Jowonews

Hari: 24 Februari 2020

Mahfud MD soal Isu Reshuffle: Saya Tidak Ingin Dengar

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak pernah bicara terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. “Reshuffle saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa? Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah bicara reshuffle, tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin. Menurut dia, di sidang kabinet Presiden Jokowi biasa-biasa saja dan tak ada pernyataan terkait reshuffle kabinet. “Kita kan rata-rata setiap seminggu sidang kabinet itu dua atau tiga kali. Tidak ada isyarat itu, baik dari sikap maupun pernyataan. Jadi itu hak prerogatif Presiden,” ujar Mahfud. Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi tidak berencana melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Tidak ada rencana reshuffle. Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya,” kata Fadjroel saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/2). Fadjroel mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju diminta Presiden untuk fokus melaksanakan rencana kerja pemerintah. Jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019. Kabar reshuffle ini pertama kali mencuat karena cuitan Dede Budhyarto melalui akun Twitternya @kangdede78 yang bercentang biru atau bertanda sebagai akun terverifikasi. Dalam cuitannya, Dede bercerita tentang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor bersama para tokoh berpengaruh (influencer) hingga para artis pendukung Jokowi pada masa kampanye Pemilu Presiden 2019. “Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada ‘resafel’ (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yg kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede di akun twitternya. (jwn5/ant)

Penipuan CPNS Capai Rp2,2 M

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang merebak di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung aparat kepolisian mendapati sebanyak 17 korban yang tertipu mulai dari Rp18 juga hingga Rp250 juta. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna membeberkan, kasus penipuan CPNS tahun 2020 ditemukan saat menyisir di sembilan Polres yang ada di Jawa Tengah. Meliputi Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Purworejo, Polres Wonogiri, Polres Kebumen, Polres Banyumas, Polres Boyolali, Polres Demak dan Polres Kudus.  “Total kerugian korban yang kita amankan mencapai Rp 2.241.250.000,” katanya. Saat ini, pihaknya sudah menetapkan 23 pelaku sebagai tersangka. Hingga sekarang sedang diperdalam penyelidikannya. Ia menghimbau bagi masyarakat yang merasa tertipu oleh oknum yang menjanjikan lolos CPNS untuk segera melapor. Selain itu menurut Kombes Pol Iskandar masyarakat harus mulai cerdas dimana jangan mudah dibujuk rayu untuk mengeluarkan sejumlah uang demi lolos CPNS. “Penipuan model seperti ini dari dulu sudah ada, intinya jangan percaya dengan siapapun yang meminta sejumlah uang untuk masuk menjadi PNS. Sekarang semuanya sudah pakai sistem jadi bagaimana mau diakali,” tegasnya.(jwn5/akh)

Baru Dibangun, Jembatan Pusung Senilai Rp1,2 Miliar Boyolali Ambrol

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Sebuah jembatan yang menghubungkan kampung Pusung-Surodadi di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin ambrol, tetapi tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Boyolali Arief Gunarto,  ambrolnya Jembatan Pusung di Banaran tersebut terjadi sekitar pukul 06.15 WIB, dan saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak sampai ada korban. Arief Gunarto mengatakan pihaknya sudah mengecek ke lokasi, dan jembatan tersebut ambrol karena salah satu ujung gelagar jembatan runtuh jatuh ke dasar sungai. Jembatan Pusung tersebut dibangun pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp1,265 miliar. Jembatan itu, memiliki panjang bentangan sekitar 16 meter dan lebar 5 meter, sedangkan tinggi jembatan dari dasar sungai sekitar 10,5 meter. “Jembatan ini, pondasi penyangganya ada yang patah akibat tergerus arus sungai pada musim hujan saat ini. Jembatan itu dalam masa pemeliharaan,” katanya. Dia mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menemukan ada retakan pada abutment jembatan, pada Selasa (18/2). Kondisi itu, sudah disampaikan kepada pihak rekanan agar segera diperbaiki dengan menutup retakan itu. Namun, kata dia, kondisi cuaca dengan hujan sangat tinggi arus banjir sering menggerus retakan semakin lebar. “Kami menganalisa air masuk ke retakan itu, dan menyebabkan tekanan dan itu mendorong abutment, sehingga kemudian runtuh ke dasar sungai.” katanya. Menurut dia, runtuhnya gelagar dan plat jembatan tersebut kemungkinan terjadi secara pelan-pelan dan tidak langsung patah. Hal itu karena gelagar dan plat jembatan masih dalam kondisi utuh. “Gelagar itu, masih bisa dimanfaatkan lagi dengan metode pelaksanaan tertentu,” katanya. Ia menjelaskan, jembatan Pusung tersebut masih dalam pemeliharaan rekanan hingga tanggal 2 Juni mendatang sehingga menjadi tanggung jawab rekanan, dan mereka bersedia untuk segera melaksanakan perbaikan. “Rekanan sudah mulai turun lapangan untuk memperbaiki jembatan ambrol itu,” katanya. Putusnya jembatan yang menghubungkan kampung Pusung-Surodadi di Kelurahan Banaran tersebut untuk sementara tidak bisa digunakan dan Polisi sudah menutup jalur dengan memasang pita polisi agar kendaraan tidak melintas. (jwn5/ant)

Dilanda Hujan Deras, Batang dan Pekalongan Dikepung Banjir

oleh

BATANG, Jowonews.com – Hujan deras yang terus menerus mengguyur Kabupaten Batang dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejak Ahad malam (23/2) hingga Senin siang (24/2) menyebabkan dua daerah tersebut dikepung banjir. Berdasar data yang dihimpun di Batang, Senin, sebanyak 10 desa/kelurahan di Kecamatan Batang yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 40 sentimeter hingga 50 meter tersebut terjadi di Desa Denasri Kulon, Denasri Wetan, Watesalit, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Kelurahan Karangasem Selatan, Karangasem Utara, Kasepuhan, Proyonangan Tengah, dan Proyonangan Utara. Akibatnya aktivitas masyarakat di 10 desa/kelurahan terganggu dan sejumlah sekolah diliburkan. Bupati Batang Wihaji bersama Kapolres Batang AKBP Abdul Waras dan Komandan Komando Distrik Militer 0736/Batang Letkol. Kav Henry Napitupulu langsung melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi banjir sekaligus menampung keluhan para korban banjir. Bupati Batang Wihaji mengatakan Pemkab sudah melakukan langkah antisipasi dengan mengevakuasi dan menyiapkan kebutuhan logistik, serta obat-obatan yang dibutuhkan korban. Saat ini, fokus pada pendirian dapur umum di lokasi masing-masing desa atau kelurahan terdampak banjir dan menyiapkan sejumlah titik pengungsian seperti mushala, masjid, dan Pendopo Kantor Bupati. “Saya sudah perintahkan para camat dan kepala desa atau lurah untuk menyiapkan kebutuhan para korban banjir seperti beras, mie, dan obat-obatan. Adapun bagi rumahnya yang terendam banjir, saya minta warga mengungsi ke tempat yang telah disediakan,” katanya. Menurut dia, banjir yang melanda sejumlah desa/kelurahan ini karena selain dampak curah hujan yang cukup tinggi, juga meluapnya sungai Gabus ke lokasi permukiman penduduk. “Kita sudah mengajukan permohonan normalisasi pada Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat. Kami berharap normalisasi sungai itu bisa secepatnya dilakukan sehingga saat hujan, banjir tidak terlalu menggenangi permukiman penduduk,” katanya. Korban banjir, Santi (40) mengatakan banjir yang melanda di Desa Denasri Kulon ini mulai terjadi sekitar pukul 03.00 WIB hingga Senin siang ini akibat meluapnya sungai Gabus. “Kami sejak semalam tidak tidur dan waspada pada kemungkinan yang bisa terjadi akibat banjir ini. Saat ini, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing meski kami tidak bisa beraktivitas seperti memasak atau yang lainnya,” katanya. Banjir yang melanda sejumlah desa Kecamatan Tirto dan Siwalan menyebabkan 470 warga mengungsi ke lokasi yang aman seperti mushala, masjid, dan balai desa. Selain itu, pemkab juga mendirikan dapur umum untuk membantu ratusan korban banjir yang mengungsi di sejumlah lokasi seperti mushala dan masjid.. “Para korban kini sedang menghadapi dampak banjir seperti kesulitan beribadah dan memasak. Oleh karena, saya ingin memastikan dapur umum untuk para korban banjir berfungsi dengan baik atau tidak,” kata Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti. (jwn5/ant)

Polda Jateng Bekuk Spesialis Pembobol ATM

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Direktorat Reskrimum Polda Jawa Tengah menangkap anggota sindikat pencurian spesialis mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang berhasil menggasak uang tunai di senilai Rp800 juta lebih dari ATM BCA di Magelang. Dalam konfrensi persnya Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Sutisna mengatakan pihaknya meringkus dua anggota sindikat pencurian tersebut, dua di antaranya masih buron. Kedua pelaku tertangkap di rumahnya di daerah Kabupaten Bandung yakni masing-masing adalah Yoris Togas dan Adang Sobarna. Selain mengamankan pelaku sindikat pencurian mesin ATM, jelas Iskandar, petugas juga mengamankan istri salah satu pelaku karena ikut menikmati hasil curian. “Para tersangka ini mengaku sudah melakukan lima kali perbuatan, yang pertama melakukan pencurian pintu air dan kemudian melakukan pencurian sepeda motor. Terakhir ini, mereka melakukan pencurian mesin ATM. Modusnya yakni mesin ATM di bongkar menggunakan alat las. Sebelumnya mereka survei di beberapa lokasi, artinya melihat mesin ATM yang paling aman dan tidak ada petugasnya serta sepi. Mereka menggunakan mobil untuk mengangkut ATM ini, dan dibawa ke rumah salah satu pelaku yang masih DPO,” katanya. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang melarikan diri. Yakni Saepul dan Supardi. Keduanya, diketahui sebagai otak dari aksi kejahatan pembobolan mesin ATM di Magelang. “Saat ini kita mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya uang tunai Rp82 juta, dua sepeda motor, potongan bagian dari mesin ATM dan sejumlah kuitansi. Menurut tersangka sejumlah uang sudah dipergunakan salah satunya untuk membeli rumah. Kita juga mengamankan tabung dan selang las,” imbuhnya. Kombes Pol Iskandar juga mengingatkan kepada para pelaku yang masih buron untuk menyerahkan diri karena jika tidak maka pihaknya akan memberikan tindakan tegas terukur bahkan tidak segan-segan untuk ditembak. Pihak Polda Jateng juga telah menyebar foto-foto pelaku yang masih buron sehingga bagi masyarakat yang merasa melihat pelaku untuk segera lapor. “Jika semakin membuat resah maka akan kami tindak tegas terukur bahkan tidak segan untuk kami tembak,” pungkasnya. (jwn5/akh)

Edhy Prabowo Tunggu Sah dari Presiden Buka Keran Ekspor Benih Lobster

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa revisi aturan soal larangan ekspor benih lobster tinggal dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian disahkan. “Sudah (finalisasi), tinggal saya laporkan ke Presiden,” kata Edhy ketika ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Senin. Menurut Edhy, sejatinya draf revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia itu akan diserahkan pada awal Maret. Namun, Edhy mengatakan akan mengupayakan draf bisa sampai di tangan Presiden Jokowi pada Februari ini. “Diharapkan awal Maret ya, seharusnya sih bulan ini, tapi kan karena waktu ya, kita lihat,” imbuhnya. Edhy menuturkan revisi aturan itu juga akan mengakomodasi kebijakan ekspor benih lobster. “Sudah semua, tunggu waktunya akan kami umumkan,” kata Edhy. Revisi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia itu menjadi polemik karena menjadi kebijakan yang berbanding terbalik dengan era Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Susi berkeras melarang ekspor benih lobster karena sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Sementara itu Edhy berniat membuka ekspor benih lobster untuk mengakomodiasi pihak-pihak yang kehilangan mata pencaharian atas larang tersebut. Pembukaan keran ekspor benih juga dilakukan untuk mengatasi tingginya penyelundupan. Selain itu, dalam aturan yang baru, pemerintah mengklaim akan mengontrol penangkapan benih lobster untuk menjaga habitatnya tetap terjaga. (jwn5/ant)

BNPB: Tidak Mungkin Selter Pengungsi Andalkan Pemerintah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan penyediaan selter atau tempat penampungan sementara bagi korban bencana yang mengungsi di daerah tidak sepenuhnya mengandalkan dukungan pemerintah. “Penyediaan selter ini juga bisa kita harapkan menjadi salah satu upaya dari masyarakat yang mungkin saja lahannya merupakan lahan publik,” katanya di Jakarta, Senin. Ia mengatakan balai desa, masjid, gereja, dan pura yang berada di tepi pantai bisa difungsikan menjadi selter saat ada kejadian bencana mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah untuk membangun tempat penampungan sementara pengungsi di seluruh daerah. “Apalagi jika melihat kebutuhan selter di sepanjang ratusan kilometer pantai barat Sumatera,” kata dia. Kawasan yang rawan menghadapi gempa dan tsunami seperti pantai selatan Pulau Jawa, bagian timur Indonesia termasuk Sulawesi, Maluku, Palu, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga luas. Pemerintah tidak mungkin bisa menyediakan tempat penampungan di seluruh wilayah tersebut. “Kalau sebanyak itu tentu tidak mungkin,” katanya. Oleh karena itu, BNPB menawarkan fasilitasi bagi lembaga/instansi maupun pendonor yang ingin membantu menyediakan selter di daerah rawan gempa dan tsunami. (jwn5/ant)

Polri Minta Masyarakat Lapor Temuan Konten Radikal di Medsos

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Biro Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol. Budi Setiawan berpesan kepada masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan konten radikal di media sosial. “Laporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye prokhilafah di media sosial,” kata Brigjen Pol. Budi melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (23/2). Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Upaya Peran Pers dan Generasi Milenial dalam Membendung Paham Radikalisme. Ia juga meminta masyarakat dengan lingkungan sekitarnya saling mengingatkan untuk bersikap bijak dalam menerima informasi. Guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat gerakan radikalisme, dia menjelaskan bahwa Polri melakukan berbagai upaya pencegahan, pembendungan, dan penegakan hukum. Dalam kesempatan itu, pihaknya meminta kepada pers mahasiswa untuk memberitakan informasi yang benar dan menolak menyebarkan hoaks. “Pers Mahasiwa mengajarkan kemampuan menguji setiap informasi yang diterima masyarakat sehingga mampu menolak informasi, menolak menyebarkan, menolak memproduksi segala macam hoaks,” katanya. Ia menambahkan bahwa penyebaran informasi hoaks merupakan salah satu cara untuk menyebarkan paham radikal. “Saat ini memanfaatkan era keterbukaan informasi seperti sekarang dengan memproduksi dan menyebarkan hoaks atau berita bohong guna menarik dukungan dengan sasaran masyarakat sebagai penerima berita dan bisa sekaligus berperan sebagai penerus atau bahkan produsen berita,” katanya. Hal tersebut menurutnya bisa terjadi karena literasi (pemahaman) masyarakat tentang pengelolaan informasi masih sangat minim. “Masyarakat mudah percaya dan memviralkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi yang berbau agama,” katanya. Kondisi tersebut membuat para radikalis menjadikan hoaks sebagai strategi yang efektif. Untuk melawan dan membendung hal tersebut, menurutnya mahasiswa yang merupakan agen perubahan dan intelektual berperan penting dalam memublikasikan pengetahuan pengelolaan informasi kepada masyarakat (mahasiswa lainnya) melalui pemberitaan yang mereka publikasikan dalam pers mahasiswa. Ia juga mengingatkan agar pers mahasiswa untuk menggunakan pilihan kata yang baik dalam menyebarkan informasi. Selain itu, pers mahasiswa diharapkan selalu meningkatkan kompetensi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sehingga beritanya berkualitas, termasuk proses produksinya harus sesuai dengan kaidah baku jurnalistik. (jwn5/ant)