SOLO, Jowonews.com — Pemerintah Kota Surakarta mengusulkan revisi peraturan pengadaan barang yang tidak hanya diikuti perusahaan besar tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kami sudah meminta pemerintah segera membuat regulasi yang memihak kepada UMKM agar pelaku usaha kecil juga bisa berkembang,” kata Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo di sela acara pertemuan antara Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dan pelaku UMKM di Solo, Senin.
Menurut Rudyatmo, regulasi yang berlaku selama ini kurang ramah terhadap UMKM, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi. “Jangan sampai justru dimanfaatkan oleh pengusaha yang bermodal besar saja,” katanya.
Pihaknya sudah membicarakan hal tersbeut sejak empat tahun lalu, untuk memaksimalkan UMKM di Solo seperti batik dalam pengadaan seragam pengurus RT di Solo, dengan cara lelang.
Namun, UMKM selalu kalah dengan pengusaha besar saat melakukan cara lelang, sehingga harus ada regulasi yang jelas. “Kami selalu monitor yang menang mereka bermodal besar karena partai besar. Namun, jika UMKM didukung dengan regulasi yang jelas bisa menang,” katanya.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan UMKM sebaiknya diusulkan agar dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog selama ini, dinilai hanya mengakomodasi barang-barang produksi perusahaan besar.
“Hal ini, sudah menjadi pembahasan bersama Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas. Presiden menginstruksikan produk UMKM dapat masuk ke dalam e-katalog,” katanya. (jwn5/ant)
