UNGARAN, Jowonews.com – Warga disejumlah desa di wilayah Kecamatan Prigapus, Kabupaten Semarang mendesak pembangunan exit tol di kawasan Desa Klepu. Sebab keberadaan exit tol di kawasan Desa Klepu sangat penting untuk mengurai kemacetan lalulintas dan menunjang perkembangan ekonomi warga setempat.
“Beberapa kali kami mengajukan permohonan ulang kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ) agar exit tol segera dibangun. Tapi belum ada respon,” tutur Kepala Desa (Kades) Klepu, Joko Santoso, Jumat (22/4) kemarin.
Joko mengatakan, pihak TMJ janji setelah ruas tol Ungaran – Bawen beroperasi pada April 2014 akan membangun akses jalan tol yang menghubungkan wilayah Pringapus. Namun hingga saat ini tidak kunjung direalisasikan.
“Padahal bebasan tanah milik warga yang dibutuhkan untuk exit tol tersebut sudah mencapai 95 persen. Lha ya ditunggu TMJ apa lagi,” tuturnya.
Menurut Joko keberadaan exit tol dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu juga dapat mengurai kemacetan.
“Apalagi di wilayah Pringapus banyak industri besar berskala nasional dan regional. Ketika ada armada industri yang hendak ke Jakarta atau pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang sudah bisa langsung masuk ke tol tanpa harus putar ke Bawen atau Semarang,” ujarnya.
Senada dikatakan Kades Wonoyoso, Sutiman, warganya sangat mengharapkan kehadiran exit tol. Sehingga wajar jika masyarakat meminta agar segera dibuat pintu tol untuk mememperlancar transportasi.
“Kalau ada exit tol di Pringapus dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan perdagangan masyarakat juga untuk mempermudah akses masuk pengguna jalan ke Pringapus,” ujarnya.
Camat Pringapus Tajudin menduga lambatnya realisasi pembangunan exit tol disebabkan faktor anggaran. Informasinya pembangunan exit tol di Pringapus membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar.
“Angka itu memang bukan jumlah yang kecil, sehingga perkiraan saya pihak pengelola tol menunda pembangunan exit tol tersebut,” kata dia.
Direktur Teknik PT TMJ Ari Irianto menyatakan pihaknya hanya sebagai operator jalan tol. Soal pembangunan infrastrukturnya, termasuk exit tol, menjadi tanggungjawab dari Kementerian PU PR. (jn20/jn03)
