Jowonews

Ganjar Pranowo

Pemprov Jateng Raih WTP 12 Kali Berturut-turut

oleh
Pemprov Jateng WTP

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 12 kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh anggota V BPK Republik Indonesia, Ahmad Noor Supit, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng, Semarang, Senin, dengan disaksikan oleh anggota dan pimpinan DPRD Jateng, Forkopimda, serta satuan kerja perangkat daerah di provinsi setempat. “Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Noor Supit. Ia menyebut predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng yang dinilai transparan dan akuntabel oleh BPK RI. Dirinya berharap capaian ini menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujarnya. Adapun BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, diantaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMK Negeri, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. Dalam pidatonya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengucapkan penghargaan kepada seluruh staf di Pemprov Jateng dan dukungan dari DPRD Provinsi Jateng. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas komitmen rekan-rekan di Pemprov. Memelihara 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun ada catatan yang perlu diperbaiki,” tuturnya. Ganjar mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Instruksi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ganjar saat acara penyerahan. “Ketika Pak Supit menyerahkan, saya tidak memerlukan bantuan ajudan. Saya langsung membaca dan setiap kepala dinas menjawab atas tiga poin tersebut,” katanya. Gubernur Jateng yang telah menjabat selama dua periode berharap bahwa OPD terkait dapat menindaklanjuti tiga rekomendasi dari BPK dan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 60 hari. Foto Dok. Antara Jateng

Bank Jateng Luncurkan Buku Ensiklopedia Jawa Tengah

oleh
Bank Jateng

SEMARANG – Bank Jateng baru-baru ini meluncurkan Ensiklopedia Jawa Tengah: Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Buku tersebut berisi laporan kinerja yang dilakukan oleh Bank Jateng yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Peluncuran ensiklopedia tersebut dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bank Jateng yang diwakili oleh Irianto Harko Saputro, Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Irianto mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Bank Jateng dengan Pemprov Jateng selama sepuluh tahun terakhir memiliki agenda penting yaitu sinergi dalam meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Menurut Irianto, Bank Jateng percaya bahwa UMKM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jateng dan nasional secara keseluruhan. Karena itu, Bank Jateng selalu memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyaluran pembiayaan, penyelenggaraan pelatihan, dan pendampingan ekspor. Bank Jateng juga memiliki Unit Layanan Mikro yang khusus melayani para pelaku UMKM. “UMKM dipilih dan dilatih, serta diberikan pembiayaan dari awalnya nasabah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga menjadi nasabah kredit komersial dan terus meningkat hingga ke kredit ekspor,” ujarnya dalam unjuk wicara atau talkshow Ngopi Ngapak yang merupakan bagian dari rangkaian acara Bursa KUKM. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi Bank Jateng yang turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM. Menurut Ganjar, dari hasil evaluasi terhadap para pelaku UMKM Jateng, salah satu kebutuhan yang paling mendas. Foto dok. Antara Jateng

MUSRENBANGWIL: Jalan Pesisir Timur Butuh Perhatian Serius

oleh
MUSRENBANGWIL: Jalan Pesisir Timur Butuh Perhatian Serius

REMBANG – Gelak tawa menghiasi usulan aspirasi yang disalurkan masyarakat baik secara daring dan luring, dalam rangkaian agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora) di Pendapa Museum RA Kartini, Rembang, Kamis (16/3/2023). Fokus peningkatan infrastruktur menjadi pembahasan hangat, terlebih banyak akses jalan utama dan alternatif dengan kondisi cukup memprihatinkan sering berdampak kemacetan yang cukup panjang. Sebagai informasi, Musrembangwil Jekutibanglor dihadiri jajaran forkopimda provinsi Jawa Tengah di antaranya, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Alkatiri juga juga Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Alkatiri juga menegaskan peningkatan jalan nasional wilayah Kudus – Pati – Rembang – Blora menjadi fokus utama pembangunan. Selain itu fokus, pengembangan sektor industri juga menjadi perhatian utama mengingat daerah pesisir utara banyak potensi yang bisa dikembangkan mulai dari perikanan, tambak garam hingga potensi tenaga surya. “Fokus peningkatan jalan nasional merupakan salah satu sektor yang terus ditingkatkan, terlebih jalan Nasional dan jalur alternatif masih sering dilalui masyarakat terutama arah Kudus – Pati – Rembang. Selain itu sektor industri juga menjadi concern utama, mengingat daerah pesisir banyak potensi digali dan dikembangkan,” ujar politikus F PKS. Senada, Gubernur Ganjar Pranowo terkait permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan. Usulan masyarakat yang masuk melalui kanal e-Musrenbang sudah masuk 14.717 usulan, dengan total usulan anggaran Rp22,1 triliun. Nantinya, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas. Peningkatan infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan karena juga menjadi penggerak utama roda perekonomian. Ada desk yang menerima usulan, hal yang bersifat teknis antara kabupaten/kota. Maka akan dibuat draft skala prioritas beserta anggaran yang dibutuhkan. Sehingga kemampuan juga akan disesuaikan dengan usulan,” kata dia. (Adv)

MUSRENBANGWIL: DPRD Tekankan Enam Prioritas Pembangunan Daerah di Wilayah Sobosukowonosraten

oleh
MUSRENBANGWIL

SRAGEN – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, ada sejumlah prioritas yang harus diperhatikan gubernur dalam pembangunan daerah terutama di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Sobosukowonosraten). Penegasan ini disampaikannya dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Pengembangan Sobosukowonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kompleks Kantor Bupati Sragen, Senin (13/2/2023). Quatly menyebutkan ada enam prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; penguatan ekonomi daerah, peningkatan ekonomi, UMKM, dan potensi wisata desa. Selanjutnya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia; pengurangan tingkat kemiskinan, penekanan angka pengangguran dan stunting; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan mitigasi bencana alam yang akibat erupsi Gunung Merapi. “DPRD sebagai salah satu unsur pimpinan daerah turut memberikan arah kebijakan daerah.  Dalam musrenbangwil yang menjadi forum untuk memutuskan usulan prioritas pembangunan daerah, menjadi wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat serta menerima masukan dan saran terkait pembangunan daerah,” ucapnya. Gubernur Ganjar Pranowo dalam membuka Musrenbang RKPD 2020 Wilayah Eks karesidenan Surakarta memberikan apresiasi tinggi karena yang hadir pada forum banyak. “Kalau Solo raya rangkingnya teratas memang sudah sepatutnya,” kata Ganjar disambut tepuk tangan hadirin. Gubernur menyampaikan terkait Musrenbang, menjdi sebuah forum diskusi strategis tidak hanya rencana pembangunan, tetapi sampai pada penekanan penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran, perbaikan infrastruktur jalan penghubung dan jalan pertanian, serta ideologis. Ia mengapresiasi seluruh kerja wilayah eks karesidenan Surakarta. “Kita (Jawa Tengah) mendapatkan sorotan secara nasional untuk masalah pengentasan kemiskinan, saya harap terus bekerja sebaik mungkin. Kalau masih ada usulan terkait prioritas pembangunan yang belum diusulkan di sini, silakan usul akan segera kami tampung,” kata Gubernur. Acara tersebut juga dilaksanakan teleconference dengan musrenbang yang dilakukan di balai desa se Sragen. (Adv)

Pastikan Bermanfaat bagi Petani, Ganjar akan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pembangunan Irigasi

oleh
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku senang, warga bisa merasakan langsung manfaat bantuan keuangan provinsi untuk desa. Di antaranya digunakan untuk pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDes) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITut). Hal itu disampaikan Ganjar usai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023). Menurutnya, agar tepat sasaran, pengelolaan anggaran diserahkan kepada masing-masing daerah. “Kami punya bantuan ke kabupaten/ kota dan desa, mereka yang akan memanfaatkan itu. Sehingga pemanfaatannya itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya,” ucap Ganjar. Dia menunjuk contoh, di Desa Donosari, Kabupaten Kendal. Anggaran bantuan pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp400 juta telah dirasakan langsung oleh para petani. Mereka kini mudah mengakses air untuk lahan pertanian, sehingga hasil pertanian meningkat secara kualitas dan kuantitas. “Maka ada jaringan yang jalan desa, JIDes JITut ya, kemudian ada yang dia pakai untuk penanganan yang mendukung pertanian. Sebenarnya itu otoritasnya kami berikan kepada mereka, dan lumayan bagus,” kata Ganjar. Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) itu berharap, bantuan yang diberikan dan telah dimanfaatkan dirawat dengan baik. Ke depan, lanjut Ganjar, evaluasi juga bisa dilakukan. “Nanti bisa kami evaluasi, mana dikerjakan beneran mana yang tidak beneran, mana yang manfaat dan mana yang tidak. Itu menurut saya sesuatu yang hari ini kami dorong,” ujarnya. Lebih lanjut Ganjar mengatakan, bantuan serupa terus ditambah. Di sisi lain, anggaran juga tidak hanya datang dari pemprov. Masyarakat desa juga bisa mengoptimalkan bantuan dari pemda, termasuk dana desa itu sendiri. “Bahkan akan diturunkan lagi dari Inpres infrastruktur itu untuk membangun. Maka JITut JIDesnya itu harapan kami,  juga nanti akan lebih bisa membantu layanan infrastruktur yang ada di desa,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua Kelompok Tani Sido Rukun Desa Donosari, Mugiyo senang karena para petani di desanya bisa merasakan langsung manfaat bantuan pembangunan jaringan irigasi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Jaringan irigasi yang dibangun sepanjang 270 meter mampu mengairi lahan pertanian seluas 55 hektare. “Sekarang kalau bahasa Jawa airnya turah-turah (melimpah-ruah). Kalau dulu, iuran satu hektare Rp1,2 juta, kalau sekarang hanya Rp600 ribu. Jadi mengurangi 50 persen biaya,” ucapnya. (Humas Pemprov Jateng)

Rakor Infrastruktur, Ganjar Instruksikan Optimalisasi Anggaran untuk Perbaikan Jalan 

oleh
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Selama cuaca ekstrem melanda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur. Jangan sampai ada korban karena lambatnya penanganan. Hal itu disampaikan Ganjar, seusai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023). Ganjar meminta semua pihak terkait siaga sepanjang Maret ini. “Kami tidak mau gambling, karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada, dan itu menggenangi infrastruktur, rusak dan menghajar kondisi jalan,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Ganjar mengundang pemangku tanggung jawab terkait dari rumpun Kementerian PUPR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah. Selain itu, bupati dan wali kota juga diundang hadir dalam rapat. Tampak di antaranya Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes, dan perwakilan dari daerah yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak. “Mintakan seluruh biaya pemeliharaan, kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan),” tegasnya. Ganjar menyebutkan, dalam beberapa hari belakang aduan dari masyarakat meningkat. Bahkan tone-nya cenderung ingin cepat tuntas. Sehingga menurutnya penting bagi semua sektor menginformasikan kepada publik. “Ini saya kumpulkan kawan-kawan dari pemda, untuk semua ada yang bisa merespon ini dengan masyarakat secara langsung,” katanya. Ganjar membeberkan aduan yang diterimanya tak terbatas. Setidaknya sejak 1 Januari-5 Maret 2023, sebanyak 2.801 aduan kerusakan jalan diterimanya lewat LaporGub. Rinciannya 1.358 jalan kabupaten kota,  895 jalan desa/kelurahan,  dan 548 jalan provinsi. “Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung, nah ini kami kerjakan. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat,” ujarnya. Ganjar senang karena dalam rapat disampaikan banyak problem dan kendala soal penanganan infrastruktur. Namun, yang berkaitan dengan anggaran, Ganjar mendorong agar Pemda bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada. “Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan kemarin ngobrol . Kami sedang menyiapkan membereskan apa juknisnya Inpres untuk infrastruktur ini. Sehingga, harapan kita ini bisa kita kejar, tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa sedot. Maka anggaran daruratlah yang bisa kita gunakan untuk membereskan persoalan ini,” paparnya. Pada penanganan banjir, Ganjar mengimbau pemda memperhatian pengendalian tata ruang. Khususnya, di daerah tangkapan hujan atau catchment area, seperti di Pegunungan Muria dan Kendeng. Dalam hal ini, Ganjar meminta dukungan masyarakat untuk turut menjaga. “Kita beberapa kali reboisasi kok tidak berhasil ya, kayaknya mesti melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut menerima manfaat, tetapi sekaligus menjaga. Ini yang penting,” tandasnya. (Humas Pemprov Jateng)

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Inflasi dan Pergerakan Pemudik Jadi Perhatian Ganjar 

oleh
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh sektor pemangku kepentingan terkait pangan di Jawa Tengah, Rabu (8/3/2023). Inflasi hingga pergerakan pemudik jadi perhatian Ganjar. Setidaknya ada lima isu yang disoroti Ganjar dalam acara yang digelar di Hotel Gumaya, Semarang itu. Antara lain terkait dengan status PPKM yang sudah dicabut. Kedua adalah potensi pergerakan pemudik. Selanjutnya masih berkaitan adalah terkait cuti bersama. “Nah, terus BMKG ini masih mewanti soal fenomena cuaca ekstrem, yang masih akan terjadi sampai akhir Maret nanti,” ucap Ganjar dalam arahannya. Isu kelima, Ganjar mengatakan masih terkait dengan cuaca ekstrem yang akan mengganggu produktivitas pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah. “Ini momentum yang mesti kita perhatikan. Kaitannya dengan kebutuhan masyarakat sekaligus pengendalian inflasi,” kata Ganjar. Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, inflasi masih membayangi menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, terutama terkait harga beras di Jateng yang masih Rp11.270 per kilogram. Padahal, harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan Bapanas yakni Rp9.450 per kilogram. “Beras kan panen raya udah berjalan dan harganya mulai turun, tapi jangan sampai petani rugi. Maka Bulog kami minta untuk standby,” tegasnya. Ganjar telah meminta agar Bulog terus siaga memantau kondisi harga gabah kering panen di petani. Jika nantinya harganya terus menurun dari HAP, Ganjar menyebut itulah saatnya Bulog mengintervensi. Koordinasi pada pagi hari itu, Ganjar juga meminta seluruh BUMD di Jawa Tengah, turut serta dalam persiapan menghadapi situasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketua PP Kagama ini mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah sulitnya mengetahui pergerakan beras dari hasil panen raya. BUMD juga diminta untuk mendata produktivitas lahan yang ada, serta potensi yang rawan terganggu saat cuaca ekstrem. “BUMD wabil khusus yang urusan pangan, coba semua berkoordinasi untuk ngecek stoknya ada berapa, harganya Seperti apa, kamu ngambil dari mana, kamu jualnya ke mana,” katanya. Berikutnya adalah kesiapan menghadapi pergerakan pemudik. Ganjar mengatakan, tahun 2023 diprediksikan terjadi kenaikan jumlah pemudik mencapai 13,38 persen, atau sekitar 12 juta pemudik melintas Jawa Tengah. “Saya mintakan untuk semua siaga sampai dengan lebaran nanti, membuat simulasi agar bisa mengelola arus mudik yang diperkirakan sampai 12 juta yang akan masuk ke Jawa Tengah. Jadi ini persiapan-persiapan yang harus saya kira, jauh lebih dini akan lebih baik,” tandasnya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat inflasi yang terjadi di provinsi ini pada Februari 2023 mencapai 0,29 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan harga di seluruh indeks kelompok pengeluaran. Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi kontribusi terbesar inflasi mencapai 0,73 persen. Adapun sejumlah komoditas yang memicu terjadinya inflasi antara lain kenaikan harga beras, rokok, serta bawang merah, dan bawang  putih.

Ganjar Ajak Para Ilmuwan Bangun Pangan Alternatif di Jateng

oleh
Ganjar Ajak Para Ilmuwan Bangun Pangan Alternatif di Jateng

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengajak para ilmuwan untuk turut serta membangun pertanian pangan alternatif untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan produksi pangan alternatif di wilayahnya perlu ditingkatkan. Saat ini Jateng hanya mampu memproduksi jagung 3,5 juta ton jagung pertahun, singkong 3 juta ton, dan ubi jalar 140 ribu ton. Pertanian sorgum yang kini produktivitasnya mencapai 9 ton per hektare juga tengah digenjot, termasuk juga porang yang ditingkatkan di 4.000 hektare lahan yang tersebar di seluruh kabupaten di Jateng. “Bukan hanya beras, potensi pangan alternatif kita sangat banyak, kalau kita tidak punya gandum, kita masih punya porang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, singkong bahkan sagu, maka dengan ini saya mengundang, hai saudara-saudara para ilmuwan, silakan datang ke Jawa Tengah. Ayo gotong royong membangun pertanian pangan alternatif,” kata Ganjar di Semarang, dikutip dari Antara Jateng, Senin (15/8/2022). Menurutnya optimalisasi produktivitas dan potensi pangan alternatif di Jateng ini selain untuk kebutuhan dalam negeri, juga dapat menyasar luar negeri. “Pasar ekspor masih sangat terbuka untuk kita garap, ayo gotong royong mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi itu,” tandasnya. Ganjar sempat menceritakan ketika bertemu dengan para petani bawang putih di Kabupaten Tegal. Diketahui bahwa produksi bawang putih di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Tegal yang pernah mencapai masa kejayaan puluhan tahun silam, namun pertengahan hingga akhir tahun 1990-an produktivitas bawang petani di Tegal menurun. Bahkan sempat jatuh karena kebijakan impor bawang putih yang membuat pada petani tidak berdaya. “Beberapa hari lalu waktu ngobrol dengan petani bawang putih di Kabupaten Tegal. Bertahun-tahun mereka dihajar habis oleh bawang putih impor. Bertahun-tahun mereka tidak berdaya, tapi tetap saja tidak mau menyerah,” katanya. Foto: Doc. Antara Jateng/Kutnadi