dari enam ketua fraksi DPRD Rembang yang menyatakan akan menyukseskan pelantikan bupati.
“Nyatanya lagi-lagi paripurna hari ini (Kamis-red) tidak kuorum lagi. Bahkan Fraksi Demokrat dan PKB total anggotanya tidak hadir, ada beberapa Nasdem dan satu PKS juga tidak hadir,”ungkapnya Zidan.
Dengan tidak adanya bupati, banyak SKPD yang belum dipimpin pejabat definitif. “Banyak yang masih pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, kepala UPT, sekcam. DPRD itu tidak memikirkan masyarakat Rembang, kami merasa dipandang sebelah mata. Kami sangat kecewa,”ujar Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan.
Sekjen Guru Pendowo Purwanto menyatakan anggota Dewan yang menggagalkan paripurna sungguh tidak punya hati nurani. Menurutnya kegagalan pelantikan bupati akibat intrik politik yang kotor dari elit politik.
“Kami mulai awal sudah melakukan hal-hal yang baik sesuai aturan tapi kami diajarkan kebohongan dan kemunafikan. Ini jadi pelajaran kami. Harus dihajar mereka, ora usah dipilih dewan-dewan seperti itu. Negara sudah dilecehkan sama mereka,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jateng Masrukhan Syamsurie menilai kegagalan pelantikan bupati Rembang disebabkan ada ego kelompok yang lebih dominan dibanding kepentingan masyarakat. Perilaku sejumlah oknum Dewan itu telah menghambat roda pemerintahan di berbagai tingkatan.
Menurutnya, apa yang terjadi di Rembang merupakan drama politik yang tidak baik. “Ini sebuah drama politik yang buruk telah dipertontonkan elit politik di DPRD Rembang,”ungkapnya dihadapan 45 kepala desa Rembang .
Oleh karena itu, Masrukhan mendukung pernyataan gubernur agar nama-nama Dewan yang mblenjani janji itu diumumkan ke publik.
“Diumumkan saja orang-orang yang mblenjani janji itu. Karena mereka sudah berjanji menghadirkan anggotanya tapi tidak datang,”tegasnya.
Masruhan berjanji menyampaikan aspirasi para kades kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selain itu juga akan membahas persoalan Rembang dengan anggota komisi untuk mencari solusi bersama. (JN01)
