Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 20 Februari 2020

Kemnaker RI Sebut Omnibus Law Mampu Serap Tiga Juta Tenaga Kerja per Tahun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memperkirakan omnibus law Cipta Kerja mampu menyerap tenaga kerja hingga tiga juta jiwa per tahun. “Kalau sekarang ini kan per tahun kira-kira bisa menciptakan 2,5 juta. Kita berharap dengan omnibus law ini bisa menaikkan 2,7 juta hingga tiga juta tenaga kerja,” kata Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis. Terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap kontroversi dan kemungkinan hak-hak buruh yang berpotensi dicuri dengan kehadiran omnibus law, pemerintah masih melakukan kajian mendalam. Ida menjelaskan Kemnaker telah berusaha karena yang masuk ke omnibus law tersebut tidak hanya Undang-Undang 13 Tahun 2013 tetapi ada juga Undang-Undang BPJS dan lainnya karena sebagai bentuk perlindungan. “Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur dan angkatan kerja baru,” katanya. Ia mengatakan setiap tahun tercatat 2,5 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kehadiran omnibus law Cipta Kerja diharapkan mampu mengatasi masalah itu sekaligus memberikan perlindungan kepada yang sedang eksis bekerja. Terkait dengan hitungan atau pengaturan upah yang akan diterima oleh pekerja, politikus PKB tersebut mengatakan hal itu diatur atau ditetapkan oleh gubernur di masing-masing daerah. “Jadi upah itu ada upah minum provinsi kemudian ada upah untuk usaha padat karya dan upah bagi usaha mikro kecil,” katanya. Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan UU Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita warga Indonesia yang saat ini Rp4,6 juta per bulan menjadi sekitar Rp7 juta per bulan. “Sekarang ini pendapatan Indonesia per kapita Rp4,6 juta per bulan. Diharapkan dengan diketoknya UU Cipta Kerja, maka ini akan memperbaiki simplifikasi, harmonisasi regulasi dan perizinan,” kata dia. (jwn5/ant)

Pemkot Pekalongan Tetapkan Status Tanggap Darurat Sepekan

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menetapkan status tanggap darurat selama  sepekan terkait  kembali terjadinya banjir yang merendam ratusan rumah penduduk di wilayah empat kecamatan pada Kamis (20/2). Wakil Wali kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Kamis mengatakan bahwa penetapan status tanggap bencana ini diberlakukan mulai 20 Februari 2020 hingga 27 Februari 2020. “Kita baru saja selesai rapat koordinasi penanganan banjir bersama OPD, TNI, dan Polri dengan hasil penetapan status tanggap darurat selama sepekan. Oleh karena, mulai hari ini, kami sudah menyiapkan dapur umum,” katanya. Pada kesempatan itu, Afzan juga menyampaikan pada para lurah agar selalu mengaktifkan telepon seluler dan melaporkan data penanganan banjir, pengungsi dan wilayah terdampak banjir. “Kami sudah menginstruksikan kepada camat dan lurah yang wilayahnya rawan banjir selalu siaga agar pada saat terjadi bencana bisa secepatnya dilakukan koordinasi dan penanganan cepat,” katanya. Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini ada sekitar 1.100 warga yang mengungsi di beberapa titik lokasi pengungsian akibat banjir. Ia mengatakan adapun wilayah kelurahan yang terdampak banjir parah yaitu Tirto, Pasirkratonkramat, Banyurip, Jenggot, Poncol, Klego, dan Bandengan. “Pemkot juga membuka posko tanggap darurat yang berada di Stadion Hoegeng Kraton. Oleh karena, bagi masyarakat yang akan menyalurkan bantuan logistik bisa langsung ke posko itu,” katanya. Kepala Pelaksana Harian (Kalakar) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, Saminta mengatakan pihaknya sudah melakukan monitoring sejak Rabu (19/2) malam seiring dengan adanya banjir yang melanda di daerah setempat. “Kami sudah siapkan titik pengungsian dan deteksi kebutuhan pengungsian, dan berkoordinasi dengan seluruh elemen kebencanaan untuk membagi tugas,” katanya. (jwn5/ant)

Jalan Penghubung Utama Dua Desa di Batang Ambles 0,5 Meter

oleh

BATANG, Jowonews.com – Jalan yang menghubungkan Desa Jolosekti dengan Desa Manggis, Kecamatan Tulis menuju jalur pantai utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/2) pagi ambles sekitar 0,5 meter sehingga kondisi ini menganggu jalur transportasi perekonomian warga. Camat Tulis Wawan Nurdiansyah di Batang, Kamis, mengatakan bahwa amblesnya jalan tersebut diduga disebabkan terjadinya penurunan tanah di sekitar lokasi bencana, bukan karena longsor. “Kami sudah mengecek ke lokasi amblesnya badan jalan itu. Adapun faktor penyebab amblesnya jalan itu bukan terdampak longsor namun akibat terjadinya penurunan tanah di lokasi tersebut,” katanya. Menurut dia, penurunan tanah tidak hanya terjadi pada bagian badan jalan penghubung dua desa itu namun juga di areal persawahan yang berada di sekitar bencana yang mengalami retak. Pemerintahan kecamatan, kata dia, sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga untuk secepatnya melakukan perbaikan amblesnya badan jalan itu karena jalur tersebut juga menghubungkan wilayah Kecamatan Tulis dengan Subah. “Untuk penanganan darurat sudah dilakukan dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas Bina Marga untuk penanganan lebih lanjut,” katanya. Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Ulul Azmi mengatakan bahwa pemkab sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Energi, Sumber Daya Manusia Jawa Tengah untuk melakukan kajian amblesnya jalan tersebut. “Kita sudah koordinasi dengan Dinas ESDM Jateng agar segera meninjau lokasi amblesnya jalan itu. Harapannya, setelah dilakukan kajian, jalan tersebut bisa secepatnya diperbaiki,” katanya. (jwn5/ant)

6 Pasang Balon PDIP di Jateng Berpotensi Melawan Kotak Kosong

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Enam pasang bakal calon kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpotensi melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020. “Dari 12 paslon yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP, ada enam paslon yang dimungkinkan melawan kotak kosong pada pilkada mendatang,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto di Semarang, Kamis. Keenam bakal paslon itu adalah Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Kota Semarang), Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto (Kabupaten Grobogan), Joko Sutopo-Sriyono (Kabupaten Wonogiri), Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto (Kabupaten Sragen), Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan (Kabupaten Boyolali), Ngesti Nugraha-Basari (Kabupaten Semarang). “Misalnya pilkada di Kabupaten Semarang, sampai tahapan rekom (rekomendasi dari DPP PDIP, red) ini keluar, partai lain tidak mengusulkan, berpotensi gak ada lawan,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu. Menurut dia, pilkada melawan kotak kosong akan meringankan kerja partai pengusung kandidat pilkada. “Kalau lawan bumbung (kotak) kosong, gak ada pertarungan, kami konsolidasi saja,” katanya. Kendati demikian, Bambang Kribo menyebut mesin partai PDIP sudah siap untuk bergerak memenangkan paslon yang diusung pada pilkada. “Reorganisasi di tingkat ranting, anak ranting, dan PAC saat ini bisa dimanfaatkan masing-masing paslon untuk konsolidasi, DPD juga ‘support’ untuk masing-masing kabupaten/kota, kita sampaikan ke DPP calon-calon yang berpotensi menang,” ujarnya. Ia menambahkan, visi dan misi paslon yang diusung PDIP akan disusun oleh partai karena terkait dengan Trisakti Bung Karno dan Pola Pembangunan Semesta Berencana Berkelanjutan. Selain keenam bakal paslon kepala daerah yang berpotensi menjadi calon tunggal pada pilkada di Jateng mendatang, DPP PDIP telah mengeluarkan rekomendasi untuk Agus Sukoco-Eko Priyono (Kabupaten Pemalang), Sri Mulyani-Aris Prabowo (Kabupaten Klaten), Esti’anah-Joko Sutanto (Kabupaten Demak), Arif Sugiyanto-Rista (Kabupaten Kebumen), Arif Rohman-Tri Yuli Setyowati (Kabupaten Blora), Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Kabupaten Purbalingga). (jwn5/ant)

BKN Temukan Praktek Perjokian pada Seleksi CPNS 2019

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Kepegawaian Negara masih menemukan praktik perjokian dalam penyelenggaraan seleksi kompetisi dasar CPNS formasi 2019 yang digelar sejak 27 Januari lalu. “Ada joki, hari gini masih ada joki juga, jadi kita menangkap, ini jokinya profesional, ada semacam penyedia jasa,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Kamis. Sebanyak lima joki diamankan oleh panitia, temuannya yakni di Provinsi Sulawesi Selatan. Bima mengatakan, setiap tahun menangkap para joki di Sulawesi Selatan, termasuk pada penyelenggaraan kali ini. “Entah kenapa setiap tahun ada joki di Sulawesi Selatan yang kami tangkap, dan kami menyerahkannya ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut,” kata dia. Tidak hanya menyerahkan joki ke polisi, BKN rencananya juga menyiapkan sanksi tegas bagi peserta yang terlibat praktik tersebut. “Baru tes saja sudah curang, bagaimana jika sudah menjadi aparatur negara. Jadi sudah pasti (yang pakai joki), (mereka) tidak bisa lagi daftar CPNS,” ucapnya menegaskan. Badan Kepegawaian Negara menyebutkan sampai 20 Februari 2020 telah menyelenggarakan tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Formasi 2019 pada 329 instansi. “SKD CPNS Formasi 2019 yang dimulai 27 Januari 2020, pada Kamis, 20 Februari 2020 telah memasuki hari ke-24. Terhitung sampai dengan hari ini, 329 instansi, 20 pusat dan 309 daerah telah selesai melaksanakan SKD,” tutur Bima. Sementara, untuk 130 instansi, atau 39 instansi pusat serta 91 daerah masih melangsungkan SKD dan 62 instansi belum menyelenggarakan, menurut dia, pemerintah menjadwalkan tahapannya diselenggarakan hingga pekan pertama Maret 2020. Bima, mengatakan total instansi yang menyelenggarakan seleksi CPNS Formasi 2019, yakni sebanyak 521 instansi, 65 instansi pusat dan 456 daerah. Sementara, jumlah pelamar yang terdaftar sebagai peserta SKD yakni sebanyak 3,361 juta orang. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin Bolehkan Vaksin non Halal

oleh

LOMBOK, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan. “Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal,” kata Wapres Ma’ruf saat beruadiensi dengan Da’i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis. Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi pada anak, sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), tambah Wapres, sudah membolehkan pemberian imunisasi dan vaksin yang belum berstandar halal jika dampaknya berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Dalam MUI itu, kalau ada barang yang tidak halal, itu memang tidak boleh. Tetapi, kalau bahayanya besar, maka MUI membolehkan karena darurat,” ujarnya. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf mengingatkan kepada para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai dampak kesehatan apabila anak-anak tidak mendapat imunisasi. “Kemarin kan ada rubella, pernah juga dulu polio. Jadi itu harus bisa menjelaskan apa akibat daripada anak kalau tidak diimunisasi. Bahkan polio itu kalau tidak diimunisasi, itu akan menyebar kepada yang lain,” tuturnya. Sebelumnya, dalam Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (12/2), Wapres menyebutkan jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi meningkat dari 8,7 persen di 2013 menjadi 9,2 persen di 2018. Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2 persen di 2013 menjadi 57,9 persen pada tahun 2018. (jwn5/ant)

Terserempet Kereta Api, Seorang Warga Grobogan Meninggal Dunia

oleh

GROBOGAN, Jowonews.com – Seorang warga Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, meninggal dunia akibat terserempet kereta api barang di perlintasan tanpa palang di Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Rabu. Manajer Humas PT KAI Daops IV Semarang Krisbiyantoro dihubungi dari Kudus, Rabu, membenarkan kecelakaan tersebut yang terjadi di antara Stasiun Gubug dan Tegowanu. “Meskipun demikian, jalur kereta tetap aman dan lancar,” ujarnya. Menurut Camat Tegowanu Yunus Suryawan kecelakaan yang terjadi di kilometer 24+900 hilir antara Gubug-Tegowanu di perlintasan tanpa palang di Desa Medani tersebut, diperkirakan terjadi pada Rabu (19/2) pukul 12.15 WIB. Adapun kronologisnya, korban yang bernama Sudarmin warga Desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu mengendarai sepeda kayuh berjalan dari arah utara hendak menyeberang melintasi perlintasan KA tanpa palang pintu. Saat kejadian, kata dia, ada KA petikemas Kalimas-Tanjung Priok dengan nomor loko KA 2523 berjalan dari arah timur menuju ke barat. Ketika sampai di lokasi kejadian, korban yang ragu-ragu saat akan menyeberang perlintasan tersebut akhirnya terserempet kereta. Korban sendiri mengalami luka pada leher, kaki serta tangan. (jwn5/ant)

Selama Februari, 57 Warga Batang Positif DBD

oleh

BATANG, Jowonews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyatakan selama Februari 2020 tercatat 57 orang positif terkena demam berdarah dengue. “Sebenarnya laporan dari rumah sakit atau puskesmas cukup banyak. Akan tetapi, setelah kami cek melalui aplikasi DBD hanya ada 57 orang yang positif terserang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Batang Muchlasin di Batang, Rabu. Menurut dia, meski jumlah penderita DBD sudah mencapai puluhan orang, namun hingga kini belum ada laporan korban meninggal dunia akibat penyakit itu. “Alhamdulillah, sebanyak 57 orang yang menderita DBD dapat tertangani dengan baik dan kembali sembuh,” katanya. Ia yang didampingi Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Farikhun Asror menyebutkan beberapa wilayah kecamatan rawan endemik DBD antara lain Batang, Tulis, Kandeman, Subah, Banyuputih, Gringsing, Tersono, Limpung dan Bandar. “Akan tetapi, jumlah kasus DBD tertinggi ada di Batang kemudian disusul Kandeman, Tulis, Subah, dan Gringsing,” katanya. Ia mengatakan untuk mencegah penyebaran DBD, Dinkes akan melakukan pengasapan di wilayah endemis dan berharap pada masyarakat tertib melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan membersihkan tempat penampungan air yang bisa menjadi sarang nyamuk, menutup penampungan air, dan mengubur tempat yang bisa dijadikan sarang nyamuk. “Sebenarnya, kegiatan pengasapan (fogging) bukanlah cara yang tepat untuk memberantas nyamuk, yang paling efektif adalah tertib melakukan PSN,” katanya. Menurut dia, sebagian orang hanya mengandalkan kegiatan pengasapan yang dilakukan pemerintah atau puskesmas lokal padahal cara itu hanya bisa membasmi nyamuk dewasa, namun tidak ampuh untuk membasmi telur-telur dan jentik-jentik nyamuk yang berada di genangan air. “Oleh karena, untuk mencegah DBD adalah dengan cara melakukan PSN dan pengasapan agar hasilnya lebih optimal,” katanya. (jwn5/ant)