Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 11 Maret 2020

Pasien Positif COVID-19 di Indonesia Bertambah Lagi Tujuh Orang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pasien positif terinfeksi virus corona jenis baru (COVID-19) di Indonesia bertambah tujuh orang dengan mayoritas merupakan imported case atau terinfeksi di luar negeri, kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto. “Per Rabu sore ini bertambah tujuh pasien, dengan kondisi rata-rata sakit ringan ke sedang. Kecuali pasien nomor 29 dan 30 yang sakit sedang. Dan semuanya adalah Imported case,” kata Yurianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan, tujuh pasien positif corona tersebut diidentifikasi sebagai pasien 28, hingga pasien 34. Namun dari perkembangan terbaru pada Rabu, pasien nomor 25 telah meninggal dunia, sedangkan pasien nomor 06 dan 14 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang untuk menjalani karantina di rumah masing-masing. Dengan demikian, total 31 pasien positif masih menjalani isolasi di rumah sakit. Yuri mengatakan ketujuh pasien positif baru ini adalah seluruhnya Warga Negara Indonesia. Dia merincikan tujuh pasien positif baru COVID-19 yaitu, Pasien 28, laki-laki berusia 37 tahun dengan kondisi sakit ringan-sedang. Pasien 29, laki laki berusia 51 tahun, dengan kondisi sakit sedang. Pasien 30, laki laki berusia 84 tahun, dengan kondisi sakit sedang. Lalu Pasien 31, perempuan berusia 48 tahun, dengan kondisi sakit ringan-sedang. Pasien 32, laki laki berusia 45 tahun, dengan kondisi sakit ringan-sedang. Pasien 33, laki-laki berusia 29 tahun, dengan kondisi sakit ringan-sedang serta Pasien 34, laki-laki berusia 42 tahun, dengan kondisi sakit ringan-sedang. (jwn5/ant)

Panpel PSIS Siapkan 750 Tiket Untuk Aremania

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Panitia pelaksana (panpel) pertandingan PSIS Semarang memberikan kuota 750 lembar tiket bagi pendukung Arema FC (Aremania) yang akan memberikan dukungan langsung timnya pada lanjutan kompetisi Liga 1 2020 di Stadion Moch Soebroto Magelang pada Sabtu (14/3). Wakil Ketua Panpel PSIS Semarang Pujianto di Semarang, Rabu, mengatakan seluruh persiapan, termasuk perizinan dan pengamanan, telah dipenuhi. “Kami berikan kuota 750 lembar tiket untuk Aremania dan suporter Singo Edan itu akan kami tempatkan di tribun VIP barat sebelah utara,” kata Pujianto. Pada laga kandang pertama ini, kata dia, panpel mencetak sekitar 15 ribu lembat tiket. Harga tiket antara Rp45 ribu-Rp150 ribu. Ia menambahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan akan memeriksa secara ketat para pendukung Arema yang datang ke Magelang. Sementara itu, Manajer PSIS Semarang Anton Nikiyulun mengatakan Dragan Djukanovic (pelatih PSIS) dan anak-anak asuhnya masih mengagendakan latihan di Semarang dan akan bertolak ke Magelang dua hari menjelang pertandingan. Pada laga sebelumnya PSIS Semarang mampu “mencuri” poin di kandang Persela Lamongan dengan kemenangan tipis 2-3, sedangkan Arema FC justru harus mengakui keunggulan tim tamu Persib Bandung yang mengalahkannya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan skor 1-2. Saat ini PSIS Semarang bercokol di urutan ke-9 klasemen sementara Liga 1 2020, dengan raihan 3 poin dari dua kali bertanding. Sementara Arema berada di posisi kedelapan dengan 3 poin dari dua kali bertanding.(jwn5/udi)

Demam Berdarah di Jateng Renggut 17 Nyawa Hanya Dalam 2 Bulan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Tengah sungguh nyata karena dalam waktu 2 bulan saja sepanjang tahun 2020, penyakit berbahaya ini sudah merenggut 17 nyawa. Oleh karena itu, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/kota setempat menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk serta jentik nyamuk guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien penderita DBD. “Penanggulangan DBD yang paling tepat dan sederhana adalah melakukan tindakan preventif berupa pemberantasan sarang nyamuk serta jentik nyamuk dengan melibatkan juru pemantau jentik di tiap rumah, sekolah, maupun kantor,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo di Semarang, Rabu. Ia menyebutkan jumlah pasien penderita DBD di Jateng pada periode Januari 2020 hingga awal Maret 2020 tercatat sebanyak 1.227 orang, 17 orang di antaranya meninggal dunia. atau 3,53 kasus per 100 ribu jiwa penduduk. Dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, jumlah pasien DBD terbanyak di Kabupaten Cilacap dengan 146 kasus dan dua kematian, kemudian Kabupaten Jepara 104 kasus, dan Kota Semarang 85 kasus. “Penyebaran penyakit DBD di Jateng hampir merata di 35 kabupaten/kota,” ujarnya. Menurut dia, jumlah pasien DBD di Jateng tiap tahun cenderung mengalami kenaikan mulai Oktober hingga puncaknya pada Februari dan Maret. “Setelah itu akan turun pada April, lalu Oktober naik lagi, begitu terus. Yang perlu diwaspadai saat ini kita masuk siklus 10 tahunan DBD. Tahun ini semoga kecenderungannya menurun,” katanya. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Wongsonegoro Semarang Eko Krisnarto mengatakan bahwa pihaknya sudah merawat 182 pasien DBD pada Januari-Maret 2020. “Pada Januari 2020 kami merawat 59 pasien DBD, Februari 92 pasien DBD, dan Maret 31 pasien DBD,” ujarnya.(jwn5/udi)

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan, Pemerintah Didesak Keluarkan Perpres Pengganti

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). “Perpres pengganti itu penting untuk menjamin kepastian hukum karena BPJS Kesehatan menyatakan akan tetap menggunakan Perpres yang lama bila pemerintah belum mengubah atau mengeluarkan perpres baru,” kata Tulus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Tulus mengatakan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tidak serta merta bisa membuat BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran peserta. Dengan kata lain, kenaikan iuran tetap akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan. Karena itu, agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berdampak pada pelayanan kepada pasien, pemerintah harus cepat segera menindaklanjuti putusan MA tersebut. Tulus khawatir putusan MA itu akan membuat BPJS Kesehatan mengurangi layanan kepada pasien bila tidak ada tindak lanjut yang segera dari pemerintah. “YLKI khawatir pembatalan itu berdampak terhadap reduksi pelayanan kepada pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan nonmedis, masih lebih baik. Kalau yang direduksi layanan medis, bisa membahayakan pasien,” tuturnya. MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020. Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut. Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (jwn5/ant)

Pascaputusan MA, YLKI Minta BPJS Kesehatan Tidak Kurangi Pelayanan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengurangi layanan kepada pasien setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. “YLKI khawatir pembatalan itu berdampak terhadap reduksi pelayanan kepada pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan nonmedis, masih lebih baik. Kalau yang direduksi layanan medis, bisa membahayakan pasien,” kata Tulus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat. Menurut Tulus, putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan bisa dikatakan menggembirakan bila dilihat pada konteks kepentingan jangka pendek. “Namun, bila ditelusuri lebih mendalam, putusan itu juga berisiko tinggi bagi pelindungan dan pemenuhan hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan,” tuturnya. MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020. Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut. Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (jwn5/ant)

Panen Raya di Banyumas Diperkirakan Berlangsung Akhir Maret

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memperkirakan masa panen raya di wilayah itu akan berlangsung mulai akhir  Maret dan puncaknya pada April 2020. Kepala Dinpertan KP Kabupaten Banyumas Widarso di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu mengatakan, saat ini sebagian petani di sekitar kaki Gunung Slamet dan wilayah timur Banyumas khususnya Kecamatan Kemranjen sudah ada yang mulai panen. “Kalau di sekitar kaki Gunung Slamet memang panennya rutin, tidak pernah berhenti tanam padi karena airnya selalu tersedia,” jelasnya. Ia mengatakan hingga saat ini tanaman padi yang telah panen mencapai kisaran 1.000 hektare dari total luas tanam yang 30.000 hektare. Widarso memperkirakan potensi luas tanaman padi yang siap dipanen saat panen raya mencapai kisaran 20.000 hektare, sedangkan sisanya pada bulan Mei. “Kami memang belum menerima laporan mengenai produktivitasnya, namun diperkirakan bisa mencapai 7-8 ton gabah kering panen per hektare,” katanya. Menurut dia, petani yang saat sekarang telah panen bisa merasakan harga yang cukup tinggi karena masih berkisar Rp4.500-Rp5.000 per kilogram. Lebih lanjut, dia mengimbau petani yang telah selesai panen agar segera mengolah lahannya sehingga dapat secepatnya menanam padi kembali. “Apalagi ini kan baru satu kali panen pada musim tanam Oktober-Maret, jadi petani diimbau untuk segera mengolah lahannya dan menanam kembali selagi masih banyak air,” katanya. Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Dani Satrio mengatakan pihaknya siap menyerap gabah dan beras hasil panen petani di wilayah eks Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. “Kita siap serap, target kita (pada tahun 2020 sebanyak) 29.000 ton. Bulan April kita akan lakukan penyerapan karena wilayah Banyumas akan memasuki masa panen raya,” katanya di Purwokerto, Senin (9/3). (jwn5/ant)

DPRD Provinsi Pastikan Kesiapan KPU Sragen Gelar Pilkada

oleh

SRAGEN, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen menyatakan kesiapannya guna menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 pada 23 September mendatang. Sampai dengan awal Maret ini sudah melantik Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk kesekretariatan di 20 kecamatan. Penegasan ini disampaikan Komisioner KPU Sragen Divisi Hukum Suwarsono kepada Komisi A DPRD Jateng. Pada Jumat (6/3), seluruh jajaran komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu melakukan kunjungan kerja ke KPU Sragen. Dalam kunjungan itu M Yunus dari Dapil Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri bertindak sebagai pimpinan rombongan. Secara panjang lebar, Suwarsono lantas menjelaskan, selain dari sisi persiapan internal turut dilaporkan pula perihal masalah anggaran. Pihak KPU Sragen mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah setempat senilai Rp 24,3 miliar. Anggaran tersebut diyakini bisa untuk melenyelenggarakan pilkada. Dalam kesempatan itu pula, M Yunus mengemukakan, Komisi A dalam beberapa waktu ini sedang melakukan roadshow ke 21 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Bahkan telah menginisiasi Raperda Dana Cadangan Pilkada Jateng 2024. ”’Kunjungan kami ke KPU Sragen ini untuk mengetahui kesiapan lembaga penyelenggaran pemilu termasuk usulan maupun kendala apa yang dihadapi,” ucapnya. Anggota Komisi A lain, Romly menyoroti perihal tidak adanya calon perseorangan yag mencalonkan diri. Ditarik anggaran tentu ada revisi-revisi pengalokasian terlebih banyak masukan perihal kecilnya anggaran untuk PPK, PPS sampai KPPS. Dwi Yasmanto berharap KPU Sragen turut memberikan masukan untu pengayaan materi raperda dana cadangan pilkada. Menjawab pertanyaan anggota Komisi A, Suwarsono mengemukakan, dengan ketiadaan calon perseorangan KPU bisa mencoba menghitung kembali anggaran Rp 24,3 miliar agar bisa untuk menambah dana bantuan untuk PPK. Diakuinya pembahasan anggaran di TAPD Sragen sangat rumit. “Kami minta penambahan Rp 50 ribu saja sudah merombak dana sekian ratus juta anggaran daerah. Karena itu kami mencoba menghitung kembali dana hibah,” ucapnya. Perihal raperda dana cadangan pilkada, ia menginginkan standardisasi alokasi daerah supaya tidak beda jauh. Selama ini muncul kecemburuan anggaran antardaerah berbeda-beda, sementara secara kinerja sama. Kabupaten Sragen memiliki 20 kecamatan dnegan 208 desa. KPU memastikan ada 1.644 TPS. Pada Pilkada 2015 lalu ada empat pasangan calon yang akan dipilih.(jwn05)

Plt Dirjen PAS Resmikan Fasilitas Pembinaan Membatik di LPP Semarang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Nugroho meresmikan bangunan dan fasilitas membatik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang, Jawa Tengah, Selasa. LPP Semarang sebelumnya telah dikenal luas sebagai sentra produksi kain batik yang berkualitas baik dan mampu bersaing dengan produksi perajin luar lapas. “Dengan semakin lengkap dan bertambah fasilitas membatik di Lapas Perempuan Semarang, diharapkan akan lebih banyak warga binaan yang dapat mengikuti dan mendalami keterampilan membatik, sehingga dapat menjadi bekal bagi dirinya saat keluar dari lapas,” ujar Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa. Nugroho pun menyinggung tentang masih kurang ekspose media tentang keberhasilan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam menciptakan narapidana-narapidana unggul penghasil karya di dalam lapas, khususnya batik dari Lapas Perempuan Semarang. Nugroho memberikan apresiasi kepada UNODC sebagai lembaga nonpemerintah atau NGO (non government organization) yang telah membantu melengkapi fasilitas membatik, serta Second Change Fondation yang telah memberi pelatihan membatik bagi narapidana di Lapas Perempuan Malang. Country Manager UNODC di Indonesia Colly Brown menyatakan kekagumannya kepada Ditjen Pemasyarakatan dengan segenap tugas yang diemban, antara lain menyiapkan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal saat bebas nanti. “Respect yang besar kami haturkan untuk semua insan pemasyarakatan atas dedikasi yang diberikan untuk kehidupan WBP yang lebih baik,” ujar Colly. Menyinggung fasilitas batik yang diberikan untuk Lapas Perempuan Semarang, Colly mengungkapkan bahwa UNODC memprioritaskan fasilitas membatik karena memandang hal itu sangat berguna bagi narapidana LPP Semarang. “Dengan ini kami berharap fasilitas ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat bagi seluruh narapidana di LPP Semarang, sehingga tidak hanya sebagai pengisi waktu luang, namun juga harus berguna bagi keberlangsungan hidup mereka hingga bisa menjadi bekal hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan,” kata dia. Tarsono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga menyambut baik diresmikannya fasilitas membatik di LPP Semarang. “Bantuan paket lengkap ini akan menambah kemampuan dan keterampilan narapidana dan meningkatkan produksi dari Lapas Perempuan Semarang,” ujar Tarsono. Adanya fasilitas tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat telah bersama-sama melakukan tugas mulia berupa pembinaan yang baik bagi narapidana. “Ini sesuai dengan konsep pembinaan pemasyarakatan, dengan masyarakat yakni NGO ikut aktif bersama-sama dengan pemerintah peduli terhadap pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kami berharap kerja sama ini berlangsung terus untuk menciptakan sistem pembinaan yang baik,” kata Tarsono pula. (jwn5/ant)