Jowonews

Hari: 11 Februari 2020

Mendagri Minta Aparat Desa Jaga Dana Desa

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta aparat desa menjaga akuntabilitas dana desa setelah pemerintah mentransfer anggaran tersebut langsung ke rekening kas desa. “Jangan sampai disalahgunakan,” katanya dalam jumpa pers terkait dana desa dan bantuan operasional sekolah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin. Menurut dia, dengan transfer langsung dana desa ke rekening kas desa, diharapkan penggunaan anggaran akan lebih fleksibel dan efisien karena kebutuhan tiap desa berbeda sekaligus memberikan otonomi lebih besar kepada kepala desa. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk tim dengan menggandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pembinaan dan pengawasan agar akuntabilitas penggunaan anggaran tetap terjaga. Kemendagri, kata dia, berkaitan erat dengan pembinaan kepada aparat pemerintah dan perangkat daerah sedangkan program ditentukan oleh Kementerian Desa. “Kalau 34 provinsi, minimal 17 tim gabungan dari Kemendes dan Kemendagri untuk jelaskan langkah apa yang perlu dikerjakan, program yang sesuai arahan Presiden, intinya padat karya dan bagaimana pengawasan agar tidak salah,” katanya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana desa tahun ini langsung ditransfer ke rekening kas desa (RKD) dari Pemerintah Pusat melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Melalui mekanisme itu, kata dia, dana desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa. Kemenkeu juga mengubah formula penyaluran dana desa yang saat ini menambah alokasi kinerja. Alokasi kinerja itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa dan hasil pembangunan desa. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun atau naik dari tahun 2019 mencapai Rp70 triliun. Dengan begitu, setiap desa di Indonesia mendapat alokasi rata-rata dana desa mencapai Rp960,5 juta. Transfer dana desa tahun ini dilakukan tiga kali masing-masing 40 persen tahap pertama yang ditransfer paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Tahap kedua 40 persen ditransfer paling cepat Maret dan paling lambat Agustus serta sebesar 20 persen untuk tahap ketiga paling cepat Juli. Besaran tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 masing-masing tahap pertama hingga ketiga mencapai 20 persen, 40 persen dan 40 persen. (jwn5/ant)

WNI yang Dikarantina di Natuna Seluruhnya Sehat, Namun Keluhkan Gatal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Seluruh warga negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei China yang dikarantina di Natuna Kepulauan Riau dinyatakan dalam kondisi baik dan sehat, namun terdapat beberapa orang yang mengalami gatal-gatal karena air kotor di tempat observasi kesehatan. “Untuk teman-teman kita di Natuna alhamdulillah secara keseluruhan kondisinya baik, bahkan hari Minggu kemarin ada semifinal futsal di antara mereka, dan kegiatan kerohanian dan lain-lain,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad  Yurianto di Kemenkes Jakarta, Senin. Yurianto menyebut dari observasi kesehatan yang dilakukan sejak hari pertama datang dari Provinsi Hubei China hingga hari ini tidak ada yang ditemukan memiliki gangguan kesehatan seperti sesak napas, gangguan saluran pernapasan, batuk, atau flu berat sebagaimana indikasi novel coronavirus. Keluhan kesehatan yang muncul hanyalah gatal-gatal yang diakibatkan oleh air yang digunakan untuk mandi tidak bersih. “Itu kan hangar sebenarnya rumahnya pesawat, air di tangki untuk cuci pesawat dipakai untuk kita mandi,” kata Yurianto. Pada awalnya tim mengecek air tanah yang tersimpan dalam tangki air yang sudah ada cukup bersih. Namun dikarenakan pemakaian dalam jumlah besar, kotoran yang ada di bawah tangki ikut naik sehingga menyebabkan air kotor. Untuk menangani hal tersebut tim kesehatan telah mengganti tempat penampungan air dengan yang baru agar lebih bersih. Yurianto juga menyebut beberapa mahasiswa sudah memasuki masa perkuliahan di Wuhan dan sebagian besar mengakses materi secara daring melalui internet. Namun ada kekhawatiran beberapa mahasiswa kedokteran yang akan tertinggal mata kuliah praktik karena Kota Wuhan diperkirakan masih diisolasi selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi terkait kepulangan para WNI yang dikarantina kepada orang tuanya masing-masing. Rencananya para WNI tersebut akan diantar ke Jakarta agar mendapatkan akses transportasi yang lebih luas ketimbang akses di Natuna. (jwn5/ant)

Mendikbud Nadiem Persilakan Separuh Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memperbolehkan separuh atau 50 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar gaji guru honorer. “Mulai tahun ini, ada kewenangan khusus yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS,” ujar Nadiem dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS di Jakarta, Senin. Sebelumnya, dana BOS hanya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer. “Apabila guru honorer di suatu sekolah yang sangat dibutuhkan di sekolah itu sedangkan kesejahteraannya kurang, biaya transportasinya kurang. Kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorernya ,karena hanya kepala sekolah yang tahu tentang kebutuhan guru di sekolahnya,” jelas dia. Kebijakan yang diluncurkan Nadiem tersebut, berbeda dengan kebijakan Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, yang mengusulkan agar guru honorer digaji dari Dana Alokasi Umum (DAU). Nadiem menambahkan hak kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS tersebut. Angka 50 persen untuk gaji honorer tersebut merupakan angka maksimum. “Kalau bicara kualitas, kita kembalikan lagi apa itu definisi dari kualitas? Misalnya di daerah tertinggal dan mayoritas gurunya guru honorer, maka apa definisinya kalau bukan kesejahteraan dan keamanan guru honorer tersebut,” terang Nadiem. Nadiem menegaskan dengan gaji guru honorer yang minim tersebut, maka tidak akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal itu, kepala sekolah yang lebih tahu kondisi sekolahnya dan mana prioritas penggunaan dana BOS tersebut. Meningkat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan mulai tahun 2020 penyaluran dana BOS mencapai Rp54,32 triliun atau meningkat 6,03 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp49 triliun. “Dengan peningkatan dana BOS ini maka dana yang disalurkan ke anak sekolah juga meningkat. Dana ini akan langsung ke transfer atau dikirim ke rekening sekolah masih-masing,” terang Sri Mulyani. Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) mengalami peningkatan sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900.000 per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun. Untuk SMK yang sebelumnya Rp1.400.000 menjadi Rp1.600.000 per siswa. SMK dengan kekhususan atau pendidikan khusus sebesar Rp2.000.000 per siswa. Untuk penyaluran dana BOS tahun 2020 langsung ke rekening sekolah, dan dilakukan tiga tahap yakni 30 persen pada tahap awal, 40 persen tahap kedua, dan 30 persen tahap ketiga. Untuk tahap pertama, akan dicairkan pada Januari. Tahap kedua pada April, dan tahap ketiga paling cepat September. Untuk tahap ketiga, harus ada rekomendasi dari Kemendikbud baru bisa dicairkan. (jwn5/ant)

Kemenkes Imbau Tak Perlu Masker N95 Untuk Tangkal Virus

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak perlu menggunakan masker N95 untuk proteksi diri agar terhindar dari virus karena bukan masker yang ditujukan untuk perlindungan kesehatan. “Masker N95 itu bukan didesain untuk masker kesehatan, itu untuk laboratorium,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto di Jakarta, Senin. Menurutnya, masyarakat cukup menggunakan masker biasa yang sering digunakan oleh dokter ataupun perawat di rumah sakit. “Masker tersebut sudah cukup memberikan perlindungan dari paparan virus maupun bakteri asalkan pemakaiannya benar,” katanya. Masker N95, kata Yurianto, memiliki pori-pori yang sangat kecil untuk menyaring partikel-partikel kecil masuk ke saluran pernapasan. Penggunaan masker N95 selama 30 menit di ruangan dengan udara yang bersih akan membuat penggunanya lebih sulit dalam bernapas. Yurianto menyebut masker seharusnya digunakan oleh orang yang sedang batuk atau sakit agar virus dan bakteri yang keluar saat batuk atau bersin bisa tertahan di masker. Namun penggunaan masker juga boleh dipakai oleh orang yang sehat saat ada di keramaian untuk terhindar dari virus ataupun bakteri dari orang yang sakit tapi tidak menggunakan masker. Yurianto mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker secara benar dengan seluruh bagian antara hidung hingga mulut tertutup. Virus ataupun bakteri paling sering menginfeksi bagian mukosa seperti di lubang hidung dan mulut. Oleh karena itu dia mengingatkan agar masyarakat juga tidak menyentuh bagian tersebut dengan tangan yang kotor. (jwn5/ant)

Cegah Tuberkulosis, Jateng Sasar Ribuan Pondok Pesantren

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) yang dilakukan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyasar ribuan pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jateng. “Kami akan menyusun program salah satunya melakukan literasi melek tuberkulosis di ribuan ponpes yang tersebar di Jateng,” kata Ketua PPTI Jawa Tengah dr Hartanto usai bertemu dengan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin. Ia menyebutkan ribuan ponpes di Jateng dengan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu itu menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program PPTI pada 2020. Melalui program kesehatan itu, kata dia, para santri diharapkan dapat memahami apa itu penyakit tuberkulosis, cara penularannya, gejala-gejalanya apa saja, serta cara pencegahan dan pengobatannya. Menurut dia, tidak sedikit ponpes yang menempatkan santrinya tidur bersama di satu ruangan sehingga jika ada salah satu santri yang menderita penyakit Tuberkulosis, maka dikhawatirkan penularnnya akan lebih mudah dan cepat. Dijelaskannya, penyakit TBC disebabkan oleh bakteri “mycobacterium tuberculosis “yang biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. “Tuberkulosis sangat tergantung atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kita mendukung program Pemprov Jateng yang sedang gencar memberantas penyakit ini, kemudian kami masuk pada masyarakat yang risikonya tinggi terhadap penularan tuberkulosis, antara lain di ponpes,” katanya. Ia mengatakan bahwa tuberkulosis sudah ada obatnya sehingga penderitanya tidak perlu khawatir tidak bisa sembuh. “Jika selama enam bulan diobati dan patuh minum obat maka pasien akan sembuh dari Tuberkulosis, obatnya sendiri dapat diperoleh secara gratis di puskesmas,” kata Hartanto. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan mendukung program literasi melek tuberkulosis di ponpes-ponpes yang dilakukan PPTI Jateng. Terlebih tidak sedikit ponpes di Jateng mempunyai kebiasaan melakukan berbagai aktivitas bersama-sama di lingkungan pondok. “Kami mengapresiasi program-program PPTI Jateng, kami juga sangat mendukung program melek Tuberkulosis di lingkungan ponpes, apalagi kasus Tuberkulosis di Jateng cukup tinggi,” ujarnya. Selain ponpes, penyuluhan tentang tuberkulosis juga perlu dilakukan di panti-panti lansia dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang rentan tertular penyakit ini, demikian Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin itu. (jwn5/ant)

Polda Jateng Limpahkan Berkas Kasus Keraton Agung Sejagat

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kepolisian Jawa Tengah mulai melimpahkan berkas kasus Keraton Agung Sejagat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Joko Purwanto, di Semarang, Senin, mengatakan, berkas yang dilimpahkan sedang dalam proses penelitian oleh jaksa yang menangani. “Ada waktu 14 hari bagi jaksa yang menangani perkara ini untuk meneliti berkasnya,” katanya. Ia menjelaskan jika dinyatakan lengkap, maka maka tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Namun jika belum, lanjut dia, maka penyidik kepolisian harus melengkapi berkas yang kurang. Menurut dia, untuk tempat pelaksanaan sidang kemungkinan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purworejo, sesuai dengan “locus delikti” perkara ini. Namun, ia menambahkan tidak menutup kemungkinan perkara ini disidangkan di Semarang mengingat dua tersangkanya ditahan di Semarang. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah menangkap Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat, Totok Santosa dan Fanni Aminadia. Raja dan permaisuri kerajaan yang berlokasi di Purworejo itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (jwn5/ant)