SALATIGA, Jowonews.com– Masalah ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol seksi III, Bawen-Boyolali belum selesai. Masih ada puluhan warga terkena proyek ( WTP) yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan tim aprasial. Mereka berencana menggugat panitia ke pengadilan.
Terkait dengan ketidakpuasan WTP ini, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Salatiga Joni Witanto menyatakan siap menjadi konsultan hukum secara gratis bagi warga terkena proyek ( WTP) jalan tol Semarang – Solo seksi III Bawen – Boyolali di Salatiga.
Pihaknya mempersilahkan para WTP yang belum puas dengan keputusan pemerintah terkait proses pembebasan lahan jalan tol jika hendak berkonsultasi hukum.
“Silahkan kalau mau konsultasi hukum terkait permasalahan ganti rugi tanah yang terkena pembangunan jalan tol kepada saya. Saya terbuka bagi siapa saja,” ujarnya.
Namun demikian, Joni mengimbau kepada para WTP dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Salatiga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi melalui musyawarah terlebih dulu.
“Jadi sebelum mengajukan gugatan, upayakan jalur musyawarah dulu. Jika memang tidak ada titik temu, jalan terakhir baru diselesaikan di pengadilan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 27 WTP berencana menggugat P2T Pemkot Salatiga. Salah satu perwakilan WTP, Catur Widarto, warga Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan pembebasan lahan jalan tol, khususnya terkait harga ganti rugi ke meja hijau.
“Kami merasa dirugikan oleh pemerintah. Nilai ganti rugi yang ditapkan jauh dari harga pasaran, untuk itu kami akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan kami,” katanya.
Menurut dia, ada kesalahan dalam penghitungan luas tanah dan penentuan zona. Atas dasar itu, WTP menginginkan adanya pengecekan ulang secara langsung terkait keberadaan tanah mereka sehingga bisa mengetahui secara pasti ukuran tanah masing-masing warga. (JN01)
