UNGARAN, Jowonews.com – Angka partisipasi pemilih yang ditargetkan 77,5 persen di Jateng terancam tak tercapai. Pengamat Politik dari Undip, Teguh Yuwono mengatakan, dari hasil penelitian terhadap perilaku pemilih, menunjukkan beberapa temuan yang membuat angka partisipasi kurag dari 60 persen pada pilkada mendatang.
Ia menegaskan, keberhasilan pemilu bukan dilihat dari tingginya angka partisipasi pemilih. Melainkan kekondusifitasan pilkada yang bermartabat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Jateng menemukan, 34,4 persen masyarakat tidak percaya bahwa pilkada akan memberikan hasil yang baik bagi kehidupan mereka.
Hal itu akan membuat prosentase pemilih cenderung turun. Tak hanya itu, temuan ditemukan bahwa 66,7 persen responden akan berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), dengan degree of trust atau tingkat kepercayaan 5 persen.
“Sehingga kehadiran orang untuk datang ke TPS dan mencoblos berkisar 60-70 persen. Artinya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang menargetkan 77,5 persen tidak akan tercapai. Kehadirannya mungkin hanya 60-70 persen itu,” ungkap dosen Ilmu Pemerintahan, Analisis Politik Undip itu dalam FGD ‘Pengamanan Pilkada’ di Gedung PKK Kabupaten Semarang, Rabu (11/11.
Temuan lain, lanjutnya, 50,3 persen masyarakat Jateng yang diteliti akan hadir di TPS meski tidak diberikan apa pun oleh paslon tertentu. Namun, hal yang menyedihkan ditemukan 30,2 persen masyarakat tidak akan berangkat ke TPS jika tidak diberikan uang dari paslon tertentu.
Faktor transaksional yang mencapai 30,2 persen itu yang membuat menjadi kian tak bermartabat. “Jadi KPU semeskinya tergetnya tidak usah terlalu tinggi,” timpal Teguh.
Teguh juga menemukan adanya masyarakat yang mau menerima uang dari paslon tertentu, namun tidak memiliki kepastian akan memilih paslon yang memberikan uang. Hal itu merupakan sikap masyarakat yang hanya mengerjai Paslon saja, dan cenderung tertutup serta merahasiakan kepada paslon siapa yang akan dipilih.
“Jangan sampai setiap ada pesta demokrasi distereotipkan yang punya gawe adalah KPU. Sukses demokrasi tak diukur dari seberapa tinggi angka partisipasi pemilih, melainkan dari kondusifitas dan martabat Pilkada itu sendiri. Jadi saya harap ada perbaikan sistim demokrasi dan pembetulan terhadap praktik politik yang salah. Salah satunya yang menjadi perhatian dunia adalan money politics di Indonesia,” tandas Ketua LPPD Jateng itu. (JN01/JN03)
