ICW Desak Perubahan Perundang-Undangan Pilkada
SEMARANG, Jowonews.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait pilkada harus mampu memperkuat kerangka demokrasi yang lebih substansial demi menjawab persoalan integritas pilkada itu sendiri. Siaran pers ICW, Minggu (14/1/2018) menyatakan selama perubahan UU tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada, maka Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, … Baca Selengkapnya