Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 21 Januari 2020

Dasco Sebut Akan Akomodasi Seluruh Kepentingan di RUU Cipta Lapangan Kerja

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad  mengatakan omnibus law klaster ketenagakerjaan atau RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengakomodasi seluruh kepentingan baik pengusaha maupun buruh. Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa, Dasco bertekad memperjuangkan RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi milik buruh dan  pengusaha. “Sebagai wakil rakyat, saya sepakat, kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Ia mengemukakan hingga Senin (20/1/2020), DPR belum secara resmi menerima draf Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah. Karena itu, ujar Dasco, pihaknya belum bisa secara utuh memberikan penilaian terhadap apa saja yang tercantum di dalam RUU tersebut, termasuk poin yang menjadi keberatan para buruh. Ia juga tidak mengetahui apakah draf Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di media dan menjadi acuan para buruh itu, valid atau tidak. Ia berjanji akan membentuk tim kecil, dan memfasilitasi para buruh agar bisa bertemu komisi-komisi terkait untuk mengutarakan aspirasi atau keberatannya tentang poin-poin yang ada dalam RUU tersebut. Dengan demikian, lanjut Dasco, hambatan yang ada dalam proses penyusunan RUU tersebut dapat cepat selesai. Hingga pada akhirnya, keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari dapat terwujud. “Saya berjanji dengan kawan-kawan buruh untuk memfasilitasi mereka agar dapat bertemu dengan komisi terkait yaitu Komisi IX dan juga Baleg DPR. Untuk nantinya, dapat secara bersama-sama membuat satu tim kecil untuk melakukan diskusi dan koordinasi,” katanya. Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia. Menurut dia, tidak semua TKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia sebab hanya yang memiliki keahlian saja yang akan diberikan izin. “Itu yang dipahami oleh beberapa pihak dengan mengatakan bahwa omnibus law memudahkan asing masuk. Padahal yang kita mau permudah adalah TKA ahli untuk kondisi tertentu,” katanya. Ia mencontohkan ada suatu pabrik tekstil besar yang secara mendadak mesinnya mati lalu pemerintah mendatangkan teknisi asing karena hanya dia yang bisa membetulkan. Jika mengikuti peraturan yang masih ada, maka pengurusan izin untuk TKA sangat rumit sehingga mesin perusahaan tekstil tersebut dapat mati lebih lama dan akan merugikan perusahaan beserta pegawainya. Selain itu, ujar dia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan menurunkan upah minimum pekerja sehingga tidak perlu khawatir. Susiwijono mengatakan upah minimum itu juga tidak dapat ditangguhkan sehingga perusahaan wajib memenuhi ketentuan upah minimum terlepas dari kondisi perusahaan tersebut. Tak hanya itu, nilai upah minimum justru berpotensi semakin naik dengan ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah sehingga lebih proporsional. (jwn5/ant)

Seluruh Rumah Sakit di Jateng Dilarang Tolak Pasien Miskin

oleh

BANYUMAS, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo melarang rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah menolak pasien dari kalangan tidak mampu atau miskin sebagai bentuk kehadiran pemerintah. “Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit, jangan pernah menolak pasien miskin karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan jaga integritas,” katanya saat memberi pengarahan kepada jajaran Direksi Rumah Sakit Prof Margono Soekarjo Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa. Ganjar menegaskan pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit harus mengutamakan sisi kemanusiaan dan tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin, serta suku. “Pihak rumah sakit juga dilarang menanyakan ‘dompet’ pasien,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Orang nomor satu di Jateng itu memerintahkan direksi baru di RS Prof Margono Soekarjo untuk membuat satu manajemen yang bisa mengakomodasi semua lapisan masyarakat sehingga yang bersangkutan merasa dipermudah dan dibantu saat butuh pelayanan. “Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, Baznas dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu, kita bergotong royong,” katanya. Jajaran Direksi RS Prof Margono Soekarjo juga diminta untuk terus membuat inovasi yang memudahkan dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyatakat. (jwn5/ant)

Seorang Kakek di Temanggung Tewas Disengat Ratusan Lebah

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Seorang kakek warga Dusun Senet, Desa Purwosari, Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Muhtamar (70) meninggal dunia setelah disengat ratusan lebah. Kapolsek Wonoboyo AKP Sutarno di Temanggung, Selasa, mengatakan korban disengat ratusan lebah pada Senin (20/1) sekitar pukul 09.00 WIB saat berusaha menyingkirkan sarang lebah yang berada di sekitar rumahnya, dengan menggunakan batang kayu. “Lebah yang ada di dalam sarang kemudian menyerang korban. Korban tidak bisa menghindar dan dia disengat lebah di sekujur tubuhnya,” ungkapnya. Ia menuturkan keluarga korban dan tetangga yang mengetahui kejadian itu kemudian berusaha menolong dan membawanya ke Puskesmas rawat inap Ngadirejo untuk mendapat perawatan medis. “Korban meninggal pada Senin petang, karena sengatan lebah yang mengandung racun tersebut telah masuk ke dalam tubuhnya,” ujarnya. Ia menuturkan berdasarkan keterangan dari tim medis korban meninggal akibat sengatan lebah dan tidak ada bekas penganiayaan di tubuh korban. Sutarno mengatakan petugas pemadam kebakaran pada Senin malam langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi sarang lebah tersebut agar tidak menganggu warga. (jwn5/ant)

Susi Pudjiastuti Minta Politisi Atasi Sengketa Natuna

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa Laut Natuna yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat,” kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa. Dia mengemukakan hal tersebut dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk “Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan” di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1). Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada “transhipment” (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global. Namun, lanjutnya, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut dinilai mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna. Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. “Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya,” katanya. Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara. Sebelumnya terkait dengan Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal. “Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini,” kata Menteri Edhy. Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya. Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu. “Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna. “Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan,” kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Koordinasi Dengan Pemda Antisipasi Masuknya Ternak Antraks

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah terutama yang berada di perbatasan untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak yang terkena penyakit Antraks. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Wonogiri dan Klaten serta kabupaten lain yang wilayahnya bersinggungan dengan Yogyakarta untuk mencegah masuknya Antraks,” kata Kepala Disnak Keswan Jateng Lalu M.Syafriadi di Semarang, Selasa. Disnak Keswan Jateng juga telah membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hewan-hewan ternak yang ada di wilayah Jateng. Selain itu, melakukan vaksinasi kepada daerah-daerah yang potensial terjangkit penyakit antraks terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mendapat pasokan hewan ternak dari wilayah Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kita juga melakukan vaksinasi di daerah-daerah yang terancam kemudian yang terpenting, peningkatan kualitas pengawasan lalu lintas ternak yang memasuki Jateng, khususnya yang dari Gunungkidul,” ujarnya. Disnak Keswan Jateng juga meminta para peternak agar segera melaporkan bila ada gejala-gejala ternak yang terkena antraks. “Kita sebenarnya setiap tahun, juga melakukan vaksinasi hewan ternak di daerah yang teridentifikasi antraks,” katanya. Sebagai antisipasi penyebaran penyakit antraks, Disnak Keswan juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyakit hewan menular strategis. (jwn5/ant)

Stadion Citarum Diharapkan Segera Dimanfaatkan untuk Peningkatan Prestasi Sepakbola

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono berharap Stadion Citarum yang sudah selesai pembangunannya segera dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi sepakbola di Kota Semarang. “Kami mengharapakn lapangan bisa segera di fungsikan dengan baik. Dengan perbaikan lapangan citarum dengan rumput sintetis standart internasional akan mendukung prestasi sepak bola Kota Semarang,”katanya pada Selasa (21/1/2020) di Kota Semarang. Lebih lanjut, Suharsono mengatakan pihaknya bersama anggota Komisi C DPRD Kota Semarang sudah melakukan peninjauan lapangan atas pembangunan stadion tersebut.  “Komisi C yang dipimpin ketua komisi Rukiyanto melakukan peninjauan lapangan di Lapangan Citarum. Rombongan hadir disana memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak. Pekerjaan sudah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp 14,7 miliar selama 90 hari,”jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Saat ini, kata Suharsono, pekerjaan yang suah dilaksanakan tersebut diantaranya terdiri dari pembuatan saluran di pinggir lapangan, penggantian rumput berupa rumput sintests yang berstandart internasional. Suharsono mengatakan, perbaikan Stadion Citarum sudah 100 persen. Perbaikan tersebut meliputi drainase, pematangan lahan lapangan, dan pemasangan rumput sintetis  sesuai dengan standar dari FIFA. Rumput sintetis Polytan tersebut berasal dari Jerman. Jenis rumput ini merupakan standar FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia. “Cukup bagus dan representatif, harapannya sekali lagi pembangunan yang dilakukan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi sepakbola di kota semarang, untuk pemakaian selanjutnya di serahkan kepada dinas pemuda olahraga. Termasuk dikelola dan dikerjasamakan dengan siapa saja yang terpenting mendukung prestasi sepakbola,”ungkapnya. Namun demikian, Suharsono memberikan sejumlah catatan bagi pembangunan stadion tersebut. Diantaranya adalah perbaikan dinding di kawasan tersebut. “Catatannya dinding masih kurang layak, dimanfaatkan untuk pertandingan skala yang lebih luas, perawatannya secara terus menerus oleh pengelola itu dipikirkan, karena biayanya ini cukup mahal, pemeliharaan masih sangat mahal, selain itu ruangan ganti dan fasilitas penunjang tentu harus diperbaiki,”pungkasnya. Untuk diketahui, stadion milik Pemkot Semarang itupun menjadi satu-satunya lapangan sepakbola di Jawa Tengah yang menggunakan rumput sintetis. Pemasangan rumput sintetis itu dilakukan langsung di bawah pengawasan teknisi dari Jerman. Stadion Citarum merupakan lapangan sepak bola kelas menengah yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga Kota Semarang. Kapasitas penonton di setiap tribunnya mencapai 10 ribu orang. Sebelum dilakukan pemugaran seperti saat ini, kondisi Stadion Citarum memang memprihatinkan. Kualitas rumput dan kondisi bangunan banyak yang tidak terawat. Pada 2019 ini, Pemkot Semarang melakukan terobosan yang besar untuk stadion kebanggaan masyarakat Kota Semarang ini.