SEMARANG, Jowonews.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko turut menyampaikan pendapat soal polemik penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi masalah tersebut, Heru menanggapi ringan dengan filosofi jawa “ono rembug dirembug” yang artinya jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik. Hasil akhir apapun, yang harus dipelihara adalah kondusivitas Jateng.
Menurut Heru dalam keterangannya usai sidang Paripurna di Gedung DPRD, Semarang, Kamis (22/10) menyatakan bahwa perlu adanya saling menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut adalah antara seluruh pihak yang berkepentingan yaitu pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, hingga pemerintah daerah.
“Kita mengenal adanya hubungan industrial, antara pengusaha dengan serikat pekerja, ataupun ada istilah three party yakni pengusaha, serikat pekerja dengan kami pemerintah, itu semua diperlukan sekali komunikasi tidak hanya ketika ada masalah,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari pemerintahan, Heru menyampaikan rujukan yang sudah menjadi regulasi tentunya menjadi pedoman. “Regulasi pemerintah tetap pasti jadi rujukan, namun juga memperhatikan kondisi yang ada di jawa tengah secara spesifik,” tandas mantan Bupati Purbalingga ini.
Dirinya juga menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya. “Kita harus menghormati pendapat buruh, termasuk jika mereka ingin berunjuk rasa” jelas Heru.
Sebagai informasi, alotnya pembahasan paska survei angka KHL (kebutuhan hidup layak) disetiap kabupaten disinyalir dapat memperlambat penetapan nominal UMK ini. KHL sendiri merupakan komponen penting bagi pemerintah dalam menetapkan UMK, komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja menjadi kunci kondusifitas hubungan.
Dalam kesempatan lain, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan kegamangan nya memutuskan UMR jawa tengah. “UMR tinggi pengusaha angkat kaki, kalau rendah buruh demo, ini yang perlu sangat hati-hati dalam penetapannya,” katanya. (JN17/JN03)
