SEMARANG, Jowonews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak kepada DPRD Jateng supaya menolak rencana pembangunan gedung baru untuk ruangan 100 anggota dewan. Pasalnya, MAKI curiga itu bagian upaya menutup mata supaya dewan tidak kritis.
Hal itu disampaikan Koordinator MAKI H Boyamin Saiman, Jumat (29/5). “Dewan harus menolak rencana pembangunan gedung untuk ruangan 100 orang tersebut. Itu adalah upaya menutup mata,”tegasnya.
Boyamin tidak mau menyebutkan pasti, apa yang sedang ditutupi pemprov, sehingga mau membuatkan gedung tersebut. Dia hanya menyatakan kalau dirinya mencurigai ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh pemprov. Sehingga kalau gedung itu direalisasikan pada tahun 2016, dewan semakin tidak bias kritis.
Tidak hanya itu, Boyamin juga menilai kalau dewan Jateng belum pantas menerima fasilitas itu. Karena sampai saat ini belum ada prestasi yang bisa dibanggakan. “Apa prestasi dewan Jateng selama ini. Perda inisiatif juga tidak ada. Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, mereka tidak bersuara, pembelaan terhadap nelayan juga tidak jelas. Bahkan persoalan galian C, mereka juga diam saja,”paparnya.
Boyamin lantas menganalogkan dewan dengan buruh. “Kawan-kawan butuh di Jateng itu, kalau mau minta naik gaji saja harus berjuang, bahkan samapi harus berdemo. Maka dewan pun harus menunjukkan terlebih dahulu prestasinya, baru dibuatkan gedung baru untuk menunjang kinerjanya,”tukasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyampaikan bahwa gedung baru untuk ruangan 100 anggota dewan memang sangat dibutuhkan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kinerja dewan.
“Idealnya memang semua dewan memiliki ruangan dan staf ahli sendiri-sendiri. Dengan begitu akan bisa meningkatkan kinerja dewan. Tapi di DPRD Jateng sekarang ini, pimpinan dewan saja tidak memiliki staf ahli,”katanya.
Nasmun demikian, terkait dengan gedung baru itu, dewan tidak pernah memaksakan. Bahkan dia menyarankan, kalau memang anggaran APBD Jateng belum mampu, pembangunan itu tidak usah dilaksanakan terlebih dahulu. “Kalau DED mau dibuat tahun ini ya silahkan. Namun untuk pembangunan fisik, kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah. Ini kan belum dibahas,”ujarnya.
Disampaikannya, untuk rencana pembangunan tersebut, semuanya yang menangani adalah eksekutif. Dewan tidak tahu sama sekali. Untuk DED-nya yang membuat adalah Dinas Ciptakaru Pemprov Jateng.
Dengan rencana pemberian ruangan untuk setiap anggota dewan, menurut Rukma konsekwensinya akan menambah karyawan juga. Hal itu jelas harus ditanggung oleh pemprov. Karena kalau harus ditanggung dewan, jelas itu tidak mungkin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 100 anggota DPRD Jateng akan segera memiliki ruangan sendiri-sendi, seperti layaknya anggota DPR RI. Pasalnya Pemerintah Provinsi Jateng akan segera membangunkan gedung baru untuk ruang kerja setiap anggota dewan.
Kepastian itu diungkapkan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. “Gubernur sudah menyampaikan rencana pemprov membangun gedung baru untuk ruang kerja seratus anggota DPRD Jateng. Itu disampaikan Gubernur saat rapat dengan dewan di ruang banggar beberapa waktu lalu,”ungkapnya, kemarin. (JN01)
