SEMARANG, Jowonews.com – Jalur tol Semarang-Solo (SS) yang saat ini sedang tahap penyelesaian di wilayah Bawen-Salatiga diharapkan bisa digunakan untuk jalur arus mudik Lebaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, H Hadi Santoso, ST, M Si, Jumat (29/4/206) di Semarang.
Menurut Hadi, pemerintah pusat sudah mewanti-wanti jalur tol Bawen-Salatiga bisa diselesaikan, terutama untuk pelaksanaan agenda tahunan mudik Lebaran tahun ini. “Pemerintah pusat memberikan warning untuk dipercepat agar kemudian bisa diugunakan untuk arus mudik dan arus balik setidak-tidaknya sudah selesai,”tandasnya.
Untuk mempercepat proses penyelesaian, kata Hadi, perlu adanya koordinasi lintas sektoral pihak terkait, karena saat ini salah satu masalah krusial yang belum juga usai adalah masih ada kendala masalah tanah dan masalah material untuk bahan urukan.
“Dalam kunjungan kerja kami sekitar satu bulan yang lalu, kami menemukan beberapa hal yang perlu diselesaikan secepatnya adalah masalah untuk bahan urukan, harus ada koordinasi antara pihak terkait, semisal dari Kemendagri dan Kementerian Desa dan PDT, selain itu ada juga 17 bidang sertfikat tanah yang belum juga selesai,”paparnya.
Sehingga, kata Hadi, jika pemerintah ingin segera menyelesaikan ruas tol SS Bawen-Salatiga, maka koordinasi lintas sektoral ini harus benar-benar maksimal.
“Teknis untuk permasalahan urukan tanah itu teknisnya harus izin ke Kemendagri dan Kementerian desa, karena ini proses pembebasan lahannya itu government to government, artinya pemerintah dengan pemerintah, seharusnya kan teorinya lebih mudah, tetapi kemudian karena sisi administrasif jadi lebih susah,” katanya.
Lebih lanjut, Hadi menuturkan, agar bisa dilakukan penyelesaian secara cepat dan kepentingan untuk masyarakat, maka harusnya ini ada campur tangan atau policy dari menteri maupun gubernur agar ada titik temu.
“Ada kekasaran dan daya serap dalam pembangunan tol baru, yang memenuhi syarat itu belum izin. Ada yang memenuhi syarat, tetap harus ada izin mobilitas. Padahal jalan tol itu, di kabupaten Semarang ini urukannya harus diuruk ke Salatiga. Sementara aturan dari ESDM, kalau melalui jalan raya harus melalui pengangkutan. Nah untuk izin ini ternyata tidak keluar karena tidak ada yang ngurus,”ungkapnya.
Saat ini, kata Hadi, secara fisik pembangunan tol SS ruas Bawen-Salatiga sudah mencapai 45 persen. Adapun sebagian besar adalah bangunan-bangunan pondasi pokok dasar tol, sehingga jika sudah bisa menyelesaikan pembangunan pondasi pokok, pembangunan tol sebenarnya bisa lebih dipercepat.“Karena untuk kepentingan masyarakat, mbok dipermudah saja (izinnya-red),”pungkasnya. (jn03)
