Jowonews

Presiden Perintahkan Gubernur se-RI Buat Rencana Aksi Detail Penanganan COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat rencana aksi detail terkait penanganan COVID-19, khususnya membuat peta edaran COVID-19 di wilayah masing-masing. “Presiden memerintahkan para gubernur membuat rencana aksi detail, khususnya terkait peta edaran COVID-19 di wilayah masing-masing,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam telekonferensi pers seusai mengikuti Rapat Terbatas Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19, di Jakarta, Selasa. Presiden juga telah meminta gubernur melakukan refoccusing dan re-alokasi sesuai Instruksi Presiden No.4/2020 termasuk program sosial untuk keluarga miskin dan padat karya tunai dan memangkas biaya tidak perlu. “Kemudian semua kebijakan yang diambil para gubernur selaku ketua gugus tugas diupayakan komprehensif melibatkan seluruh komponen, termasuk tokoh agama dan tokoh lain sehingga didukung penuh masyarakat,” ujar Doni. Lebih jauh Doni menyampaikan pemerintah akan mengoptimalkan industri-industri yang mendukung penanganan COVID-19. Doni mengatakan jika optimalisasi industri-industri tersebut bisa maksimal, maka industri bisa bekerja sama dengan komponen daerah untuk bisa membantu negara-negara lain yang membutuhkan APD, karena sebagian besar industri tekstil di Asia Selatan dan Tenggara negara maju justru mengurangi industri tekstil. (jwn5/ant)

Ada Sanksi Mengancam Pemain PSIS yang Langgar Aturan Selama Libur

JAKARTA, Jowonews.com – Manajemen PSIS Semarang mengancam akan memberikan sanksi kepada para pemain jika kedapatan melanggar aturan selama masa libur di tengah ancaman pandemi corona (COVID-19). “Apabila ada pemain yang melanggar, kami pasti akan beri sanksi. Kami berharap semua pemain bisa mentaati aturan tersebut demi kesehatan dan kebugaran pemain semua,” ujar manager PSIS Wahyoe Winarto seperti dilansir laman resmi klub, Selasa. Adapun aturan yang tidak boleh dilanggar yakni tetap melakukan latihan secara mandiri, menjaga pola makan, dan tidak keluar rumah supaya ketika kembali berkumpul dalam keadaan yang prima untuk mengikuti latihan. Sebelum para pemain kembali diliburkan, tim dokter PSIS Semarang telah menimbang berat badan dan akan dicocokkan kembali ketika para pemain sudah kembali ke Semarang. Apabila saat kembali ditimbang hasilnya berbeda, maka manajemen akan memberikan sanksi. “Kami memutuskan untuk meliburkan pemain selama dua minggu ke depan, namun saat libur para pemain tetap diberi materi latihan mandiri. Selain itu, pemain juga dituntut untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih,” kata dia. Sebelumnya, manajemen PSIS Semarang memutuskan untuk meliburkan para pemain yang diminta untuk kembali rumahnya masing-masing menyusul penghentian sementara Liga 1 Indonesia 2020 akibat pandemi COVID-19. (jwn5/ant)

Muhammadiyah Imbau Warga Tunggu Perkembangan Ancaman Corona Sebelum Rencanakan Mudik

JAKARTA, Jowonews.com – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajak masyarakat yang merencanakan mudik Lebaran tahun ini agar menunggu perkembangan kondisi keamanan seiring ancaman penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. “Sebelum memutuskan untuk mudik, masyarakat hendaknya memantau perkembangan COVID-19 yang disampaikan resmi oleh pemerintah,” kata Mu’ti saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Untuk itu, dia mengatakan jika situasi memungkinkan maka tidak ada salahnya mudik dengan tetap mematuhi protokol yang diterbitkan pemerintah. Di sisi lain, Mu’ti mengimbau jika situasi ketika waktu mudik nanti tidak memungkinkan sebaiknya masyarakat tidak memaksakan diri pulang kampung karena keselamatan dan kesehatan jauh lebih penting. Menurut dia, silaturahim Idul Fitri sangat penting. Akan tetapi, itu semua merupakan tradisi masyarakat atau bukan ajaran agama. Maka dari itu, Sekum PP Muhammadiyah menyebut terdapat banyak cara agar tali silaturahim tetap terjalin di antara sesama manusia meski keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan mudik. “Silaturahim memang penting dan sangat dianjurkan. Tetapi tidak harus dalam bentuk bertemu muka. Silaturahim bisa melalui telepon atau video dan cara lain yang aman,” katanya. (jwn5/ant)

HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR/MPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, tegas menolak rencana dilakukan uji cepat alias rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya. Menurut dia, tes massal COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah COVID-19. “Batalkan rencana rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan terutama tenaga medis,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Ia mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Penekanan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Politisi PKS itu juga mendorong DPR bersama pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar COVID-19, sebagaimana dimintakan direktur utama BPJS. “COVID-19 telah menjadi ‘teror’ dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu DPR mendorong pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan COVID-19,” ujarnya. Hal itu menurut dia sesuai dengan UU Nomor 20/2019 tentang APBN 2020 yaitu revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Ia mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak COVID-19. “DPR perlu mendorong pemerintah mengajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara sekitar Rp2.500 triliun tahun ini, fokus untuk keselamatan rakyat dari COVID-19 dan masalah-masalah terkait,” katanya. (jwn5/ant)

Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Menjadi 686 Orang

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan jumlah kasus warga yang positif terpapar virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia bertambah  107 kasus hingga menjadi 686 orang dengan angka kematian bertambah  tujuh hingga total 55 orang. “Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif 107 kasus, sehingga total saat ini 686 kasus positif,” kata Jubir  Achmad Yurianto dalam acara konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di Jakarta Timur, Selasa. Achmad Yurianto mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan tersebut merupakan kasus yang dilaporkan dari 23 Maret pukul 12.00 WIB hingga 24 Maret pukul 12.00 WIB. Ia memaparkan, dari 107 kasus baru tersebut berasal di antaranya dari DKI Jakarta (70 kasus), Jawa Timur (10 kasus), Banten (9 kasus), Sumatera Utara (5 kasus), Jawa Tengah (4 kasus), serta masing-masing 1 kasus di DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau dan Papua. Sementara itu, ujar dia, tidak ada penambahan kasus yang sembuh sehingga yang telah sembuh secara kumulatif masih sama yaitu sebanyak 30 orang. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 itu meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan tetap bekerja keras menangani COVID-19. Sedangkan di tingkat global, jumlah orang yang terpapar COVID-19 sudah lebih dari 382 ribu orang dengan jumlah kematian lebih dari 16 ribu orang. Negara-negara yang terbanyak jumlah kasusnya sejak COVID-19 merebak adalah Republik Rakyat China (sekitar 81 ribu kasus), Italia (sekitar 63 ribu kasus), Amerika Serikat (sekitar 46 ribu kasus), Spanyol (sekitar 35 ribu kasus), dan Jerman (sekitar 29 ribu kasus). Kemudian negara Iran (sekitar 23 ribu kasus), Prancis (sekitar 19 ribu kasus), Korea Selatan (sekitar 9 ribu kasus), Swiss (sekitar 8 ribu kasus), dan Inggris Raya (sekitar 6 ribu kasus). Sementara di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, jumlah negara yang memiliki kasus positif COVID-19 terbanyak adalah Malaysia yang kemudian diikuti oleh Thailand. (jwn5/ant)

Wali Kota Semarang Siapkan Rumah Dinas untuk Kamar Isolasi PDP COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan menjadikan rumah dinasnya sebagai kamar isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) yang diduga tertular COVID-19. “Nanti akan disiapkan 110 kamar isolasi di rumah dinas wali kota,” kata Hendrar Prihadi di Semarang, Senin. Mekanismenya, kata dia, PDP yang dirawat di kamar isolasi di rumah dinas wali kota ini berada di bawah penanganan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menurut dia, hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi jika jumlah PDP Corona bertambah banyak. Pengoperasian kamar isolasi ini, lanjut dia, tetap di bawah koordinasi rumah-rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan pemerintah. Selain rumah dinas wali kota, kata dia, kantor badan diklat milik Pemkot Semarang juga akan diubah menjadi kamar-kamar isolasi untuk PDP. Kamar isolasi di rumah dinas wali kota tersebut, menurut dia, akan siap digunakan pada 30 Maret 2020. (jwn5/ant)

PLN Amankan Pasokan Listrik Rumah Sakit Rujukan COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pasokan listrik andal untuk rumah sakit besar di Jakarta dan sekitarnya di mana terdapat pasien yang diisolasi karena masuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun yang sudah positif terjangkit virus corona (COVID-19). Standard Operational Procedure (SOP) yang diterapkan terhadap rumah sakit besar tersebut antara lain, pertama, Sistem kelistrikan dipasok dari dua sumber, sehingga apabila sumber listrik utama mengalami gangguan maka langsung dipindahkan ke sumber listrik cadangan. “Jaringan pemasok rumah sakit, kantor pemerintah fasilitas lain menjadi bagian vital untuk siaga Penanganan COVID-19. Ini kita buat siaga dengan dua sumber dari gardu yang berbeda, sumber utama dan sumber cadangan, bebannya pun dimonitor berkala setiap 3 jam,” tutur General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, M.Ikhsan Asaad di Jakarta, Selasa. PLN juga memberikan bantuan supervisi instalasi listrik milik pelanggan rumah sakit agar pasokan listrik selalu tersedia dan andal “Listrik menjadi salah satu sumber energi vital pelayanan di rumah sakit apalagi dalam kondisi wabah virus corona seperti sekarang ini. PLN siap memberikan keandalan dan pasokan listrik yang cukup,” jelas Ikhsan. Dalam masa siaga COVID-19 ini, PLN menyiagakan 2.271 personel, 41 unit UPS dengan total kapasitas 7.070 kilo Volt Ampere (kVA), 15 unit trafo bergerak dengan total kapasitas 1.745 kVA, 7 unit kabel bergerak sepanjang 2.600 meter, 23 Unit Gardu Bergerak dengan total kapasitas 17.080 kVA, 10 unit genset dengan total kapasitas 1.745 kVA. Petugas PLN juga telah dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker, sarung tangan dan hand sanitizer. Petugas juga bekerja secara split work sebagai langkah social distancing. Pengaturan jarak antar petugas dan juga dengan orang lain di lapangan juga diterapkan oleh petugas PLN saat menjalankan tugasnya. (jwn5/ant)

Respons Dampak Pandemi COVID-19, Presiden Bagikan Kartu Sembako

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengatakan dalam waktu dekat pemerintah membagikan kartu sembako kepada masyarakat yang memungkinkan mereka menerima bahan pangan pokok selama enam bulan ke depan untuk merespons dampak pandemi COVID-19. “Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” katanya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, dalam Rapat Terbatas (melalui video telekonferensi) dengan topik “Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19”. Kepala Negara menambahkan jumlah penerima kartu tersebut akan ditambah menjadi 50.000 penerima manfaat, sedangkan jumlah yang akan diterima dalam bentuk uang tunai Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. “Akan ditambah 50.000, diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp4,5 triliun,” katanya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ia mengatakan, pada intinya pemerintah fokus tiga hal. “Intinya kita ingin tiga hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan, kesehatan, adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” katanya. Ia menambahkan fokus ketiga terkait dengan dampak ekonomi yang harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. (jwn5/ant)