UNGARAN, Jowonews.com – Tiga perusahaan di Kabupaten Semarang tercatat menunggak iuran kepesertaan jaminan ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga Rp 400 juta. Menyikapi hal ini kantor BPJS akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa untuk melakukan penagihan pada perusahaan nakal itu.
“Kami telah kerjasama dengan Kejari Ambarawa pada Oktober lalu. Dengan ditindak lanjuti tiga Surat Kuasa Khusus (SKK). Ini dilakukan menyusul adanya tiga perusahaan yang macet pembayarannya hingga mencapai Rp 400 juta,” kata Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran Agus Pribadi di Ungaran, Selasa (6/1).
Agus enggan membeberkan perusahaan mana saja yang menunggak pembayaran. Namun dirinya hanya menyatakan sebanyak dua perusahaan dan satu perusahaan di Karangjati, bergerak di bidang garmen dan lembaga keuangan non-bank.
Pemberian kuasa ke Kejaksaan selaku pengacara negara, dikarenakan tiga perusahaan ini tidak ada itikat baik untuk melunasinya. “Tunggakan ini sudah lebih dari enam bulan. Sebenarnya kami telah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga, tapi tidak digubris,” ungkapnya.
Secara terpisah Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Ambarawa Titin Herawati Utara menyatakan SKK ini hingga satu tahun kedepan. Sementara pihaknya telah bergerak dengan melakukan penagihan. “Proses penagihan sudah berjalan sejak dua bulan terakhir ini,” katanya.
Titin tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci proses penagihan ini, karena mengingat pembayaran tunggakan akan langsung diberikan ke BPJS ketenagakerjaan.
“Penagihan sudah kami lakukan, perihal pembayaran kami belum dapat laporan dari BPJS karena pembayaran langsung ke kantor BPJS,” ungkapnya.
Selain BPJS, kerjasama penagihan juga dilakukan antara Kejari Ambarawa dan BKK Susukan. Penagihan dengan BKK Susukan ada sekitar 12 SKK senilai Rp 1 miliar.(JN01)
