Jowonews

Hari: 20 Januari 2020

Komisi III Minta Kejagung Percepat Penanganan Skandal Jiwasraya

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat proses penanganan kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya, karena berkaitan dengan kepercayaan publik pada roda perekonomian negara termasuk investasi dan sebagainya. “Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Jaksa Agung dengan satu proses hukum yang cepat. Karena terkait kasus Jiwasraya ini adalah menurut saya soal kecepatan dan kepastian,” kata Taufik Basari, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menilai penanganan kasus Jiwasraya yang cepat dan menganut prinsip kepastian hukum, berhubungan dengan roda perekonomian negara, serta kepercayaan publik pada roda perekonomian negara. Karena itu, dia meminta Kejagung melakukan proses percepatan dalam penanganannya, termasuk bagaimana Jaksa Agung melakukan kajian dalam membantu pemerintah menjamin hak-hak nasabah agar bisa terpenuhi. “Karena gerakan paling cepat adalah Jaksa Agung, misalnya Panja di Komisi VI DPR atau proses di Kementerian BUMN. Karena Kejaksaan Agung mempunyai hak untuk memanggil dan sebagainya,” ujarnya lagi. Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta kejaksaan menjelaskan kronologis kasus Jiwasraya karena bukan merupakan kejahatan biasa, halus mainnya dan dilakukan jelang pemilihan umum. Dia menilai kejahatan dalam kasus tersebut tidak tunggal, karena disebutkan ada perusahaan bernama PT Hanson Internasional yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga dirinya mengaku bingung kaitan perusahaan itu dalam kasus Jiwasraya. “Kalau saya tidak salah ada dua perusahaan yang disebut, lalu ada nama Benny Tjokro dan Teddy. Selama ini nama Benny disebut, namun Teddy tidak, ada apa ini. Ini yang menimbulkan tanda tanya di mata publik, jangan-jangan ada skenario melokalisir terhadap kasus ini,” katanya lagi. Dia meminta kejaksaan dalam menangani kasus Jiwasraya bukan hanya “follow the money”, namun “follow the people” misalnya ada nama Harry Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya yang harus dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangannya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya dalam menangani kasus Jiwasraya akan melakukan percepatan dalam penanganannya. Dia menegaskan kejaksaan hanya diberi tugas mengambil soal penegakan hukum dan akan mendapatkan dukungan dari Kementerian BUMN, sehingga pihaknya fokus terkait ada pelanggaran apa dalam kasus tersebut. “Tapi utamanya, selain kami melakukan hukuman tapi kami juga akan usaha untuk pengembalian ini yang terpenting juga, dan kami juga sedang mendata,” ujarnya. Menurut dia, dengan melakukan penyitaan-penyitaan harta lima tersangka kasus Jiwasraya, itu dilakukan dalam rangka agar hak-hak nasabah terpenuhi. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Dorong Pemprov Setempat Merekayasa Hujan Jadi Air Bersih

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi setempat untuk terus melakukan upaya rekayasa air hujan menjadi air bersih sehingga bisa menjadi cadangan bagi masyarakat saat musim kemarau. “Kami mendorong bagaimana Pemprov Jateng bisa merekayasa anugerah dari Tuhan berupa air hujan menjadi sumber daya air yang nantinya akan cadangan air bersih selama musim kemarau,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng Nur Sa’adah di Semarang, Senin. Menurut dia, rekayasa tersebut bisa dituangkan melalui program-program Pemprov Jateng yang hendaknya bisa mencukupi dari kebutuhan air bersih di masyarakat. Ia menyebutkan selama ini Pemprov Jateng sudah berusaha dengan pembuatan 81 embung pada 2018 dan di 2019 dibangun 11 embung. “Selama ini memang sudah berusaha, untuk bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar sehingga tidak hanya Dinas Pusdataru yang bekerja tetapi juga Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya. Masing-masing dinas dengan program unggulannya, kata dia, bisa membuat sumur resapan dan biopori untuk menampung air hujan meresap ke tanah sebagai salah satu bentuk rekayasa air hujan. “Ketika masuk musim kemarau cadangan air hujan yang sudah direkayasa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap dengan adanya rekayasa hujan itu bisa mengurangi dampak dari musim kemarau, khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. (jwn5/ant)

Hingga Maret 2020, Kementan Jamin Pasokan Jagung Pakan Aman

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menjamin pasokan jagung khususnya untuk industri pakan dan peternak tetap tersedia hingga Maret 2020. “Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman Jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” kata Direktur Pakan Ternak Kementerian Pertanian Sri Widayati di Jakarta, Senin. Sri menjelaskan hal itu berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak. Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara daring atau online menggunakan aplikasi SIMPAKAN. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 ini harganya stabil. “Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Dan stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” kata Sri. Selama satu tahun, lanjut Sri, biasanya ada tiga kali panen raya jagung yakni pada bulan Februari-April, Juli-Agustus dan panen ke-3 pada bulan November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24,16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020. Terkait produksi pakan, pada tahun 2020, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan produksi pakan tahun 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Oleh karena itu, diharapkan tahun 2020 Indonesia dapat surplus jagung. Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak mandiri, Sri juga menyampaikan bahwa Ditjen PKH sedang membangun sarana pendukung pasca panen seperti silo dan dryer di sentra peternakan unggas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Diharapkan silo dan dryer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan jagung lebih lama, sehingga ketersediaan jagung dapat terus terjaga,” kata dia. (jwn5/ant)

BWF Setujui Kok Bulu Sintetis Digunakan Mulai 2021 untuk Kurangi Sampah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Senin, mengatakan telah menyetujui shuttlecock (kok) bulu sintetis digunakan untuk turnamen internasional mulai tahun depan sebagai upaya untuk mengurangi sampah. Induk organisasi olahraga bulu tangkis tersebut mengatakan telah berkolaborasi dengan perusahan perlengkapan olahraga asal Jepang Yonex untuk mengembangkan versi sintetis, yang digunakan dalam tiga turnamen internasional yang disetujui BWF tahun lalu. “Umpan balik mengindikasikan bahwa kok bulu sintetis Yonex lebih tahan lama dan ekonomis dibandingkan dengan kok tradisional dengan bulu alami, sementara dalam waktu yang sama terbukti ‘terbang’ dan kinerjanya sangat mirip,” kata BWF dalam pernyataannya seperti dikutip Reuters, Senin. “…Bulu sintetis bisa mengurangi penggunaan kok hingga 25%, memberikan keunggulan secara ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi bulu tangkis ke depan.” Para pebulu tangkis elit yang terlibat dalam pengujian dengan cepat menyesuaikan diri dengan varian tersebut, kata Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lund. “Visinya adalah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang bulu tangkis dan menjadi semakin berkurang ketergantungan menggunakan bulu asli untuk kok,” kata Lund menambahkan. BWF mengatakan sedang memperbarui pedoman teknis dan bahwa produsen bisa meminta persetujuan untuk kok bulu sintetis versi mereka untuk digunakan dalam pertandingan. (jwn5/ant)

Pejabat Baru Yang Tidak Becus Bekerja Diancam Ganjar Copot Jabatan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng)  Ganjar Pranowo mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan beberapa pejabat baru jika tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik selama satu tahun pertama.“Jika enam bulan pertama memiliki nilai 60, mereka akan diperpanjang enam bulan lagi untuk mendapatkan nilai minimal 90. Akan tetapi, jika tetap 60, berarti gagal dan dapat diturunkan ke jabatan sebelumnya,” kata Ganjar Pranowo, di Semarang, Senin. Ganjar menyampaikan ultimatum itu, saat melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng.Ke-11 pejabat itu adalah Iwanuddin Iskandar (Kepala Biro Hukum), Eddy Sulistyo Bramiyanto (Kepala Biro Perekonomian), Haerudin (Kepala Badan Kesbangpol), Harso Susilo (Kepala Dinas Sosial), Arief Djatmiko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Kemudian, Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Cahyono Hadi (Direktur RSUD Dr Moewardi), Tri Kuncoro (Direktur RSUD Dr Margono Soekarjo), Alek Jusran (Direktur RSUD Dr Amino Gundohutomo), Heri Dwi Purnomo (Wakil Direktur Umum RSUD Dr Moewardi), dan Yasip Khasani (Wakil Direktur RSUD Dr Moewardi). Gubernur Jateng itu pun meminta kepada yang bersangkutan untuk langsung bekerja dari lubuk hati terdalam dengan target jelas, menjadi sumber daya manusia (SDM) yang baik serta menyiapkan tim.Dengan harapan, kata dia, investasi di Jateng banyak yang masuk karena menghadapi tantangan global saat ini, tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja.“Semuanya harus menyiapkan ‘early warning system‘ (EWS). Rumah sakit sering menjadi contoh reformasi birokrasi yang baik dengan membuat aplikasi dan juara, tapi kalau obat untuk pasien harusnya satu, ya jangan diberi lima. Cepatlah merespons persoalan sosial masyarakat,” ujarnya pula. Ganjar juga mengingatkan, inovasi, kreasi, prestasi yang dilakukan akan hilang begitu saja jika tidak memiliki integritas, sehingga setiap enam bulan sekali, ke-11 pejabat akan dievaluasi secara personal.“Jangan merasa kalau sudah duduk ‘secure’ (aman), kita akan evaluasi terus demi visi misi saya dengan Gus Yasin (Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Red) terlaksana,” katanya pula. (jwn5/ant)

Rugikan Buruh, Serikat Pekerja Minta DPR Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja. “DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan,” kata Ketua KSPI Said Iqbal di depan Gedung MPR DPR Jakarta, Senin. Selain itu, pemerintah, ujar dia, seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah. Hal itu dinilainya sama sekali tidak tercermin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia menilai omnibus law akan membuat masa depan pekerja, calon-calon tenaga kerja, orang muda yang akan memasuki tenaga kerja tanpa perlindungan. Pada prinsipnya, KSPI setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang investasi ke Tanah Air dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, hal itu harus pula diselaraskan dengan perlindungan kaum buruh. “Kita setuju Jokowi yang ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Tapi yang tidak kita setuju ketika investasi masuk maka tidak ada perlindungan bagi kaum buruh,” ujar dia. Jika hal itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah, maka KSPI menganggap sama saja dengan proteksi terhadap kepemilikan modal. Apalagi, mulai dari Satuan tugas (Satgas) diketuai oleh Ketua Umum Kadin dan semua anggotanya adalah asosiasi pengusaha. “Maka kami katakan RUU Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha karena tak ada satu pun serikat buruh yang dilibatkan dalam prosesnya,” ujar dia. Ia menambahkan oleh karena itu, KSPI meminta DPR sungguh-sungguh karena di 22 provinsi di antaranya Surabaya, Bandung, Batam, Makasar, Gorontalo, Aceh, Medan, Bengkulu, Semarang, Lampung dan daerah lainnya juga bergerak bersama untuk ini. Dalam orasinya, perwakilan kaum buruh juga mengkhawatirkan sistem kerja yang dibayarkan sesuai dengan jam kerja. Hal tersebut dianggap sama sekali tidak berpihak pada pekerja dan cenderung menguntungkan pengusaha. (jwn5/ant)