Jowonews

Hari: 3 April 2020

Kapolri Larang Polisi Mudik Lebaran 2020

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengeluarkan surat telegram yang berisi larangan pulang kampung atau mudik pada Lebaran 2020 bagi seluruh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat. “Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor: ST/1083/IV/KEP./2020 tertanggal 3 April 2020 tentang ketentuan untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik Lebaran bagi personel Polri dan pegawai negeri pada Polri beserta keluarga dalam rangka mencegah COVID-19 di wilayah NKRI,” kata Brigjen Pol. Argo. Argo menjelaskan ada empat hal dalam surat telegram tersebut yakni: 1. Personel Polri maupun PNS di lingkungan Polri beserta keluarga tidak bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dalam rangka Idulfitri 1441 Hijriah. 2. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antarindividu (physical distancing). 3. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggal anggota Polri atau PNS di lingkungan Polri. 4. Menerapkan perilaku hidup bersih. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini berharap seluruh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri serta keluarga mereka mematuhi isi telegram tersebut demi memutus rantai penyebaran penularan pandemi COVID-19. ‎”Kepada seluruh anggota Polri dan PNS, mohon telegram ini dipahami dan dilaksanakan demi memutus dan mencegah penyebaran virus corona,” katanya. (jwn5/ant)

Indonesia Terima Bantuan Ribuan Alat Tes COVID-19 dari Sngapura

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah Indonesia menerima bantuan berupa ribuan alat tes COVID-19 dari Pemerintahan Singapura yang diserahkan oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumay Nayar. “Hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2020, kita menerima bantuan dari Pemerintah Singapura untuk Indonesia,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menerima bantuan di Kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat. Menurut Mendagri Tito Karnavian, Indonesia menerima bantuan sebanyak 10.000 alat tes. Tidak hanya alat tes COVID-19, Pemerintah Singapura juga memberikan bantuan dalam bentuk lain seperti alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis. “Bantuan ini, adalah bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Singapura untuk Indonesia,” kata dia. Menurut Tito selain bantuan yang diserahkan ke Kemendagri, sebagian bantuan lainnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura. “Yang diberikan mulai dari ventilator, ada ‘termo scanner’, kemudian juga ada masker, APD, juga seperti ‘protection gowns’. Itu semua diserahkan sudah ke Pemerintah Kota Batam,” katanya. Sementara bantuan yang diserahkan ke Kemendagri, menurut dia akan disampaikan ke Gugus Tugas maupun pada Menteri Kesehatan. “Nanti Menkes dan Gugus Tugas yang akan mendistribusikan kemana barang ini akan diserahkan atau digunakan, rumah sakit mana, kota mana, dan lain-lain,” ucapnya. Atas nama Pemerintah Indonesia, Tito mengucapkan terima kasih ke Pemerintah Singapura. Mendagri pun berharap, hubungan dan kerjasama baik yang selama ini telah terjalin antar kedua negara semakin erat lagi. Apalagi ditengah situasi belakangan ini, Tito berharap kedua negara bisa saling bahu membahu dan saling bantu memerangi pandemi COVID-19. “Di tengah krisis kesehatan karena COVI-19 ini akan membuat hubungan kerjasama kita menjadi semakin baik. Sahabat adalah bukan hanya sahabat pada saat suka tapi juga saat kita menghadapi masalah. Terima Kasih banyak Ambassador Anil,” ujarnya. (jwn5/ant)

Kemenag Minta Masyarakat Tunda Akad Nikah Sampai Wabah COVID-19 Selesai

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan pernikahannya (akad nikah) selama darurat COVID-19. “Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya,” kata Kamaruddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Kendati begitu, dia memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka meski dalam keadaan wabah COVID-19. Namun, kata dia, mekanisme pendaftaran tidak dilakukan dengan tatap muka di KUA, tetapi secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id. Kendati begitu, pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan di masa darurat COVID-19. Perkembangan terkait waktu akan terus diperbaharui. Kamaruddin mengatakan pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad tersebut hanya akan dilaksanakan di KUA, bukan di luar KUA. “Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya,” kata dia. Kemenag saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawainya hingga 21 April 2020. Kepada jajaran di Kanwil dan KUA, Kamaruddin meminta pegawai tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring. Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau email petugas sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi. “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan,” katanya. (jwn5/ant)

Ditengah Pandemi Corona, DPR Bawa RUU Omnibus Law Cilaka Untuk Uji Publik di Baleg

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg akan melakukan uji publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan berbagai elemen, sebelum melakukan pembahasan RUU tersebut. “Langkah awal adalah menyusun jadwal pembahasan, setelah itu lakukan uji publik dengan semua pemangku kepentingan. Karena sudah banyak pihak yang mengajukan permintaan audiensi kepada Baleg,” kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, saat ini langkah prioritas yang akan dilakukan Baleg adalah melakukan uji publik karena sudah banyak pihak yang meminta untuk audiensi seperti serikat pekerja. Supratman mengatakan Baleg akan menyusun jadwal dan mekanisme uji publik pada hari Senin (8/4). “Ada yang sudah pernah audiensi namun akan kami undang lagi dan ada yang belum sempat lakukan audiensi. Jadi semua kelompok pekerja akan kami undang untuk didengar aspirasinya,” ujarnya. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Baleg juga akan mendengarkan pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan masukan terhadap RUU Ciptaker seperti para pakar dan akademisi dari perguruan tinggi. Selain itu dia mengatakan, pembahasan RUU tersebut masih akan menunggu Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari sembilan fraksi yang ada di DPR. Sebelumnya, DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (2/4) memutuskan akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membacakan keputusan itu dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2019-2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4). “Persetujuan terhadap surat presiden tanggal 7 Februari 2020 berkenaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), pada tanggal 1 April 2020 disepakati untuk diteruskan ke tingkat Badan Legislasi,” kata Azis Syamsuddin. (jwn5/ant)

Update 3 April, Pasien COVID-19 Indonesia Naik Jadi 1.986 Jiwa dan 134 Sembuh

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia hingga Jumat 3 April pukul 12.00 WIB tercatat sebanyak 1.986 kasus, kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Jumat. Dari jumlah itu, 134 pasien dinyatakan sembuh, sementara 181 lainnya meninggal dunia. Merujuk pada keterangan pemerintah, ada kenaikan sebesar 196 pasien dari satu hari sebelumnya (2/4) sampai hari ini.  Begitu juga dengan pasien yang sembuh bertambah 22 orang dan yang meninggal juga bertambah 11 orang. Sebelumnya pada Kamis (2/4) tercatat kasus positif sebanyak 1.790, sementara pasien yang sembuh 112 orang sedangkan meninggal 170 orang. “Gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih terjadi di luar, karena itu pertimbangkan kembali kalau mau keluar. tempat paling aman adalah di rumah,” kata Yuri. Sejauh ini, pemerintah telah memeriksa 7.924 spesimen COVID-19 dari 32 Provinsi, termasuk di dalamnya 120 kabupaten/kota. Catatan pemerintah juga menunjukkan DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak, yaitu 971 jiwa per 3 April. Setelah DKI Jakarta, ada Banten dengan 170 pasien positif, Jawa Barat dengan 225 pasien, Jawa Timur dengan 155 pasien dan Jawa Tengah 114 pasien. (jwn5/ant)

Wapres Ma’ruf Amin Dorong MUI Keluarkan Fatwa Mudik Haram

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19 karena dapat menyebarluaskan virus tersebut ke berbagai daerah. “Kami (pemerintah pusat) sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya. Saya akan coba lagi dorong MUI untuk mengeluarkan, saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat. Wapres juga meminta Ridwan Kamil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi masuknya pemudik dari kota-kota lain maupun kedatangan para pekerja migran negara asing. “Tentang mudik itu kan sudah diimbau, tapi tidak ada larangan keras, sehingga konsekuensi pasti akan dihadapi pada daerah-daerah penerima. Mungkin bukan hanya pemudik dari Jakarta, sekarang juga mulai ada pemudik dari Malaysia. Itu harus dipersiapkan dengan baik,” kata Ma’ruf Amin. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait Sholat Jumat, pelaksanaan ibadah tenaga medis dan tata cara pengurusan jenazah terinfeksi COVID-19, kata Wapres. “Sebenarnya fatwa Sholat Jumat sudah, penanganan jenazah juga sudah keluar kan. Kemudian juga soal sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu sudah. Saya akan coba nanti tentang mudik ini,” kata Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif MUI. Sementara itu dalam paparannya kepada Wapres, Ridwan Kamil mengatakan kedatangan pemudik ke daerah-daerah di Jawa Barat menambah beban pemda dalam menangani wabah COVID-19 di provinsi tersebut, termasuk juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. “Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, saya bisa yakinkan Bapak bahwa di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu saja Pak yang bikin was-was kami di daerah,” kata Ridwan Kamil. (jwn5/ant)

Pembebasan Tagihan Listrik Pascabayar Otomatis, Prabayar Dikasih Token Gratis

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan pembebasan dan pengurangan tagihan listrik untuk pelanggan pascabayar dengan kapasitas 450 Volt Ampere dan 900 VA bersubsidi dilakukan secara otomatis selama tiga bulan, yaitu pada April, Mei, Juni 2020. “Jangan khawatir, rekening listriknya otomatis gratis di akhir bulan. Untuk prabayar, setiap bulan PLN akan memberikan token gratis sebesar pemakaian bulan tertinggi dari pemakaian selama tiga bulan terakhir,” kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam sesi jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat. Ia menambahkan periode tiga bulan terakhir itu merujuk pada tagihan pada Desember 2019 sampai Februari 2020. Sementara itu, lanjut Darmawan, untuk pelanggan PLN prabayar, token listrik gratis dapat diperoleh melalui laman resmi PLN “http://www.pln.co.id” dan nomor Whatsapp +628122123123. Namun, nomor Whatsapp masih belum beroperasi normal, karena penyedia aplikasi masih melakukan perbaikan layanan, kata Darmawan. “Kami mendapat laporan Whatsapp kami bermasalah, tetapi bukan dari pihak PLN, tmelainkan dari Whatsapp-nya. Mereka akan meng-upgrade karena traffic-nya tinggi. Nomor itu bisa berjalan mulai hari Senin (6/4), tetapi saat ini masih tahap perbaikan,” terang dia. Untuk itu, Ia menyarankan agar masyarakat mengakses informasi token gratis melalui laman resmi PLN. “Di sana, ada sub-menu ‘stimulus COVID-19’ seperti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo, red). Silakan masukkan ID pelanggan atau nomor meternya dan masuk ke token listrik gratis. Saat token gratis berhasil didapatkan, dipersilakan memasukkan angka tersebut ke KWh meter agar dapat diskonnya sesuai arahan pemerintah,” jelas dia. Jika layanan Whatsapp sudah beroperasi, pelanggan dapat mengirim pesan apa saja dan akan dibalas pihak operator. “Ketik (pesan) apa saja, nanti dapat balasan. Masukkan ID pelanggan, nanti akan ada token listrik gratis yang selanjutnya bisa dimasukkan ke KWh meter,” ujar dia. Presiden Joko Widodo pada akhir bulan lalu memutuskan membebaskan tagihan listrik untuk pelanggan PLN dengan kapasitas 450 VA dan mengenakan diskon sebesar 50 persen untuk pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Bantuan itu diberikan pemerintah demi mengurangi beban masyarakat selama terdampak pandemi COVID-19. “Namun, untuk pelanggan listrik 900 VA dengan kode “M” berarti pelanggan mampu/non-subsidi tidak berhak mendapatkan bantuan listrik tersebut,” ujarnya. (jwn5/ant)

Ganjar Minta Tegal Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Tegal mengikuti kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah pusat dalam penanganan pandemi virus Corona jenis baru (COVID-19). “Sekarang kita minta (Pemkot Tegal, red) menyesuaikan dan evaluasi. Pelaksanaannya seperti apa termasuk apa yang mesti dilakukan,” katanya di Semarang, Kamis. Oleh karena itu, lanjut Ganjar, Pemkot Tegal harus membuat skenario ulang, termasuk dalam menghadapi pemudik dari Jakarta karena dikhawatirkan dengan semakin banyaknya pemudik dari Jakarta masuk wilayah akan semakin memperluas kemungkinan persebaran penularan COVID-19. Menurut dia, seluruh kabupaten/kota di Jateng harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan PSBB. “Tidak hanya Tegal, tapi seluruh kabupaten/kota untuk menyiapkan diri dalam skenario, termasuk skenario ketika yang di Jakarta kembali ke daerahnya, maka ini akan bertambah. Bagaimana pencegahan dari sisi kesehatan, jaring pengamanannya,” ujarnya. Kendati demikian, Ganjar juga mewanti-wanti, agar seluruh kepala daerah tidak terburu-buru untuk mengeluarkan atau memutuskan status PSBB tanpa mempertimbangkan segala aspek dan kesiapan anggaran tanpa ada koordinasi. “Cara ini jauh lebih baik, daripada ‘statement’ dulu, nanti kebingungan. Lebih baik, menyiapkan dulu baru ‘statement’,” katanya. Ganjar juga mengungkapkan dirinya intens komunikasi dengan bupati dan walikota se-Jateng, termasuk dengan Bupati Wonogiri yang aktif melaporkan dan minta pertimbangan dirinya dalam menangani COVID-19, serta soal relokasi dan realokasi anggaran. “Dia (Bupati Wonogiri, red) berhasil mengumpulkan Rp100 miliar lebih. Nah Kota Tegal saya minta untuk belajar itu karena mereka sudah terlanjur menyiapkan tapi anggarannya belum siap, sekarang saya minta untuk dikejar. Tolong dikejar, anda siapkan semua agar tidak ada yang ditinggal,” ujarnya. Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Indonesia berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi COVID-19 dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor. Alasan memilih status tersebut adalah karena COVID-19 telah menjadi penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dasar hukum yang digunakan menurut Presiden Jokowi adalah UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (jwn5/ant)